Senin, 24 September 2018 11:18 WIB
pmk

Headline

AHY Terus Bergerak, Tanda Demokrat Incar Cawapres?

Redaktur:

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

INDOPOS.CO.ID - Walau kesepakatan koalisi Partai Demokrat dengan Partai Gerindra dan PKS tanpa mensyaratkan kursi cawapres, namun gerakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang tiada henti di sejumlah daerah, menginsyaratkan Demokrat masih mengincar kursi cawapres. Bahkan, Jumat (3/8/2018) nanti, putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), itu menggelar acara 'Orasi AHY'. 

"Orasi AHY nanti sangat kuat menjelaskan, Partai Demokrat tidak ingin melepas putra mahkota Cikeas itu (jadi cawapres), baik ketika bergabung dengan kubu Joko Widodo maupun dengan Prabowo," kata pengamat politik Said Salahudin kepada INDOPOS di Jakarta, Rabu (1/8).

Said menjelaskan, safari politik AHY ke sejumlah daerah dan pemasangan balihonya secara masif di berbagai pelosok negeri menjadi indikasi kuat dari agenda itu. 

Lebih kongkret lagi, aksi demi aksi deklarasi dukungan terhadap AHY juga terus digelar tanpa henti.  "Beberapa hari lalu dibuat di Gedung Joeang 45. Maka besok Jumat ada Orasi AHY di Djakarta Theater. Jadi dari semua fakta-fakta itu tidak bisa lagi dibantah bahwa Demokrat memang kuat dorong AHY," tegasnya. 

Namun entah mengapa, ucap Said, di saat AHY dan sejumlah elemen Partai Demokrat gencar berpromosi agar AHY bisa diterima sebagai cawapres, SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat justru mengelak dirinya menjadi bagian dari upaya itu.

"Apa yang dikatakan oleh SBY itu menurut saya agak mengganggu akal sehat kita. Tidak logis. Sebab, agenda untuk mengusung AHY sebagai cawapres tentu menjadi pertimbangan yang matang. Jadi, kemungkinan lobi-lobi AHY itu masih berlaku di pertemuan tertutup di antara empat partai koalisi," ujarnya. 

Lebih terlihat lagi paradoksnya lagi, ucap Said, ketika SBY mengatakan, dia tidak mendorong-dorong AHY untuk menjadi cawapres Prabowo. Tetapi pada saat yang sama AHY justru diizinkan oleh SBY untuk terus tampil secara aktif dalam pentas-pentas deklarasi.

"Pentas demi pentas yang dihadiri oleh AHY itu kan jelas sekali maksudnya, mencari perhatian Prabowo. AHY tentu perlu tampil lebih sering di tengah proses persaingannya dengan Habib Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad, sampai akhirnya Prabowo menetapkan pendampingnya," cetusnya. 

Jika begitu, kuat mana AHY dengan rekomendasi Ijtima Ulama yang menunjuk Habib Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres Prabowo? 

Said secara tegas menyatakan, dirinya menduga Prabowo akan mengambil cawapres berdasar rekomendasi ulama. 

"Kalau untuk capres, saya yakini ya Prabowo. Karena ketiga partai, PAN, PKS dan Demokrat, sudah menyatakan komitmen dukung Prabowo. Namun untuk cawapres, antara AHY dan Ijtima Ulama saya prediksi Ijtima Ulama-lah yang dipilih Prabowo," tegasnya. 

Ia menjelaskan, PKS dan PAN sudah memberikan sinyal mendukung hasil Ijtima Ulama antara Ustad Abdul Somad maupun Habib Salim Segaf Aljufri (Ketua Majelis Syuro DPP PKS). 

"PKS dan PAN melalui Amien Rais menyatakan mendukung Ijtima Ulama. Jadi saya kira, AHY akan ditempatkan di posisi yang lain. Mungkin saja di kementerian," bebernya. 

Ketua Divisi Bidang Hukum dan Advokasi DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean secara tegas menyatakan harapan, bahwa kader memang masih mendorong AHY  menjadi cawapres. 

"Tentu kami pada berharap dan ingin kadernya jadi cawapres yang mendampingi Prabowo. Tapi keputusan ada di Prabowo," ujar Ferdinand saat dikonfirmasi INDOPOS, Rabu (1/8). 

Ferdinand mengaku, menghormati aspirasi forum Ijtima yang diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama ( GNPF-Ulama) itu. 

"Aspirasi tersebut harus dihormati sebagai bentuk implementasi hak setiap warga negara dalam demokrasi. Tidak ada yang salah disana," ujar Ferdinand. 

Namun kata dia, rekomendasi tersebut tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang mutlak dan wajib apalagi harga mati.  “Itu sebatas rekomendsi dari sekolompok warga Negara. Hasil akhirnya nanti adalah ditangan partai politik,” tegasnya.

Karena parpol lah, tegas dia, yang punya hak suara mendaftar di KPU sebagai peserta pemilu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal menegaskan, PKS menjadikan rekomendasi Ijtima Ulama sebagai pegangan dalam proses pembahasan Capres-Cawapres bersama partai politik yang menjadi mitra koalisi.

“PKS kawal terus hasil rekomendasi Ijtima Ulama. Aspirasi umat dan ulama akan menjadi pegangan PKS dalam mengusung Capres dan Cawapres,” ujar Kamal dalam keterangannya yang diterima INDOPOS. 

Kamal bersyukur, hasil rekomendasi Ijtima Ulama beririsan dan sejalan dengan keputusan Majelis Syuro yang telah menetapkan 9 Capres/Cawapres PKS. “Habib Salim masuk salah satu dari 9 yang diputuskan oleh Majelis Syuro,”ujarnya. 

