Minggu, 18 November 2018 07:59 WIB
pmk

Politik

Berkas Bacaleg Hanura Ditolak KPU, TePI: Bukti Parpol tak Siap

Redaktur: Ali Rahman

Diskusi Komutas Pewarta Pemilu (KPP) bertajuk carut marut pendaftaran bacaleg di Media Center Bawaslu, Jumat (3/8/2018). Foto: Jaa Rizka Pradana/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) telah selesai, masa perbaikannya juga demikian. Kini, proses demokrasi itu menyisakan sengkarut masalah yang perlu dijadikan bahan evaluasi di masa yang akan datang.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow mengungkapkan proses pendaftaran bagi parpol sendiri ada hal yang menunjukan ketidaksiapan mereka. Jeirry sebut ditolaknya semua perbaikan berkas Partai Hanura oleh KPU merupakan bukti nyata tidak siapnya parpol menjadi peserta pemilu.

"Kalau berkas tak bisa diterima, sementara sekarang dia peserta pemilu, apakah akan ikut pemilu atau tidak? secara partai ikut pemilu tapi tidak ada calegnya bagaimana? proses hari ini, itu selalu keterkaitan dengan proses sebelumnya," ungkap dia dalam diskusi yang digelar Komunitas Pewarta Pemilu (KPP) di Media Center Bawaslu Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Sementara bagi KPU, Jeirry melihat, sistem teknologi yang dipakai semuanya bermasalah. Penyebabnya, KPU tidak mempersiapkan secara matang. "Semua teknologi IT kalau untuk mempermudah proses, bermasalah semua, tidak ada yang beres," tandasnya.

Sistem teknologi yang dimaksud Jeirry ialah Sistem Daftar Pemilih (Sidalih),  Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Sistem Penghitungan (Situ).

Menurut Jeirry, penyelenggara pemilu perlu mengevaluasi terkait keberadaan pemakaian sistem teknologi tersebut. Jika KPU tidak mampu mengantisipasinya, lebih baik dikembalikan ke sistem manual.

"Kalau terus seperti ini terus mending kita hentikan sekarang juga, pakai manual aja deh, buang-buang uang," tegas dia.

Selain itu, Jeirry juga menyayangkan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum ada sikap terkait sistem digunakan KPU. Padahal, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memproses dan mengadili setiap laporan dari partai politik maupun masyarakat soal keluhan sistem teknologi tersebut."Ini kita belum dengar suara Bawaslu," kata Jeirry. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bacaleg-hanura #komite-pemilih-indonesia-tepi #jeirry-sumampow 

Berita Terkait

IKLAN