Kamis, 20 September 2018 05:50 WIB
pmk

Nusantara

Utang BPJS Kesehatan ke RS Ulin Rp 40 Miliar

Redaktur:

SEPI-Pasien menunggu di ruang fisioterapi RSUD Ulin, Banjarmasin, (29/7). BPJS Kesehatan mulai membatasi layanan fisioterapi demi efisiensi biaya. ENDANG SYARIFUDIN/RADAR BANJARMASIN/jpg

INDOPOS.CO.ID – Direktur RSUD Ulin Suciati  blak-blakan mengungkapkan, tagihan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang belum dibayarkan kepada pihaknya mencapai puluhan miliar rupiah.

Tunggakan tersebut sebagian yang belum dibayar pada tahun 2017 lalu. Salah satu item yang belum beres klaim pembayaran disebut Suci adalah, tagihan obat-obatan. ”Dari bulan Januari hingga Maret belum dibayarkan, padahal klaim sudah kami serahkan. Dana verifikasinya pun belum selesai,” terang Suci kemarin.

Sementara, pada April hingga Juli sebutnya  tak bisa di-entry karena ada perubahan sistem. Padahal, pihaknya sudah mengeluarkan uang untuk membeli obat tersebut. ”Rata-rata 1 bulan, pengeluaran untuk obat-obatan mencapai Rp2 miliar. Jika tujuh bulan, Rp14 miliar yang harus kami tutupi. Pusing juga,” keluhnya.

Klaim BPJS Kesehatan di tahun 2017 ungkapnya juga demikian, masih ada yang terpending. Dari bulan September hingga Desember. Nilainya pun tak sedikit, sekitar Rp 4-5 miliar. ”Tunggakan pembayaran tahun lalu di sektor pelayanan. Bukan obat-obatan seperti yang tertunggak tahun ini,” ungkapnya.

Selain klaim obat-obatan yang belum beres,  biaya pelayanan tahun ini pun belum dibayarkan.   ”Kalau di-total klaim yang belum dibayarkan dari obat-obatan dan pelayanan mencapai Rp 40 miliar,” sebut Suci.

Dia menyayangkan, sistem klaim yang selalu berubah dari BPJS membuat pihaknya kesulitan dengan penagihan klaim. ”Kami agak sulit juga ketika sistem berubah-rubah. Akhirnya ada yang terpending hingga mencapai miliaran,” ujarnya.

Dikonfirmasi soal tunggakan klaim yang belum terbayar ke RSUD Ulin, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, Muhammad Fakhriza sempat terkejut. Bahkan dia mempertanyakan info tersebut datang dari mana.

Menurutnya, klaim tersebut harus dipastikan. Apakah sudah jatuh tempo atau belum. Lebih jauh dijelaskan Riza, untuk jatuh tempo ini sudah diatur di dalam Perpres 19 tahun 2016 pasal 38 ayat 1. Dimana BPJS kesehatan wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 hari kerja sejak dokumen  klaim diterima lengkap bagi Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Ditambahkannya, apabila ada keterlambatan pembayaran pun sudah diatur di dalam Perpres 19 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan kesehatan pasal 38 ayat 2 dimana BPJS Kesehatan wajib membayar ganti rugi kepada Fasilitas Kesehatan sebesar 1 persen dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 bulan keterlambatan.

”Untuk klaim yang sudah diajukan saat ini, dibayarkan semua, kecuali yang belum jatuh tempo. Mungkin masih ada klaim-klaim yang belum diajukan, ini akan saya koordinasikan ke pihak RSUD Ulin,” ujarnya.   Ironisnya, utang ini ada saat BPJS Kesehatan secara nasional sedang mengejar efisiensi.  Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief  membuka alasan sampai mengeluarkan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (perdiyan). Ternyata diantara tujuan mereka adalah mengejar efisiensi senilai Rp 360 miliar. (wan/ay/ran/jpg)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bpjs-kesehatan 

Berita Terkait

IKLAN