Rabu, 21 November 2018 01:18 WIB
pmk

Jakarta Raya

Kejaksaan Incar Penunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan Rp 5,6 Miliar

Redaktur: Ali Rahman

INDOPOS.CO.ID - BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cilandak menyerahkan puluhan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan untuk melakukan penagihan kepada perusahaan menunggak iuran, pada Kamis (2/8). Dengan SKK tersebut, pihak kejaksaan mulai memburu perusahaan-perusahaan penunggak iuran BPJS Keteangakerjaan total senilai Rp 5,6 miliar.

”Kita serahkan SKK perusahaan penunggak iuran kepada Kejari Jakarta Selatan. Kenapa, karena ini adalah uang negara yang harus ditagih,” ungkap Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cilandak Panji Wibisana. Menurut Panji, kerja sama di bidang penegakan hukum antara pihaknya dengan kejaksaan berlangsung cukup lama.

Tidak hanya dengan kejaksaan tetapi juga dengan instansi penagakan hukum lainnya. Perusahaan-perusahaan yang diserahkan ke kejaksaan merupakan penunggak minimal tiga bulan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dikatakan, sebelumnya pihaknya memberikan sejumlah surat peringatan hingga mengunjungi perusahaan-perusahaan penunggak iuran. Tujuannya agar perusahaan-perusahaan itu segera memenuhi kewajibannya.

”Tetapi karena mereka masih tetap tidak patuh akhirnya kita serahkan kepada pihak kejaksaan. Semoga setelah berhadapan dengan kejaksaan, perusahaan tersebut menjadi patuh (melunasi tunggakan),” cetus Panji. Menurut Panji, iuran BPJS Ketenagakerjaan wajib dibayarkan karena menyangkut hak perlindungan pekerja.

Diharapkan pihak perusahaan selalu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan tepat waktu. ”Kita selalu mengingatkan pembayaran iuran tepat waktu baik melalui SMS mapun surat,” tuturnya.

Penyerahan SKK BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cilandak tersebut bersamaan dengan SKK BPJS Ketenagakerjaan se Jakarta Selatan. Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan Raimel Jesaya SH MH mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan se Jakarta Selatan yang memberikan SKK kepadanya.

”Semoga kita selalu bisa bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan baik yang menunggak maupun yang bandel-bandel beberapa kali dipanggil tidak mau hadir,” ujar Raimel Jesaya.

Dirinya berharap, pihak perusahaan mau korporatif yakni segera memenuhi kewajibannya. Pihaknya akan bertindak sesuai tahapan prosedur yang berlaku. Jika perusahaan terus membadel pihaknya tidak segan-segan untuk menerapkan sanksi maksimal yakni tuntutan hukuman pidana. (dni)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bpjs-ketenagakerjaan 

Berita Terkait

IKLAN