Kamis, 15 November 2018 05:08 WIB
pmk

News in Depth

Saat Dua Saudara Kembar Klaim Paling Penting

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menerapkan kebijakan baru per 25 Juli 2018. Kebijakan itu yakni, implementasi Peraturan Direktur (perdir) Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan. Kemudian, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Pada sisi lain, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memutuskan untuk memerintahkan direksi BPJS Kesehatan mencabut Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2, 3, dan 5 tentang operasi katarak, persalinan bayi baru lahir sehat dan rehabilitasi medis.

Keputusan DJSN tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Seperti direksi BPJS Kesehatan yang dianggap tidak berwenang menetapkan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dapat dijamin. Manfaat JKN diatur dalam peraturan presiden yang ditetapkan oleh Presiden.

Di samping itu, DJSN menganggap penyusunan dan penetapan ketiga peraturan direktur tersebut tidak didahului oleh kajian yang dikonsultasikan oleh DJSN serta para pemangku kepentingan lain. Artinya, peraturan tersebut tidak mengikuti tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat, kepada INDOPOS mengatakan, pihaknya berencana mengembalikan ke mekanisme hubungan antar lembaga. Hal ini berkaitan permintaan DJSN yang menginginkan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) BPJS Kesehatan dicabut.

“ Kita akan kembalikan ke mekanisme hubungan antar lembaga. Dimana, ada penentuan koordinasi antar lembaga dalam penyusunan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari sistem turunan jaminan sosial nasional,” ujar Nopi, Senin (6/8).

Terbitnya tiga Perdirjampelkes BPJS Kesehatan yaitu Perdirjampelkes Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Perdirjampelkes BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Perdirjampelkes BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik, menurut Nopi telah melewati serangkaian proses dan melibatkan para pemangku kepentingan lain seperti kementerian kesehatan, asosiasi profesi, maupun asosiasi fasilitas kesehatan.

“ Peraturan ini tidak serta merta hadir atas inisiatif BPJS Kesehatan, tapi merupakan tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri (RTM) akhir tahun 2017 yang mengharuskan upaya-upaya khusus dengan mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi biaya pelayanan dengan tidak meninggalkan mutu layanan,” jelasnya.

Nopi mengatakan, dalam RTM dengan jelas telah menetapkan berbagai langkah dan strategi untuk keberlangsungan Program JKN-KIS melalui aturan kebijakan. BPJS Kesehatan kemudian melakukan review pemanfaatan, mana-mana saja pelayanan yang berpotensi inefisien dan dapat ditata kembali agar pemberian pelayanan lebih efektif, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan dana Program JKN-KIS.

Ia menjelaskan, Perdirjampelkes Nomor 2 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak, BPJS Kesehatan sudah menginisiasi rapat pada tanggal 7 Februari 2018 yang dihadiri oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) dan dilanjutkan pembahasan mendalam yang juga dihadiri oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).

“Sebelum Perdirjampelkes ini disahkan, BPJS Kesehatan melakukan pertemuan dengan Perdami pada tanggal 7 Juni lalu,” katanya.

Sementara, masih ujar Nopi Perdirjampelkes Nomor 3 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, BPJS Kesehatan sudah menginisiasi rapat pada tanggal 9 dan 14 Maret 2018 yang dihadiri oleh Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dan PB IDI dilanjutkan pembahasan mendalam yang juga dihadiri oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, PERSI, termasuk Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada tanggal 25 April 2018, dan sampai dengan 16 Mei 2018 BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Biro Hukum Kementerian Kesehatan. Sebelum Perdirjampelkes ini disahkan, BPJS Kesehatan melakukan pertemuan kembali dengan POGI dan PB IDI pada tanggal 5 Juni 2018.

