Rabu, 21 November 2018 11:43 WIB
pmk

Headline

Prabowo, Maju Kena, Mundur Kena

Redaktur:

Prabowo Subianto

INDOPOS.CO.ID - KOALISI partai oposisi dalam menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 dinilai rapuh. Ini karena sang calon presiden, Prabowo Subianto lambat menentukan pasangannya. Belum lagi, Partai Amanat Nasional (PAN) yang belum menentukan sikapnya, bergabung dalam koalisi atau mendukung pencalonan kembali Joko Widodo.

Prabowo disebut-sebut dalam situasi gamang dalam menentukan cawapresnya. Bahkan, gamang, antara maju atau tidak. Sejumlah pengamat dan lembaga survey menyebutkan, Prabowo lemah untuk kembali menjadi penantang Jokowi. Elektabilitas tak juga naik.

Prabowo sebenarnya menyadari keadaan tersebut. Namun, mantan Danjen Kopassus itu berada pada posisi yang maju kena, mundur pun kena. Harus tetap maju dengan dua pilihan cawapres hasil Ijtima Ulama, juga wajib maju karena ‘tekanan politik’. Faktor terakhir ini disebut-sebut sebagai upaya pihak istana untuk menciptakan kekalahan Prabowo.

“Prabowo wajib maju. Tidak boleh mundur atau diganti dengan figure lain. Apalagi penggantinya Anies Baswedan dan berpasangan dengan AHY. Ini bisa menjadi kemenangan,” kata sumber INDOPOS.

Anggota Badan komunikasi dan jnformasi DPP Gerindra Andre Rosiade membantah adanya tekanan pihak penguasa itu. Menurutnya,  pilihan Partai Gerindra mengusung Prabowo adalah pilihan terbaik.

"Tidak ada itu (tekanan).  Pak Prabowo adalah pilihan terbaik partai.  Dari tingkat akar rumput sampai pusat," ucap Andre kepada INDOPOS.

Dia menegaskan, nama Prabowo sudah final dan tidak ada nama lain.  "Nama Pak prabowo juga sudah disepakati koalisi sebagai capres. Yang masih menjadi pembahasan di koalisi hanyalah cawapres," ujarnya.

Apalagi kalau muncul nama Anies,  lanjutnya, itu tidak mungkin dilakukan. "Tidak mungkin kami majukan nama Anies. Dan pak Anies juga sudah jelas fokus memimpin DKI saja. Dan kami yakin Pak Prabowo nyapres untuk menang," tegasnya.

Terpisah, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengaku tak mengetahui adanya tekanan dari pihak tertentu khususnya Istana, yang mengharuskan Prabowo maju dan berpasangan dengan salah seorang bakal cawapres hasil ijtima ulama. Ia hanya membenarkan, bahwa saat ini ada operasi yang bertujuan menggagalkan koaliasi Demokrat, Gerindra, PAN, PKS, PBB dan Partai Berkarya.

"Yang masuk ke Prabowo adalah informasi-informasi yang mengadu domba, antara satu parpol dengan parpol lainnya, anggota koaliasi. Tapi dari mana sumbernya tidak jelas sumbernya. Kami tidak tahu," papar pria yang rajin ngetwet itu.

Sedangkan bentuk operasi tersebut, dijelaskan Ferdinand, seperti adu domba antara SBY dan Prabowo, seperti misalnya informasi rencana pertemuan Jokowi - Prabowo yang diinisiasi Prabowo. Tapi faktanya sebaliknya. Isu lainnya, adu domba yang menyatakan bahwa seolah-olah SBY sedang menginisiasi Anies-AHY.

Ferdinand menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui pelaku operasi pemecah belah tersebut.

"Kami tidak tahu apakah ada keterlibatan intelijen  atau tidak. Kami tidak ingin menuding siapapun yang melakukan operasi. Tetapi dari operasi-operasi yang dilakukan patut diduga keberpihakannya kepada petahana. Walau tidak mesti dilakukan istana," bebernya.

Jadi, sambung Ferdinand, apa yang dirasakan koalisinya itu adalah murni sebuah operasi yang memecah belah serta mengganggu soliditas koalisi. Tapi, kata Ferdinand, koalisinya tidak terganggu dengan adanya operasi semacam itu karena empat partai rajin melakukan komunikasi dengan lancar.

Informasi lainnya menyebutkan, hasil Ijtima Ulama lahir dari situasi tertekannya Habib Rizieq Shihab di Makkah. Ia dikabarkan berada dalam tekanan pihak Istana, yang memaksa agar ia mendorong Prabowo tetap maju dan menggandeng, antara Ustadz Abdul Somad (UAS) atau Habib Salim Segaf (HSS).

