Minggu, 23 September 2018 06:20 WIB
pmk

Hukum

Tidak Terdaftar di Kemenkumham, JAD Layak Dibubarkan

Redaktur: Ali Rahman

Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Noor Rochmad usai pembukaan Rapat Kerja Teknis Kejaksaan Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (1/8). Foto: Yudha Krastawan/INDOPOS.

INDOPOS.CO.ID - Jaringan terorisme Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dinilai layak dibubarkan. Selain mewadahi aksi terorisme, JAD ternyata belum pernah terdaftar sebagai badan hukum atau organisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Faktanya hanya sebagai organisasi atau perkumpulan saja," ungkap Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Noor Rochmad usai pembukaan Rakernis Kejaksaan RI Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung, Rabu (1/8).

Pembekuan JAD sebagai organisasi atau perkumpulan orang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/7), juga dianggap sudah tepat. Apalagi, JAD sudah terbukti sebagai organisasi yang terafiliasi dengan jaringan terorisme internasional ISIS.

"Dalam putusannya itu  PN Jaksel telah membekukan korporasi atau organisasi Jamaah Anshorut Daulah, organisasi yang berafiliasi dengan ISIS," jelas Noor Rochmad.

Ia pun memaknai pembekuan organisasi itu sama halnya dengan 'dibubarkan'. "Apa bedanya?. Kalau korporasi sudah dibekukan, artinya sudah tidak bisa jalan-jalan lagi. Artinya JAD sudah resmi dibubarkan," ucap mantan Kapuspenkum tersebut. (ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kejagung-ri #jamaah-ansharut-daulah-jad #jampidum-noor-rochmad 

Berita Terkait

IKLAN