Sedangkan Perdirjampelkes Nomor 5 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik, BPJS Kesehatan sudah menginisiasi rapat pada tanggal 31 Januari 2018 dan 14 Maret 2018 yang dihadiri oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia (Perdosri) dan PB IDI, dilanjutkan pembahasan mendalam yang juga dihadiri oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, dan PERSI pada tanggal 25 April 2018, dan sampai dengan pada 16 Mei 2018 BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Biro Hukum Kementerian Kesehatan. Sebelum Perdirjampelkes ini disahkan, BPJS Kesehatan melakukan pertemuan kembali dengan Perdosri dan PB IDI pada tanggal 29 Juni 2018.

“ Jadi tidak benar jika BPJS Kesehatan tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam penyusunan tiga Perdirjampelkes tersebut,” tegas Nopi.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memperkirakan akan mengalami defisit pada 2018 mencapai Rp 16,5 triliun. Atas dasar itu BPJS Kesehatan tengah berupaya mengefisiensi pengeluaran untuk mengurangi angka defisit tersebut.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief kpd media di Jakarta hari ini mengatakan, dikeluarkannya tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) baru merupakan upaya untuk mengurangi defisit tersebut.

Peraturan yang diterbitkan tersebut terkait Penjaminan Pelayanan Katarak, Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Baru Lahir Sehat, dan Pelayanan Rehabilitasi Medik. Dari tiga peraturan baru itu, Budi berharap pihaknya bisa menghemat anggaran hingga Rp 360 miliar.

“ Program JKN ini sudah harus diselamatkan. Sebenarnya tidak hanya efisiensi, kami tetap kendalikan mutu dengan rehabilitasi medik dengan sertifikasi dan sertifikasi dokter mata,” ungkapnya.

Budi menambahkan, dikeluarkannya 3 peraturan tersebut bukan untuk menurunkan standar pelayanan, namun agar pelayanan kesehatan bisa berjalan lebih efektif dan efisien, serta memperhatikan kemampuan finansial BPJS Kesehatan maka dibuatlah peraturan tersebut dengan melibatkan sejumlah ahli profesi, atau menejemen rumah sakit.

Budi menjelaskan, BPJS kesehatan telah melakukan analisa pelayanan kesehatan berbiaya tinggi pada tahun 2017, ternyata  pelayanan bayi baru lahir yang mencapai Rp.1,17 triliun, katarak Rp.2,65 triliun dan rehabilitasi medik sebesarRp. 965 miliar.

Sementara itu, Wakil Komisi Kebijakan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori mengatakan, terbitnya tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan (Perdirjampel) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan berpotensi menyebabkan penurunan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

“ Kalau bicara defisit seperti kata BPJS itu beralasan. Karena iuran yang ditetapkan kepada peserta hanya Rp 25 ribu per bulan untuk kelas 3,” ujarnya.

Padahal, lanjut Ahmad apabila merujuk perhitungan DJSN, iuran yang harus dikeluarkan peserta JKN tahun ini disarankan sebesar Rp 46-50 ribu. Dengan kondisi saat ini, menurutnya hanya Presiden yang harus mengatasinya.

“ Solusi bisa saja dengan menaikkan iuran, tapi kalau memberatkan masyarakat maka pemerintah harus siap menutupi kekurangannya,” katanya.

Di tempat terpisah, Mantan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ns Chazali Situmorang mengatakan, dikeluarkannya tiga peraturan direktur BPJS kesehatan ditujukan untuk 7000 verifikator BPJS KES sebagai pedoman dalam menjalankan aturan tersebut.

Terbitnya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (perdirjampelkes) no 2, 3 dan 5 tahun 2018 yang mengatur penjaminan pelayanan operasi katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik, merupakan langkah BPJS Kesehatan untuk memastikan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan keberlangsungan Program JKN-KIS.

“ Ini sudah tepat, karena peraturan tersebut ditujukan untuk internal BPJS. Dimana BPJS Kesehatan memiliki 7000 verifikator sehingga memiliki pedoman jelas,” tandasnya. (nas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bpjs-kesehatan #polemik-bpjs-dan-djsn 

Berita Terkait

IKLAN