Rabu, 19 September 2018 12:46 WIB
pmk

Hukum

Korupsi Sumber Daya Alam, Walhi Desak KPK Lakukan Penindakan Hukum

Redaktur: Ali Rahman

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Foto: Cr-1/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) siang tadi, Kamis (2/8/2018) bertemu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Laode Syarif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Pada pertemuan dengan KPK, Walhi menyampaikan pandangan dan catatan evaluasi terhadap 5 tahun Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA).

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati mengatakan,”kami ingin melihat proses Gerakan Nasional Penyelamat Sumber Daya Alam. Karena korupsi di SDA itu menurut kami sangat marak dan masih menjadi bagian praktek politik, terutama saat ini,” kata dia saat diwawancarai di Gedung KPK, Kamis (2/8/2018).

"Kami juga memberikan apresiasi terhadap KPK yang telah memasukkan kerusakan lingkungan hidup sebagai kerugian negara dan kami juga mengapresiasi KPK dalam kasus korupsi PLTU Riau-1,” tambahnya

Terbongkarnya korupsi PLTU Riau-1 merupakan pintu masuk bagi KPK dalam mengembangkan kasus kejahatan korupsi lainnya dalam proyek-proyek PLTU dan industri batubara di Indonesia yang sarat dengan politik transaksional dan dugaan kejahatan korupsi sejak dalam perencanaannya.

Walhi memberikan sejumlah evaluasi dan catatan penting, serta pengukuran capaian dampaknya terhadap penataan izin, perbaikan regulasi, penyelamatan sumber daya alam dan relevansi bagi kepentingan rakyat.

“Walhi menilai bahwa Koordinasi dan supervisi (Korsup) Minerba dan Sawit masih sebatas administratif, belum menyentuh substansi dari persoalan sumber daya alam yang sangat sangkarut dan penuh dengan kejahatan korupsi,” ujar Nur

Korsup saat ini masih sebatas pada upaya pencegahan dan pengawasan, baik kepada Kementerian atau Lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah, belum masuk pada upaya penindakan hukum.

Lima tahun berjalan GNPSDA ini, Walhi mendesak KPK untuk,”melanjutkan upaya penindakan dari hasil kinerja korsup dan kasus-kasus yang telah dilaporkan organisasi masyarakat sipil ke KPK, dengan menghitung kerusakan lingkungan, penghancuran hutan, dampak kesehatan, dampak sosial, maupun budaya,” imbuh dia. (cr-1)


TOPIK BERITA TERKAIT: #wahana-lingkungan-hidup-indonesia #nur-hidayati #korupsi-sumber-daya-alam 

Berita Terkait

IKLAN