Mustafa Kamal menyatakan, PKS tidak membuat opsi lain selain opsi yang sudah jadi rekomendasi Ijtima Ulama.  "Pilihan cawapres apakah nanti jatuh ke Habib Salim ataukah ke Ustad Abdul Somad, bagi bangsa Indonesia, keduanya sama-sama baik. Keduanya adalah pilihan dan kebanggaan umat dan ulama. Patut sama-sama kita perjuangkan. Tentu kita akan teruskan dalam pembahasan di Majelis Syuro,” ungkap anggota DPR RI asal Sumatera Selatan I  tersebut. 

Rencananya, hasil Ijtima Ulama akan dibawa PKS ke Musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat. “Hasil rekomendasi Ijtima’ Ulama akan kita bahas di Majelis Syuro terdekat dan akan diputuskan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh AD/ART Partai,” tutupnya.

Pertemuan Tertutup Empat Sekjen

Sementara, Rabu (1/8) malam, dilakukan pertemuan empat sekjen partai oposisi.  Namun Hingga berakhirnya pertemuan, tidak ada keputusan penting terkait nama cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Pertemuan hanya membahas sejumlah hal, menindaklanjuti pertemuan ketua parpol.

"Ya pertemuan (antar Sekjen) ini menindak lanjuti pertemuan antar ketum," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan,  saat memasuki rumah yang dijadikan pertemuan itu, Rabu (1/8/2018) malam.

Keempat sekjen tersebut menggelar rapat tertutup di Kediaman Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Jalan Kemang V No 11 A, Jakarta Selatan. Dengan memakai jas bercorak biru hitam dan sepatu sneakers, Hinca tiba di lokasi pukul 21.15 WIB. Sedangkan tiga Sekjen lainnya, Eddy Soeparno (PAN), Ahmad Muzani (Gerindra) dan Mustafa Kamal (PKS) sudah tiba di lokasi satu jam sebelumnya.

Menurut Muzani, pertemuan kali ini akan membicarakan hal-hal teknis dalam menghadapi pemilihan presiden 2019 meliputi platform visi misi capres-cawapres termasuk kriteria cawapres Prabowo Subianto.

"(Pembahasan) seperti deadlinenya kapan, pendaftarannya (capres-cawapres) kapan, soal wakil presiden kira-kira mekanisme pembicaraannya bagaimana," ungkap dia.

Wakil Ketua MPR ini merinci, pembicaraan kriteria cawapres akan memperhatikan kebijakan internal empat parpol. Muzani sebut seperti PAN yang akan melakukan Rakernas untuk memutuskan capres-cawapresnya pada 6 Agustus 2018. Pihaknya tetap menghormati proses tersebut.

"Tentu itu akan menjadi forum kewenangan rakernas. Di PKS ada forum bagi majelis syuro. Jadi dari sisi ini ada mekanisme internal masing-masing partai yang sampai sekarang belum berlangsung," urainya.

Ia menambahakan, struktur bangunan koalisi empat parpol juga akan dibahas. "Nanti juga dibahas termasuk platform visi dan misi dari capres cawapres gimana bentuk struktur bangunannya," tutupnya.

Sama halnya dengan  Sekjen PAN Eddy Soeparno yang menyatakan, partainya sampai saat ini belum bisa menetapkan siapa capres atau cawapres yang akan diusung.

" Sampai saat ini, tugas saya adalah membawa mandat dari Rakernas (Rapat Kerja Nasional (Rakernas 2017) yakni nama Ketum Pak Zulhas (Zulkifli Hasan) adalah sebagai capres atau cawapres," kata Edhie kepada wartawan usai pertemuan.

Dirinya mengaku, keputusan itu tidak akan berubah sampai ada Rakernas di 2018 yang akan diselenggarakan pada 6 Agustus nanti.

"Jadi saya tidak membicarakan capres maupun cawapres di pertemuan (Sekjen) ini," ujarnya.

Meski begitu, Edhie mengaku, PAN mempunyai ikatan emosional dengan tiga parpol koalisinya yakni Gerindra, PKS dan Demokrat, termasuk dengan hadirnya dia dalam forum empat sekjen.

Sama halnya dengan pernyataan Sekjen lainnya, Edhie mengungkapkan, dalam pertemuan itu hanya membahas koalisi bersifat lebih teknis.

"Sekarang tinggal menjadikan pada langkah-langkah berikutnya, ini semua dalam kerangka proses yang masih berjalan, masing-masing nanti harus membicarakan pada pimpinan di partainya," paparnya.

Begitupula dengan Sekjen PKS Mustafa Kamal. Ia menegaskan, pertemuan  itu hanya membahas persoalan teknis koalisi.

Namun dirinya tidak menampik jika dirinya sempat menyinggung persoalan Ijtima Ulama yang memberikan rekomendasi adanya dua nama cawapres, yakni Ustad Abdul Somad dan Habib Salim Segaf Aljufri yang tak lain adalah Ketua Majelis Syuro PP PKS.

"Ya tadi saya sempat berbicara soal Ijtima. Tapi pembicaraan lebih banyak urusan teknis koalisi saja," jelasnya.

Apakah PKS akan abstain dari koalisi Prabowo jika Ijtima Ulama itu tidak diputuskan oleh Koalisi Prabowo? "Ya intinya PKS memegang Ijtima Ulama," pungkasnya. (dil/jaa)

 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #agus-harimurti-yudhoyon #partai-demokrat #pilpres-2019 #cawapres-prabowo 

Berita Terkait

IKLAN