Minggu, 18 November 2018 07:40 WIB
pmk

Megapolitan

Dua Hari Dicek, hanya Temukan Satu Kendala

Redaktur: Ali Rahman

Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Sesditjen Otda Kemendagri) Akmal Malik (tengah) dalam konferensi pers "Tanggapan Kemendagri Terkait Informasi Penghentian Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi" di Press Room Kemendagri RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (1/8/2018). Foto: Kemendagri RI untuk INDOPOS.

INDOPOS .CO.ID - Pengecekan yang dilakukan pihak Kementerian Dalam Negeri selama dua hari hanya menemukan satu kendala di salah satu kelurahan. Hanya saja, kendala itu langsung bisa diatasi setelah bertemu Pejabat Wali Kota Bekasi Ruddy Kusumah.

"Setelah berkoordinasi dengan Pj Wali Kota, kendala tersebut langsung diperbaiki dan pelayanan kembali berjalan normal," kata Inspektur I pada Inspektorat Jenderal Kemendagri, Dadang Sumantri, dalam konferensi pers "Tanggapan Kemendagri Terkait Informasi Penghentian Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi" di Press Room Kemendagri RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (1/8/2018). 

Menurut dia, sebelum tim diterjunkan ke lapangan tim sudah di minta pimpinan untuk bisa bersungguh-sungguh melakukan pemeriksaan. Apakah benar isu-isu tersebut. Fakta dan bukti dilapangan yang kami temukan menunjukkan sudah bekerja dan indikasinya dari finger print dan daftar hadir.

Di tempat yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Sesditjen Otda Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, rencananya setelah tahap klarifikasi, Tim Kemendagri akan melakukan investigasi secara mendalam hasil dari temuan awal sekaligus mencari tahu informasi lain mengenai isu bahwa pelayanan publik di Kota Bekasi berhenti. 

"Untuk menggali lebih dalam, kita akan investigasi lebih lanjut. Tahap pertama kemarin tahap klarifikasi, selanjutnya kami akan melakukan investigasi. Itu bagian dari SOP," terang Akmal Malik.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Direktoral Jendeal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Sesditjen Otda Kemendagri) akui telusuri tiga kelurahan di Kota Bekasi yang diduga menghentikan pelayanan publik pada Jumat 23 Juni 2018 lalu. Diantara tiga kelurahan itu ada di Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Bintara Jaya dan Kelurahan Kranji. (dny)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pelayanan-publik-di-kota-bekasi #dadang-sumantri #kemendagri-ri 

Berita Terkait

IKLAN