Sabtu, 17 November 2018 01:28 WIB
pmk

Politik

Carut Marut Pendaftaran Bacaleg Versi Gerindra

Redaktur: Ali Rahman

Diskusi Komunitas Pewarta Pemilu (KPP) bertajuk carut marut pendaftaran bacaleg di Media Center Bawaslu, Jumat (3/8/2018). Foto: Jaa Rizka Pradana/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Taufik Riayadi menyesalkan carut marutnya pendaftaran bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia memiliki catatan mengenai buruknya kinerja KPU, salah satunya adalah pada saat pendaftaran bacaleg dari 16 partai politik.

Taufik menyoroti sistem digitalisasi yang dibuat KPU, yaitu Sistem Informasi Calon (Silon) dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), yang disebutnya telah merugikan caleg dan partai politik peserta Pemilu 2019. Ia sebut korban terbaru dari sistem digitalisasi adalah ratusan berkas caleg Hanura yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

"Padahal anggaran KPU terkait ini cukup besar, tapi kok seringkali terjadi Sipol dan Silon bermasalah," kata Taufik dalam diskusi bertema 'Carut Marut Pendaftaran Caleg' yang digelar Komunitas Pewarta Pemilu (KPP) di Media Center Bawaslu, Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Menurut Taufik dengan sistem yang buruk KPU menjadi arogan dengan mencoret parpol peserta pemilu dan para calegnya yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2019 mendatang. "Dengan seenaknya KPU kemudian menggugurkan beberapa parpol ketika pendaftaran parpol peserta pemilu dan para calegnya," ujarnya.

Bahkan KPU dengan entengnya mempersilakan parpol yang tidak puas untuk mengajukan gugatan ke Bawaslu. Dan KPU akan melakukan perubahan setelah adanya mediasi sengketa Parpol di Bawaslu seperti kasus Partai Bulan Bintang yang menjadi korban Sipol dan Silon. 

KPU juga dianggap Taufik, terlalu sering mengelak bila terjadi maalah. Dengan alasan sudah melakukan sosialisasi sejak beberapa waktu sebelumnya.

"Yang saya sesalkan KPU bilang ini kan sudah sebulan lalu disosialisasikan kenapa parpol mendadak daftar. Mereka tidak paham bahwa itu tidak mudah. Permasalahannya ketika parpol mendaftar hari akhir yang seharusnya KPU sudah mengantisipasi tetapi tidak dapat dilakukan," katanya.

Sementara, KPU sempat berdalih jika pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada partai politik tentang Silon. Menurut Taufik, sosialisasi yang dilakukan KPU tidak menjadi solusi lantaran parpol harus membongkar susunan caleg akibat keluarnya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Calon.

"KPU itu tidak tahu realitas politik, mereka tidak paham kalau ini bukan hal yang mudah," tegasnya.

Tidak hanya itu, Taufik juga mengeluhkan pasifnya Liason Officer (LO) dari KPU dalam menjalin komunikasi dengan LO dari parpol. Hal ini pun disebutnya sangat kontradiktif. "Misal hal kecil, harus pake USB yang detil teknis menjadi kendala kami di parpol," jelasnya.

Lebih lanjut, Taufik pun sangat khawatir jika kondisi ini nantinya justru akan menjadi bumerang bagi KPU preseden buruk untuk demokrasi di tanah air. "Ini harus jadi evaluasi, kalau sistem masih seperti ini tingkat kekhawatiran masyarakat kepada KPU dan hasil Pemilu jadi penuh kecurigaan," pungkasnya. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pendaftaran-bacaleg #partai-gerindra #komunitas-pewarta-pemilu 

Berita Terkait

Tak Cerminkan Sikap Pahlawan

Politik

Kursi Wagub, Prabowo Ikut Kata Taufik

Jakarta Raya

Caleg Gerindra Ingin Perjuangkan Nasib Guru Ngaji

Politik

Gerindra Jakbar Targetkan Enam Kursi

Politik

IKLAN