Hukum

Laporkan Hadiah Tongkat, KPK Apresiasi Anies

Redaktur: Ali Rahman
Laporkan Hadiah Tongkat, KPK Apresiasi Anies - Hukum

Tongkat yang diterima Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dari kepala suku Ghana. Tongkat tersebut kini telah dilaporkan Anies ke KPK.

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah melaporkan dugaan gratifikasi, Jumat (3/8/2018).

"Kami menghargai pelaporan gratifikasi yang dilakukan tersebut. Sesuai UU KPK, proses analisis akan dilakukan selama 30 hari kerja. Jika memenuhi ketentuan Pasal 12B akan ditetapkan menjadi milik negara dan sebaliknya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Sebelumnya diberitakan,  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/8) sekitar pukul 16.30. Kedatangan orang nomor satu di DKI ini tak lain untuk melaporkan pemberian tongkat yang diterima dari ulama asal Afrika.

Pantauan di lokasi, Anies menggunakan seragam putih sembari membaya tongkat berwarna emas itu. Anies mengaku tongkat itu diteri dari kepala suku Ghana.

"Ini sebuah tongkat dari kepala suku Ghana, diberikan oleh seorang kepala suku dari Ghana yang datang ke Jakarta bulan lalu. Biasanya dipakai d ipundak.

Selalu ditaruh di pundak. Terus, saya laporin baru sempat sekarang diberikannya tanggal 5 Juli, saya belum tahu harganya. Yang dilaporkan cuman tongkat ini saja," kata Anies lalu memasuki gedung KPK.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sempat mengingatkan mantan Rektor Universitas Paramadina itu untuk melaporkan penerimaan hadiah berupa tongkat dari delegasi Afrika saat penutupan Multaqo (Pertemuan) Ulama dan Dai se-Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa kelima.

"Sebaiknya sih dilaporkan karena itu dia menerimanya kapasitasnya sebagai apa? Nanti itu kan lebih wise (bijaksana). Nanti publik juga akan menilai," kata Saut beberapa waktu lalu..

Menurut Saut, usai Anies melaporkan hadiah itu, KPK nantinya akan menilai apakah penerimaan hadiah tersebut menjadi milik negara atau tidak. (nug)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / IMB Reklamasi, Melihat Aktivitas Pulau D di Teluk Jakarta

Hukum / KPK Perpanjang Penahanan Tiga Tersangka Suap Imigrasi NTB

Megapolitan / Ditinggal Mudik, Penataan Kawasan Kemang Molor

Megapolitan / Penghapusan Operasi Yustisi Kependudukan di DKI Diapresiasi

Megapolitan / Kualitas Udara di Jakarta Buruk karena Polusi Kendaraan Bermotor


Baca Juga !.