Rabu, 26 September 2018 04:17 WIB
pmk

Nasional

MPR : Amandemen UUD 45 Tinggal Tunggu Persetujuan Presiden

Redaktur: Redjo Prahananda

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID - Amandemen UUD 1945 tinggal menunggu persetujuan Presiden Jokowi dalam Sidang Paripurna MPR RI pada 16 Agustus 2018.

Dalam sidang itu, MPR bakal menyerahkan kerja Panitia Ad Hoc I (PAH I) yang bertugas menyusun naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Mengenai amandemen UUD 1945. Apabila sudah menjadi bahan maka bahan itu tergantung keputusan politik. Kalau Presiden setuju, parpol setuju bisa berlanjut ke amandemen," ungkap Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

Zulkifi memberikan keterangan tersebut dalam diskusi di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta, Sabtu (4/8/2018).

Mantan Menteri Kehutanan ini mengatakan, bila Jokowi setuju maka proses selanjutnya paling tidak akan memakan waktu tiga bulan.

Lalu bila Jokowi tidak menyetujui naskah GBHN tersebut. Paling tidak, kata dia, MPR sudah mempunyai naskah dan dapat diwariskan ke MPR periode baru.

"Kalau tidak (setuju), kami sudah punya bahan. (Buat) MPR baru, pastilah, kalau tanpa perserujuan politik untuk proses amandemen. Karena kalau setuju 3 bulan kelar lah," paparnya.

PAH alat kelengkapan MPR telah terbentuk 24 Juli 2018. Terdapat 2 PAH. Pertama, PAH I dengan ketua Ahmad Basarah dengan menyiapkan naskah Haluan Negara sebagai Rujukan Haluan Pembangunan Nasional.

Kemudian PAH II, di bawah koordinasi anggota Badan Pengkajian MPR, Rambe Kamarul Zaman menyiapkan bahan rekomendasi hasil kajian Badan Pengkajian MPR, dan PAH III menyempurnakan peraturan tata tertib MPR.

"Masing-masing 45 (orang) anggotanya. Nanti nama-namanya akan dimasukan, ini baru rancangan ya, nanti baru disahkan dalam paripurna tanggal 16 (agustus)," kata politikus asal Lampung ini.

Mantan PAH dulu, mengamandemen UUD 45, Hatta Taliwang menyadari, kesalahan waktu mengamandemen UUD 45 tahun 2004. “Saya menyadari bahwa kelemahan-kelemahan dari amandemen itu setelah saya keluar dari DPR, setelah banyak membaca buku evaluasi atas reformasi. Sehingga, saya tersadar," ungkap dia

Dia menyebut, stagnasi bangsa Indonesia menjadi salah satu indikasi, muncul masalah dalam sistem ketata negaraan. Menurut dia, daripada negara lain Indonesia tidak mengalami perubahan berarti usai reformasi tahun 1998.

"Contoh lain, sekarang ini dalam rangka pilpres itu tiba-tiba, habib-habib dan taipan sibuk dalam pilpres ini. Yang harus sibuk itu anggota DPR -MPR, karena bakal dipilih oleh Yang Mulia, rakyat. Bukan berpindah pemodal dan habib-habib untuk mengatur negara ini," urai Hatta.

Mengamati situasi dan kondisi sekarang, menurut dia, esensi pilpres hilang lantaran pembahasan dilakukan elit-elit terbatas. “Buat apa pemilihan wakil rakyat. Kalau masalah ini mejadi urusan sangat elitis, itu satu fakta sosial," ujar dia. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #mpr-ri #amandemen-uud-1945 #zulkifli-hasan #amandemen-uud-45 

Berita Terkait

MPR Dukung Industri Nasional Mendunia

Nasional

KPK Dalami Peran Zulhas di Rakernas Tarbiyah

Headline

Zulhas Sambangi KPK, Diperiksa sebagai Saksi Adiknya?

Nasional

Debat Capres Bahasa Inggris, Zulhas: Jangan Aneh-aneh

Nasional

Zulhas tak Yakin Demokrat Main Dua Kaki

Nasional

Santri Harus Melek Teknologi dan Harus Berinovasi

Nasional

IKLAN