Minggu, 23 September 2018 11:42 WIB
pmk

Headline

Untuk Pemerataan, DAU Penghasil Migas Lebih Kecil

Redaktur:

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID - Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sejauh ini memang masih selalu jadi persoalan, khususnya ketidakpuaasan daerah kaya yang mendapatkan nilai kecil. Harus dipahami, DAU memang tidak hanya untuk daerah penghasil migas dan tambang semata. Namun juga untuk daerah lain, dalam semangat pemeratan pembangunan.

"DAU fungsinya untuk pemerataan. Jadi, daerah yang wilayahnya memiliki  migas, DAU nya  lebih kecil. Sebaliknya, daerah yang miskin dan penduduknya banyak dan sumber daya alamnya kurang, DAU yang diberikan lebih besar," kata Pakar Ekonomi dan Pembangunan dari  Center of Reform on Economy (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, kepada INDOPOS, Jumat (3/8).

Bahkan, di Perpres nomor 110 tahun 2007,  DKI Jakarta,  Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Ilir, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak mendapatkan DAU. Padahal wilyahnya  menyumbang pendapatan ke negara yang cukup besar dengan adanya aktifitas tambang tersebut.

Namun, walau mendapatkan DAU kecil, wilayah penghasil migas mendapatkan  Dana Bagi Hasil (DBH)  Migas atau tambang yang cukup besar. Sepengetahuannya bagi hasil migas, 80 persen pusat dan 20 persen daerah.

"Jadi cukup besar juga dapatnya," jelas Faisal. Tetapi karena besaran DAU memang variatif, tetap mendapat protes. Faisal ingat, Riau bahkan sejak tahun 2000 sudah memprotes soal mekanisme penghitungan DAU.

"Riau termasuk yang tidak setuju, dengan DAU saat penyusunan itu. DAU itu untuk pemerataan, kalau Riau tidak setuju, bukan di DAU. Banyak hal bisa dilakukan, misalnya  alokasi program atau infrastruktur  ke sana," pungkasnya. 

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources, Yusri Usman mengatakan, daerah penghasil migas dan tambang, memang mendapatkan bagi hasil dari pemerintah pusat.

"Jumlahnya cukup besar. Namun saya kurang tahu rinciannya. Yang jelas itu salah satu keuntungan wilayah penghasil migas atau tambang. Dapat dana bagi hasil migas," ujarnya Jumat (3/8). 

Sementara itu, Pemda yang  DAU ditunda biasanya belum ada laporan.  Sedangkan kalau DAU dipotong, dikarenakan Pemda ada pinjaman dengan lembaga pembiayaan infrastruktur PT SMI. Besaran DAU  juga berbeda-beda. Prinsipnya untuk pemerataan. Daerah yang sumber daya alamnya terbatas, kemudian masih miskin, sementara wilayahnya luas dan penduduknya banyak, mendapatkan DAU yang lebih besar. Ketimbang daerah yang sumber daya alamnya kaya.

"DKI Jakarta,  yang wilayahnya ada migas (di Kepulauan Seribu) DAU nya lebi kecil dibanding provinsi lainnya. Bahkan pernah tidak dapat. Itu karena DKI sudah kaya, APBD nya sangat besar,"  jelas Kasubag Kehumasan Bantuan Hukum dan Kerjasama Antar Lembaga Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Riva Setiara, Jumat (3/8).

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia yang juga menjabat Gubernur Jawa Timur Soekarwo, usai rapat Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) pada Kamis (2/8) mengatakan, DAU minimum  ditentukan terlebih dahulu.

Sehingga tidak tiba-tiba dipotong di tengah jalan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya kepastian DAU yang diterim akan mempermudah melakukan penganggaran. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang juga hadir dalam rapat DPOD mengatakan pihaknya diminta untuk menelaah sistem  DAU minimum yang dapat diberikan ke daerah. Sehingga meskipun tidak besar, tapi tidak dipotong di tengah anggaran berjalan. Namun konsekuensinya,  kalau ada kenaikan anggaran, Pemda tidak mendapatkan tambahan. Selama ini formula DAU dinamis. Tergantung kapasitas fiskal dari pemerintah pusat. Bila ada kenaikan pendapatan pemerintah dari perpajakan, PNBP, maka DAU ditambah.

"Tapi sebaliknya, pendapatan daerah berkurang ya berarti DAU nya dikurangi," pungkasnya. Sementara itu, sampai dengan 30 Juni 2018, realisasi penyaluran DAU telah mencapai Rp 233,96 triliun.  Lebih tinggi sebesar Rp 0,77 triliun bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp 233,19 triliun. Adapun dana Bagi Hasil (DBH) pada APBN tahun 2018, pagu DBH  ditetapkan sebesar Rp 89,23 triliun,  atau Rp6,15 triliun lebih kecil bila  dibandingkan pagu pada tahun  sebelumnya sebesar Rp 95,38  triliun. Hingga 30 Juni 2018, realisasi  penyaluran DBH mencapai sebesar  Rp34,25 triliun, atau 38,39 persen  dari pagu APBN tahun 2018. Jumlah  ini, berarti lebih rendah Rp15,40  triliun jika dibandingkan dengan  realisasinya pada periode yang  sama di tahun 2017 sebesar Rp 49,65  triliun. Penurunan penyaluran DBH di  triwulan II tahun 2018 sebesar 13,67 persen dibandingkan periode yang  sama tahun 2017.

Pada awal tahun 2017, terdapat  penyaluran Kurang Bayar DBH  tahun 2015 sebesar sebesar  Rp10,90 triliun yang disalurkan  pada bulan Februari.

Perubahan pola Penyaluran  DBH di Triwulan I dan Triwulan  II Tahun 2018, yang semula  sebesar 25% dari pagu,  sebagaimana diatur dalam  Peraturan Menterai Keuangan  (PMK) 50/PMK.07/2017, diubah  menjadi sebesar 20% dari pagu. Ini diatur dalam PMK  112/PMK.07/2017. Tujuan dari  penurunan besaran penyaluran  pada triwulan I dan triwulan  II tersebut dimaksudkan  untuk mengurangi potensi  terjadinya Kurang Bayar dan/ atau Lebih Bayar DBH yang  harus diselesaikan pada tahun  anggaran berikutnya. Dalam APBN tahun 2018, Dana  Transfer Khusus (DTK) dianggarkan  sebesar Rp185,89 triliun, terdiri atas  DAK Fisik sebesar Rp62,44 triliun, dan  DAK Nonfisik sebesar Rp123,45 triliun.  Sampai dengan tanggal 30 Juni 2018,  realisasi penyaluran DTK mencapai  Rp70,44 triliun, atau 37,89 persen  dari pagu APBN tahun 2018. Ini berarti Rp3,8 triliun lebih tinggi bila  dibandingkan dengan realisasinya  periode yang sama tahun sebelumnya. (dai)


TOPIK BERITA TERKAIT: #dau-penghasil-migas #dana-alokasi-umum 

Berita Terkait

Pemda: DAU Jangan Dipotong di Tengah Jalan

Headline

IKLAN