Senin, 19 November 2018 09:04 WIB
pmk

Ekonomi

Desak Otoritas Pasar Bekukan Saham BFIN

Redaktur: Redjo Prahananda

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID - PT Aryaputra Teguharta (APT) kembali meminta pembekuan 32,32 persen saham PT BFI Finance Indonesia (BFIN). Itu menyusul putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 19 Juli 2018.

Kuasa Hukum APT, Asido M Panjaitan mengatakan, penetapan penundaaan secara yuridis merupakan suatu penetapan bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pihak-pihak terkait, seperti PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Direksi bursa lawas mengatakan, kalau ada putusan pengadilan dapat membekukan saham. ”Oleh karena itu, BEI harus melakukan tindakan konkrit,” tutur Asido di Jakarta, Rabu (8/8).

Asido menjelaskan, dalam putusan PTUN menetapkan Menteri Hukum dan HAM dan BFIN telah melawan hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 20 Februari 2007 nomor 240 PK/PDT/2006. Dengan putusan itu, struktur kepemilikan BFIN tetap dikuasai APT sebesar 32,32 persen dari total saham.

Lebih lanjut, kata Asido, Menkumham telah menindaklanjuti atas putusan itu dengan memblokir profil perusahaan dan sistem adminitrasi badan hukum (SABH) milik BFIN. Dengan demikian, tidak ada satu pihak pun dapat melakukan aksi korporasi atas nama BFIN.
Sayangnya, lanjut Asido, Trinugraha Capital & Co SCA selaku pemegang 42,8 persen saham BFIN akan melego 19,9 persen saham BFIN kepada Compass Banca SPA. ”Kami duga, 32,32 persen saham APT ada di 42,8 persen saham Trinugraha di BFIN,” tegasnya.

Asido, menambahkan Compas Banca merupakan kendaraan investasi atau hanya kepanjangan tangan pihak yang ingin menghilangkan jejak kepemilikan saham APT sebesar 32,32 persen. ”Jika memang benar Compass Banca investor sesungguhnya, sudah pasti mereka tidak mengabaikan sengketa hukum yang sedang berjalan,” tandasnya. (mys/dai/jpc)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #saham-bfin #bei #ojk #asido 

Berita Terkait

Inisiasi Gerakan Menabung Sampah

Ekonomi

OJK Bakal Verifikasi Data 17 Perusahaan Fintech

Ekonomi

Bodong, Milenial Harus Selektif

Ekonomi

IKLAN