Rabu, 21 November 2018 07:08 WIB
pmk

Jakarta Raya

BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Kejar Perusahaan Bandel

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID -  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Menara Jamsostek menyerahkan 50 surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, Kamis (2/8).Di antaranya, 10 SKK terkait piutang iuran dengan potensi iuran sebesar Rp 8.735.803.830. Sementara 40 SKK terkait Perusahaan daftar Sebagian (PDS) dengan potensi iuran Rp 377.634.845.

SKK tersebut diserahkan langsung di Kejari Jakarta Selatan kepada  Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan Raimel Jesaya SH MH selaku tuan rumah. Hadir para Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJS Ketenagakerjaan se-Wilayah Jakarta Selatan. ”Kami mendukung BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka penindakan terhadap perusahaan - perusahaan yang belum patuh terhadap undang-undang jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkap Raimel Jesaya.

Sementara itu Kepala Kantor Cabang Jakarta Menara Jamsostek Agoes Masrawi, mengungkapkan tantangan di tahun 2018 sangat tinggi. Banyak perusahaan yang belum mengikuti program jaminan pensiun, menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan perusahaan wajib yang belum mendaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

”Kegiatan penyerahan SKK ini diharapkan dapat mendorong perusahaan memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban mereka kepada karyawan dan patuh terhadap undang-undang ketenagakerjaan,” ujar Agoes. Perusahaan yang belum mendaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan dipanggil oleh kejaksaan, terkait dengan ketidakpatuhan perusahaan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Hal ini sebagai efek jera kepada perusahaan-perusahaan tersebut. ”Karena banyak ditemukan perusahaan yang melakukan pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada karyawannya namun tidak disetor atau bahkan sama sekali tidak mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan,”ungkap Agoes. Harapan dari kerja sama dengan kejaksaan ini agar semua hak-hak dari pekerja dapat terpenuhi dalam mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.(dni)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bpjs-ketenagakerjaan 

Berita Terkait

IKLAN