“Skenarionya begitu. Prabowo dikepung, agar tetap maju dan berpegang teguh pada hasil Ijtima ulama. Orang awan pun tahu, Prabowo jika dipasangkan dengan UAS atau HSS, bakal kalah. Anda bisa lihat sendiri PA 212 yang ngotot agar Prabowo jalankan hasil Ijtima. Bahkan Demokrat di-warning untuk tidak majukan AHY sebagai cawapres. Ada apa?” kata sumber INDOPOS yang enggan disebutkan namanya.

Mengenai hasil ijtima' ulama, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengakui, adanya arus besar yang memaksa agar Prabowo memilih Wapres  UAS dan HSS).

"Memang ada upaya-upaya untuk mengegolkan hasil Ijtima ulama itu kepada Prabowo. Itu sangat deras sekali. Bahkan mengadu domba antara PKS dengan Demokrat. Target mereka, yang kita lihat adalah mengegolkan Prabowo bisa berpasangan dengan yang lemah. Sehingga mudah dikalahkan, itu yang terjadi," urai Ferdinand Hutahaean.

Demokrat sendiri, kata Ferdinan, sekali lagi menegaskan tak akan mendorong AHY sebagai pendamping Prabowo.

"Kami kan tidak pernah mendorong AHY. Yang mendorong AHY itu kader-kader di daerah, diperjuangkan, ya kami menyampaikan saja. Persoalan dipilih nggak dipilih bukan persoalan bagi Partai Demokrat," tegas Ferdinand.

Meski begitu, ia melihat sosok AHY, jika dipilih memang berpotensi besar mendongkrak elektoral Prabowo dibandingkan calon lain yang saat ini ada di bursa cawapres Ketua Umum Partai Gerindra itu. Ferdinand pun yakin Prabowo bakal memilih pendamping yang bakal membawanya mengalahkan Jokowi di Pilpres 2019.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo, berdaulat penuh untuk menentukan pilihannya kepada siapa (cawapres)" pungkasnya.

Sementara dari Makkah dilaporkan, Habib Rizieq Shihab dikabarkan dalam pengawasan Badan Intelijen Negara (BIN), agar tetap bersikap sebagaimana hasil ijtima ulama. Gol nya adalah, Prabowo maju bersama Cawapres hasil ijtima ulama dalam menghadapi Jokowi dan kemudian kalah.

Kabar ini buru-buru dibantah  Direktur Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Hari Purwanto. Kepada INDOPOS, Wawan mengatakan, pihaknya tidak pernah cawe-cawe dalam urusan pemilihan presiden tahun 2019. Terlebih, mengawasi HRS di Makkah.

"Tidak ada. Sebab kita ini yang namanya BIN hanya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah termasuk person-person itu. siapapun yang mau dicalonkan itu menjadi hak dari partai. BIN tidak dalam kapasitas menentukan si A si B, tidak (dalam pilpres). Jadi semuanya kembali pada pilihan masing-masing parpol," papar Wawan.

Walau demikian, ia mengakui, pihaknya memantau HRS di Makkah, untuk melindungi ulama tersebut sebagai warga negara Indonesia. 

"(intelejen) Tidak ada yang memantau. Setelah di SP3 (kasus HRS), ya sudah selesai. Soal komunikasi iya terus dijalin, menyangkut kewarganegaraan yang harus dilindungi. kalau diawasi seperti terpidana, ya nggak lah. lagian dia udah di SP3 oleh Polisi. Habib Rizieq telah jadi orang yang bebas," tandasnya.

Juri bicara Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin menegaskan, tidak ada tekanan dalam rekomendasi Ijtima ulama. Keputusan untuk memasangkan Prabowo-Salim ataupun Prabowo-UAS sudah final.

"Ini sudah final bersama hasil Rakornas PA 212 yang sudah melebur dengan ijtimak GNPF-Ulama. Karena gimana pun juga ulama panutan umat dan yang memang dekat dengan ummat, yang tahu keluh kesah umat," kata Habib Novel.

Terkait rumor adanya dorongan agar ada nama AHY,  dirinya pun mengaku menolak hal itu.

"Kami PA 212 menyambut hangat dengan bergabungnya Demokrat dalam partai koalisi keumatan apalagi dengan jelas SBY sendiri mengatakan bergabungnya tanpa syarat," ujarnya.

