Kamis, 15 November 2018 11:26 WIB
pmk

News in Depth

Merokok Bikin Orang Jadi Miskin

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Indonesia merupakan negara pengkonsumsi rokok nomor tiga di dunia setalah China dan Jepang. Berdasarkan data, 2 dari 3 laki-laki di Indonesia adalah perokok. Sehingga tidak heran jika rokok dinilai memiliki kontribusi terbesar kedua setelah beras sebagai penyumbang kemiskinan.

Pemerintah pun berencana membuat peraturan, bahwa masyarakat penerima Pogram Keluarga Harapan ‎disyaratkan untuk tidak merokok. Usulan itu datang dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rokok memiliki kontribusi terhadap kemiskinan sebesar 11,07 persen untuk perkotaan dan 10,21 persen untuk desa. Sementara untuk beras, berkontribusi sebesar 20,11 persen di perkotaan dan 26,46 persen di pedesaan.

Pengeluaran untuk rokok tersebut mengganggu pendapatan real masyarakat. Karena jika sebuah keluarga atau anggota keluarga ada yang merokok, otomatis upah atau pendapatan real terganggu 10-11 persen.

Oleh BPS komoditas rokok dimasukan dalam komponen garis kemiskinan karena betul-betul ingin memotret apa saja kebiasaan dari penduduk miskin. Dilihat dari kebiasannya, rokok ternyata dapat menyita pendapatan sangat besar. Kalau komponen rokok keluar, garis kemiskinan turun dan penduduk miskin pun turun.

Kenaikan cukai rokok menjadi salah satu solusi yang ditawarkan untuk menekan jumlah perokok. Berdasarkan penelitian Universitas Indonesia awal tahun ini, harga rokok yang dinaikan menjadi Rp 70 ribu per bungkus kemungkinan besar akan menyebabkan banyak perokok berhenti. Seain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi mengenai bahaya merokok.

Komponen rokok masih dimasukan dalam garis kemiskinan karena faktanya komoditas itu masih banyak dikonsumsi orang miskin. Masalah ini  juga bertambah parah karena jumlah orang belum dewa‎sa yang merokok meningkat pesat.

Berdasarkan data BPS lagi, Jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2018 sebesar 25,95 juta orang atau 9,82 persen.

Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Universitas Indonesia (UI), Hasbullah Thabrany, mengatakan, usaha pemerintah menekan peredaran rokok dengan menaikan cukai akan sia-sia belaka. Karena kata dia, stigma merokok di masyarakat sudah tertanam. Dan untuk merubah kebiasaan tersebut tidaklah mudah dikerjakan.

“Kalau yang sudah merokok, harga dinaikkan dua kali lipat juga tetap saja beli. Jadi memang tidak berdampak apa-apa. Mereka ini kan sudah kecanduan berat dan pasti apapun akan dilakukan biar dapat merokok,” katanya kepada INDOPOS, Minggu (05/08).

Tak sampai di sana, Hasbullah menjelaskan, ada dugaan kecenderungan rokok memiliki karakteristik barang mewah di mana pembeli akan semakin tertarik untuk membeli ketika harganya semakin mahal. Namun begitu, upaya tersebut bisa saja dicoba. Karena berdasarkan pengalaman negara lain, kenaikan harga maupun tarif cukai rokok dapat menangkal perokok muda, menaikkan pendapatan negara, sekaligus industri juga tetap bisa berjalan.

“Kalau cukainya dinaikkan, mereka (perokok muda) tidak beli. Karena mahal harganya, mereka tidak mampu beli. Industri juga dapat untung, pemerintah juga dapat duit, untung. Tapi semua harus dikaji lagi,” paparnya.

Menurutnya, idealnya tarif cukai rokok adalah dua kali lipat dari rata-rata inflasi. Dengan demikian penurunan konsumsi rokok baru bisa signifikan terjadi. Akan tetapi kata dia, dampak kenaikan cukai ini juga akan membuat pekerja pabrik tembakau menganggur.

“Saat ini cukai rokok 11,7 persen, namun belum dua kali lipat inflasi yang rata-rata masih tujuh persen. Penjualan rokok dua perusahaan tarnama masih tinggi sekali,” jelas Hasbullah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, meminta penerima bantuan sosial (bansos) jangan merokok. Pasalnya kalau tetap merokok bansos bisa tidak diberikan.

