Minggu, 23 September 2018 01:42 WIB
pmk

Jakarta Raya

Rangkul Kejaksaan, BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mampang Kejar Piutang Perusahaan Rp 16 M

Redaktur: Redjo Prahananda

INDOPOS.CO.ID - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tidak hanya gencar dalam pemenuhan kewajibannya untuk memberikan hak-hak setiap peserta. Namun juga gencar menindak tegas pelaku usaha yang masih membandel karena tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk itu BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mampang menyerahkan sepuluh surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan pada Kamis (2/8/ 2018) bertempat di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, Jl Tanjung No 1, Jagakarsa, Jakata Selatan. Dengan SKK tersebut, pihak kejaksaan dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara mulai menjalankan tugas dan fungsi nya untuk menangani perusahaan-perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan total senilai Rp 16 miliar.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mampang Tonny Tanamal mengatakan, hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan jaminan sosial tenaga kerja yang terus dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan beriringan. Ini juga seiring dengan semangat pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dan mendukung program pembangunan nasional.

Harapan kita dengan diserahkannya SKK tersebut perusahaan bisa segera membayarkan tunggakan masing-masing perusahaan. Karena ini adalah hak dari pekerja dan berhubungan dengan jaminan sosial para tenaga kerja. ”Tindakan tegas ini juga sebagai salah satu bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan amanah Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS,” ujar Tonny.

Menurutnya, perusahaan yang tidak patuh akan ditindak tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 55 yang mengenakan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar rupah. ”Perusahaan-perusahaan yang diserahkan ke kejaksaan merupakan perusahaan yang menunggak minimal enam bulan iuran,” ungkapnya.

BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya member surat peringatan hingga kunjungan ke perusahaan-perusahaan tersebut. Tujuannya agar perusahaan-perusahaan itu segera memenuhi kewajibannya. Di antara perusahaan penunggak terdapat perusahaan jasa outsourcing yang mungkin tidak diketahui oleh pihak pemberi kerja. Setiap bulan membayar hak-hak tenaga kerja melalui perusahaan jasa tersebut namun iurannya tidak disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Kepatuhan pemberi kerja tidak hanya membayar iuran tepat waktu, tetapi juga patuh dan tertib dalam hal administrasi pelaporan tenaga kerja. Salah satu jenis ketidakpatuhan tersebut yaitu Perusahaan Daftar Sebagian (PDS). Untuk mendeteksi perusahaan yang terindikasi PDS Upah, Tenaga Kerja ataupun Program, salah satu alat yang dapat digunakan oleh peserta adalah layanan pengaduan dari peserta pada aplikasi BPJSTKU yang dapat di download di smartphone pada aplikasi playstore.

Fitur ini memberikan akses kepada para pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan informasi terkait status kepesertaan, besaran upah, dan perkiraan jumlah tenaga kerja di perusahaan tempatnya bekerja. Apabila data yang tertera tidak sesuai, peserta dapat langsung menginformasikan melalui aplikasi tersebut. Informasi yang dikirimkan akan menjadi bahan laporan awal bagi petugas pemeriksa untuk menindaklanjuti kemungkinan adanya ketidakpatuhan perusahaan atau pemberi kerja terhadap regulasi yang berlaku. (dni)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bpjs-ketenagakerjaan 

Berita Terkait

Penyandang Disabilitas Cairkan JHT dengan Mudah

Jakarta Raya

Sadarkan Generasi Millenial Pentingnya Perlindungan Dasar

Jakarta Raya

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dapat Diskon Rawat Inap

Jakarta Raya

Pastikan Perlindungan Pekerja Konstruksi

Jakarta Raya

BPJS Ketenagakerjaan Ajak Investor Serbu Pasar Modal

Nasional

IKLAN