Selasa, 25 September 2018 02:37 WIB
pmk

Headline

MK Belum Pastikan Agenda Sidang ‘Nasib JK’

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) sejauh ini ternyata belum mengagendakan sidang permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf n Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan Perindo. Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pihak terkait. Walau demikian, uji materi tersebut sudah diproses di MK.

"Ini sedang dalam proses. Saya belum dapat memastikan, juga belum tahu jadwalnya kapan. Nanti akan saya cek bagaimana. Tapi prinsipnya perkara yang berlangsung di MK masih tetap berjalan, baik untuk Pilkada maupun PUU," kata Sekjen MK, Guntur Hamzah saat ditemui di kantornya, Rabu (1/8). 

Diketahui, masa pendaftaran capres-cawapres akan berakhir pada 10 Agustus 2018 mendatang. Namun, sampai kini, MK belum juga mengisyaratkan akan segera memutus gugatan tersebut. Sementara, bisa tidaknya Jusuf Kalla kembali maju sebagai wakil presiden, akan ditentukan dalam uji materi ini.

Dikonfirmasi hal ini, Guntur belum memberikan kepastian. Ia mengaku belum dapat menjelaskan, apakah majelis di MK akan bersidang dan memutuskan permohonan tersebut sebelum tanggal 10 Agustus 2018.

"Termasuk itu saya juga belum memastikan. Karena semua proses masih berlangsung. Prinsipnya, kita tidak dapat membicarakan perkara yang sedang on going process," jawab Guntur. 

Dia mengakui, MK tidak mempunyai batasan waktu dalam menyelesaikan permohonan uji materi atau judicial review terhadap undang-undang. 

"Tetapi kalau kita melihat data-data penyelesaian perkara itu, ada rentang waktu selama 3 bulan sampai hampir 2 tahun," ungkapnya. 

Namun untuk memastikan cepat atau lamanya penanganan suatu perkara, kata dia, tergantung dari berat atau ringannya suatu perkara.  Termasuk juga dari berapa banyak saksi berapa dan ahli yang ditampilkan.

"Ini yang mempengaruhi sebuah perkara itu. Ada pertimbangan, dinamika dan sebagainya menjadi pertimbangan bapak-ibu hakim untuk mengambil putusan. Jadi dari segi waktu, relative. Ada cepat ada yang lama," ujarnya. 

Terkait akan berakhirnya masa pendaftaran capres atau cawapres, diakuinya, MK belum mempertimbangkan untuk memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal perpanjangan waktu pendaftaran capres dan cawapres. 

"Kita lihat nanti putusannya, pendapat dari mahkamah konstitusi. Kita lihat di putusannya seperti apa?," ujarnya. 

Namun, tidak menutup kemungkinan rekomendasi itu akan diberikan kepada KPU. Soalnya rekomendasi yang sama pernah juga diajukan pada saat judicial review kartu pemilih agar bisa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimohonkan di MK. 

"Tetapi apakah sekarang ini (masih sama), belum ada putusan saya belum bisa mendahului. Tapi kalau berdasarkan pengalaman, memang itu ada. Bagaimana sekarang, kita tunggu nanti putusan mahkamah konstitusi," pungkasnya.

Sementara, mengenai peluang dikabulkannya permohonan uji materi tersebut oleh MK, pengamat hukum Universitas Al Azhar Suparji Ahmad mengaku pesimis. Sebab, disebutkan dalam konstitusi bahwa capres atau cawapres tidak boleh menjabat lebih dari dua kali sebagai presiden atau wakil presiden.

"Mendasarkan ketentuan tersebut maka adanya undang-undang yang melarang untuk mencalonkan diri seorang presiden atau wakil presiden yang telah menjabat dua periode meski tidak berturut-turut maka konstitusional," ujarnya kepada INDOPOS, Rabu (1/8). 

Namun demikian, ia mengakui, peluang untuk dikabulkannya permohonan tersebut juga masih ada. Dengan pertimbangan bahwa larangan untuk capres atau cawapres yang menjabat presiden atau wakil presiden selama dua periode adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam jabatan tersebut.

"Karena berturut-turut sehingga jika tidak berturut-turut maka tidak dilarang," jelasnya. 

Sementara itu, pengamat hukum dari LBH Institut Proklamasi, Tezar Yudhistira mengaku optimistis permohonan judicial review mengenai syarat untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang dimohonkan oleh Perindo memiliki legal standing. Salah satu dasarnya adalah karena Perindo adalah partai baru yang tidak ikut dalam perumusan UU Pemilu.

"Legal standing permohonan tersebut, semakin kuat dengan masuknya Jusuf Kalla sebagai pihak terkait yang memiliki kepentingan secara langsung untuk dapat kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2019, sehingga secara legal standing tidak ada masalah terhadap permohonan uji materi UU Pemilu tersebut," katanya kepada INDOPOS, Rabu (1/8). 

Secara normatif upaya uji materi UU Pemilu adalah hak untuk memperoleh kepastian hukum terhadap suatu perundang-undangan. Sedikitnya ada 2 alasan yang dijadikan dasar dalam permohonan Uji Materi UU Pemilu. Pertama, posisi Wakil Presiden bukan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, kecuali Presiden mengizinkan atau berhalangan.

Kedua, penafasiran tentang apakah 2 (dua) kali masa jabatan dipahami secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. 

"Sehingga kemungkinan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Uji Materi UU Pemilu mengenai syarat calon Wakil Presiden lebih besar dibandingkan tidak mengabulkannya. Berbeda apabila Uji Materi UU Pemilu sehubungan dengan syarat calon Presiden, sepatutnya akan di tolak oleh MK," jelas Tezar. (ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #boks #feature 

Berita Terkait

IKLAN