Kamis, 20 September 2018 02:15 WIB
pmk

Indobisnis

Ngutang Puluhan Triliun, Kementerian BUMN Pastikan Tidak Ada Aset yang Dijaminkan

Redaktur: Redjo Prahananda

"Ngobrol Tempo" : Lika Liku Akuisisi Saham Freeport. Kementerian BUMN jamin tidak ada aset yang dijaminkan saat minjam triliunan rupiah dari bank asing untuk proses divestasi PT Freeport

INDOPOS.CO.ID - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan tidak ada aset negara yang dijaminkan ke Bank Asing, terkait divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI). Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan apa yang dijaminkan Inalum, sama seperti projek finance.

"Jadi tidak ada aset negara yang dijaminkan saat Inalum berhutang ke Bank Asing," ujar Fajar di acara "Ngobrol Tempo : Lika-Liku Akuisisi Saham Freeport" di Jakarta, Senin (6/8/2018).

Ia menambahkan, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), sengaja meminjam uang ke Bank asing. Dengan menjadi holding BUMN Tambang, aset menjadi Rp 90 triliun, Bank tentu mau membiayai.

"Mereka mau kalau itu menguntungkan. Dan memang setelah dihitung proyek tersebut menguntungkan," jelas Fajar.

Adapun Bank BUMN juga sengaja tidak ikut membiayai atau mengutangi Inalum. Selain karena bunganya lebih besar, juga untuk mengurangi tekanan terhadap rupiah.

"Saat ini ada 11 bank asing yang meminjamkan uang ke Inalum. Yakni dari Jepang, Hongkong dan sebagainya. Bank BUMN bukan tidak mau membiayai. Sekarang sedang ada tekanan rupiah. Selain itu, bank dalam negeri bunganya justru lebih tinggi," jelas Fajar.

Untuk diketahui, PT Inalum meminjam uang ke Bank asing untuk membeli saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Adapun dana yang dikeluarkan untuk membeli saham adalah USD 3,85 miliar. Atau sekitar Rp 55 triliun. Hal itu supaya saham pemerintah melalui Inalum menjadi 51 persen.

"Kita bukan melakukan seperti Venezuela yang melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing," jelas Fajar.

Ia menambahkan, pihaknya juga menjamin saat divestasi tidak ada PHK. Bahkan kesejahteraan karyawan harus lebih baik.  "Selain itu, untuk pertamakalinya pemda dapat deviden. Punya saham, deviden utuh tidak dipotong PI," pungkasnya. (dai)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kementerian-bumn #pt-freeport-indonesia 

Berita Terkait

Kesepakatan Belum Mengikat

Nasional

Saham Freeport Pencitraan

Headline

Aset BUMN Terakumulasi Rp 7.212 T

Ekonomi

IKLAN