Karena lanjutnya,  akan menjadi masalah baru bagi umat Islam. "Nah, nama AHY akan menjadi  permasalahan baru karena ijtimak ulama yang diselenggarakan oleh GNPF-Ulama dan itu merupakan amanat dari umat Islam. Bukan Alumni 212 saja dan simpatisannya, menghendaki ulama tampil untuk bisa menyelamatkan bangsa dari multi krisis," jelasnya.

Begitupula dengan Ketua PA 212 Slamet Maarif. Dia menegaskan, seluruh partai koalisi Prabowo harus menuruti rekomendasi Ijtima ulama. Menurutnya, dengan mematuhi rekomendasi ulama maka berarti ikut mematuhi Nabi Muhammad SAW.

"Kami meminta Partai Koalisi Keumatan, Gerindra, PAN, PKS, PBB, Berkarya dan yang terbaru Demokrat agar menghormati dan menghargai Ijtima Ulama," ujar Slamet dalam keterangannya kepada INDOPOS.

Ia menjelaskan, tidaklah mungkin ulama sebagai pewaris Nabi akan menyalahgunakan wewenang berbicara menurut hawa nafsunya. "Karena tidak mungkin seorang Ulama bersatu padu dalam kesepakatan hanya untuk menyesatkan umatnya," ucapnya.

Ia pun menjelaskan, ulama mengeluarkan putusannya dalam memilih calon presiden dan wakil presiden karena panggilan Allah SWT. "Sehingga para Ulama harus turun gunung turut terlibat membicarakan nasib umat agar mampu mencari siapa pemimpin terbaik," terangnya.

Jika bukan petunjuk Ulama dengan pendekatan dalil dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan Rasul-Nya, ucap Slamet, tidaklah mungkin mereka menghadirkan sosok calon pemimpin yang terbaik, yang bisa dipilih oleh Umat-Nya.

Karena itulah, ujar Slamet, pentingnya partai koalisi wajib menghargai ajakan para ulama, yakni jika ingin melahirkan pemimpin yang baik hanya bisa lahir dari sebuah kesepakatan dari orang-orang yang berilmu yang menyimpulkan bahwa seseorang itu baik.

"Jadi jika harus Habib Salim Segaf Aljufri atau Ustad Abdul Shomad yang ditunjuk sebagai cawapres dari Bapak Prabowo, maka wajib kepada Partai Koalisi menjunjung tinggi keputusan Ulama tersebut," tegasnya.

Lantas, apa komentar Istana berkenaan dengan kabar yang menyebutkan adanya operasi menekan Prabowo untuk tetap maju untuk kalah. Kemudian, juga menekan HRS untuk melahirkan keputusan ulama, yang menghasilkan figure yang tidak kuat.

Ali Mochtar Ngabalin, sang juru bicara Istana geleng-geleng kepada saat disodori pertanyaan ini. “Terpikir aja nggak pernah ada terlintas dalam pikiran kami, baik Pak Jokowi maupun kami-kami yang ada di sekitar beliau untuk melakukan operasi itu. Jangan mengada-ada itu informasi,” tegas Ngabalin menjawab INDOPOS, Minggu (5/8) malam.

Dikatakan, penantang Jokowi harus percaya diri, dengan tidak melempar isu sedemikian rupa. “Masa sih lempar handuk sebelum bertarung? (Prabowo diinginkan kalah, red). Segera move on, siapkan pasukan yang kuat. Jangan lupa dengan izin Allah SWT, kami yakin hanya dengan fitnah dan adudombah serta ujaran kebencian dan berita hoax yang dapat mengalahkan Pak Jokowi dan Pasangannya,” tegas Ngabalin.

Masih menurut Ngabalin, parpol penantang Jokowi sebaiknya benar-benar mencari pasangan calon yang dinilai mampu mengalahkan Jokowi. Jangan seperti orang melempar bendera putih sebelum bertempur. “Suruh aja cari pasangan yang kuat dan hebat untuk bertarung dengan Jokowi dan wakilnya. Apakah emang Anies dan AHY bisa mengalahkan Jokowi? Ya silahkan. Namanya juga usaha. Silahkan saja,” tambah Ngabalin.

Sekali lagi, ia membantah adanya operasi yang berusaha menekan Prabowo untuk tetap maju, dan mengawasi HRS untuk konsiten dengan hasil ijtima serta memaksa Prabowo melaksanakannya. “Jangan, jangan bikin isu, kabar bohong ini. Semakin banyak difitnah dan dibully, rakyat makin mencintai dan akan memilih beliau (Jokowi). Saya keiling semua wilayah dan mendengarkan suara hati ummat. Ummat memilih Jokowi,” tegas Ngabalin.  (jaa/esa/dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #prabowo-subianto #pilpres-2019 #partai-gerindra 

Berita Terkait

IKLAN