"Rokok menjadi salah satu penyumbang kemiskinan.  Keluarga penerima bansos itu kalau merokok tidak diberi bantuan.  Pengeluaran 10-11 persen untuk rokok,  itu bagus kalau dibelikan telor atau sayur," ujar Bambang,  di acara diskusi Forum Merdeka Barat 9, "Fakta Penurunan Angka Kemiskinan", Senin (30/7) lalu.

Menurutnya dengan merokok, pendapatan ril mereka terganggu. Adapun untuk mengetahui seseorang merokok atau tidak, pihaknya meminta bantuan Kementerian Sosial. Petugas yang melakukan pendampingan akan mengecek itu.

"Mekanismenya dilakukan oleh petugas pendamping," jelasnya. Ia menambahkan, pemerintah terus bekerja   mengurangi kemiskinan. Seperti menjaga inflasi dan menciptakan lapangan kerja.

"Kemampuan daerah menjaga inflasi juga sangat penting. Untuk apa penanggulangan inflasi. Itu faktor utama yang menyebabkan kemiskinan. Jadi penting daerah menjaga inflasi," jelasnya.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, alasan pemerintah mengurangi kemiskinan pakai bansos.  Hal itu menurutnya untuk menjaga ketahanan sosial, jaminan sosial bagi penduduk income terendah. "Ini juga biasa dilakukan di negara lain," ujar  Bambang.

Menurutnya bantuan sosial itu lumrah dilakukan negara lain untuk mengurangi kemiskinan. Baik itu di negara miskin hingga negara maju sekalipun.

"Misalnya untuk yang kondisinya seperti kita, yakni India. Negara maju Amerika Serikat. India ada subsidi makanan buat 800 juta penduduk dari 1,3 miliar penduduk," jelas Bambang.

Sedangkan Amerika Serikat yang negara kaya, juga memberikan bantuan tambahan gizi. Ini program jaminan sosial. Bentuknya voucher. Sejak tahun 1964.

"Itu bukan berarti banyak warga Amerika yang kurus-kurus karena kurang gizi.  Amerika negara maju. Miskin nol. Itu untuk yang rentan miskin," jelas Bambang.

Ia menambahkan, dana desa juga berdampak terhadap penurunan kemiskinan. Saat ini, kemiskinan masih lebih banyak di desa. Sedangkan ketimpangan lebih banyak di kota.

"Untuk bantuan diberikan uang, kalau bantuan pakai subsidi harga, berpotensi salah sasaran. Kalau pakai uang ekonomi juga tumbuh, warung bermunculan," jelasnya.

Selain itu buat yang rentan miskin, mengatasinya supaya tidak jatuh miskin menciptakan lapangan kerja. Dan permodalan untuk usaha. "Ini untuk meningkatkan pendapatan," ujarnya.

Bambang menambahkan, untuk bansos, Program Keluarga Harapan (PKH) itu sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya. "Digunakan untuk kebutuhan, dan jangan dipakai untuk rokok. PKH, sistemnya bersyarat dan ada pendampingnya," jelas Bambang.

Lebih lanjut ia mengatakan, tingkat kemiskinan saat ini merupakan yang terendah.  Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per Maret 2018, adalah 9,82 persen.

"Saat orde baru paling rendah 11 persen, menjelang krisis. Artinya ekonomi kita harus dijaga. Jangan sampai seperti tahun 1998. Saat itu kemiskinan lonjakannya mendekati tahun 70 an," jelasnya.

Sementara itu,  BPS mencatat angka kemiskinan per Maret 2018, adalah 9,82 persen. Atau disebut-sebut yang paling rendah.  Kepala BPS Suhariyanto mengatakan,  garis kemiskinan  73,48 persen ditentukan pergerakan harga makanan.

"Artinya stabilisasi harga pangan harus dijaga. Jangan sampai meningkat. Paling pengaruh itu beras dan rokok. Temuan ini selalu terjadi saat BPS melakukan survei," tandasnya. (dai/cok)


TOPIK BERITA TERKAIT: #merokok-bikin-orang-jadi-miskin #kesehatan 

Berita Terkait

Hampir Capai Seratus Persen

Jakarta Raya

Anak Sering Mual dan Muntah, Waspadai Ginjal

Jakarta Raya

Radang Sebabkan Gigi Cepat Ompong

Jakarta Raya

Kuncinya, Gizi Seimbang Ditambah Susu

Jakarta Raya

Dehidrasi Sebabkan Batu Ginjal

Jakarta Raya

Pasien Tinggal Datang, Tak Perlu Antre

Jakarta Raya

IKLAN