Rabu, 14 November 2018 08:08 WIB
pmk

Nasional

Masuk Taman Nasional, Komisi III DPR Sidak Proyek Swasta di TN Komodo

Redaktur:

POLEMIK-Tim Komisi III DPR melihat plang areal kontruksi proyek sarana wisata di kawasan TN Komodo, Nusa Tenggara Timur. Foto: Komisi III DPR RI For INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Tim Komisi III DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Taman Nasional (TN) Komodo, khususnya Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT) belum lama ini.

Itu dilakukan lantaran ada proyek pembangunan oleh swasta yang diduga masuk kawasan TN Komodo. Kondisi itulah muncul polemik di masyarakat. Penolakkan juga ramai mengalir di media sosial melalui tagar #savekomodo. Selain itu, massa dari Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata (Formapp) di Manggarai Barat (Mabar) turut menolak rencana pembangunan sarana wisata tersebut dengan menggelar aksi demo di DPRD Mabar, kantor bupati, dan kantor Balai TN Komodo (BTNK) beberapa waktu lalu.

Erma Suryani Ranik, wakil ketua Komisi III DPR RI mengatakan, sidak dilakukan berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI, disebutkan ada pengerjaan proyek pembangunan yang dilakukan pihak swasta di areal TN Komodo.

Hasilnya? “Kita (Komisi III, Red) akan mengkaji secara mendalam, apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam proyek pembanguan yang dilakukan oleh pihak swasta tersebut,” ujar anggota Dewan Dapil Kalimantan Barat dari Fraksi Demokrat, yang memimpin Tim Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke TN Komodo, (6/8/2018).

Informasi yang beredar, proyek akan dikerjakan PT SKL di Pulau Rinca berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor: 7/1/IUPSWA/PMDN/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Komodo seluas 22,1 hektare (ha).
Izin proyek juga telah sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Komodo bernomor SK.169/T.17/TU/KSA/04/2018 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Pengusahaan Pariwisata Alam Tahap III Tahun 2018 atas nama PT SKL.

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyatakan, rencana proyek pembangunan itu harus dihentikan, karena diduga terjadi overlapping peraturan perundang-undangan.

“Selain itu, ada juga kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kami mendengar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat sebenarnya juga telah meminta agar investasi ini dihentikan untuk sementara waktu, sampai ada keputusan yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Nasir seperti dikutip dari situs DPR.

Politisi PKS itu meminta kepada seluruh stakeholder terkait, agar keberadaan TN Komodo, khususnya di Pulau Rinca itu dikembalikan kepada fungsi aslinya. “Kita khawatir komersialisasi di tempat ini akan mengganggu ekosistem dan habitat asli satwa-satwa yang ada di tempat ini. Karena itu, kami minta Pemkab Manggarai Barat dan juga kementerian terkait bisa mendengar aspirasi dari masyarakat yang mengharapkan agar komersialisasi di tempat ini dihentikan, sebelum ada peraturan yang jelas,” tuturnya.

Ditegaskan dia, pihaknya tidak menolak adanya bentuk investasi, tetapi karena lokasinya berada di dalam areal taman nasional, maka harus diperhatikan secara benar. “Karena (areal itu, Red) merupakan taman nasional, di mana tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan fungsi-fungsi taman nasional itu sendiri,” kata Nasir.

Yosef B. Badeoda, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat mengatakan, kehadiran Komisi III karena adanya laporan dari masyarakat tentang rencana pembangunan di areal ini. Karenanya, pihaknya akan mengkaji, apakah pembangunan ini melanggar hukum atau tidak. “Setahu kami, di wilayah taman nasional tidak boleh ada pembangunan oleh pihak swasta,” tandasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub menjelaskan, jumlah areal yang akan dipergunakan untuk proyek itu tidaklah sedikit, yakni seluas 22,1 ha. “Hal ini harus kita pertanyakan dahulu, apakah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengetahui adanya pembangunan ini. Saya merasa keberatan dengan adanya kegiatan (pembangunan, Red) ini. Sebab hal itu sudah jelas melanggar,” tandas politisi PAN itu. (adl/aro)

 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #taman-nasional #komodo #proyek-pembangunan #nusa-tenggara-timur #komisi-tiga #dpr 

Berita Terkait

Bamsoet Diplomasi Kebangsaan, Lantunkan Pantun

Headline

DPR Apresiasi Budidaya Perikanan

Nasional

Soal Asal Usul Duit, Taufik Dicecar KPK

Hukum

IKLAN