Kamis, 15 November 2018 03:49 WIB
pmk

Hukum

Kasus PLTU Riau-1, KPK Periksa 2 Saksi

Redaktur: Redjo Prahananda

Yuyuk Andriati, Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK saat memberikan informasi kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (6/8/2018). Foto: cr-1/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi untuk tersangka Johannes B. Kotjo (JBK). KPK memeriksa Manager Senior Pengadaan IPP PLN, Mimin Insani.

”KPK memeriksa bersangkutan untuk menggali informasi pengetahuannya terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1,” ucap Yuyuk Andriati, Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK kepada wartawan, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Selain Mimin, KPK juga memeriksa Direktur PT. China Huadian Engineering Indonesia, Wang Kun untuk dimintai keterangan dalam proses pengadaan tender PLTU Riau-1. “Kami meminta keterangan tentang proses pengadaan tender terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.”

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Fee tersebut datang dari oJohannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap bertujuan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

Pada kasus ini Eni disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Johannes disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. (cr-1)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #kasus-pltu-riau-1 #kpk #yuyuk-andriati 

Berita Terkait

IKLAN