Kamis, 22 November 2018 01:30 WIB
pmk

Hukum

Praktik Korupsi Eks Dirjen Hubla Diminta Terus Dikembangkan 

Redaktur: Redjo Prahananda

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar kasus dugaan korupsi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan dukungan dari sejumlah pengamat. 

Ini setelah lembaga anti rasuah menangkap mantan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla), Antonius Tony Budiono dalam kasus suap pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jawa Tengah, Rabu (23/8/2018). Antonius sendiri sudah divonis bersalah dan dihukum 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. 

Setelah mantan Dirjen Hubla itu menjadi terpidana, KPK pun diminta untuk menindaklanjuti pengembangan kasus tersebut dengan memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya.

“Biasanya memang Menteri mengetahui apa yang dilakukan Dirjen. Maka dari itu KPK harus panggil Menteri-nya, masa Menteri tak tahu apa tupoksi Dirjen sendiri,” tegas Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, saat dihubungi Rabu (8/8).

Secara terpisah, pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy menyikapi keganjilan perolehan proyek yang diduga dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama, pada kurun waktu 2015-2107, yang secara  berturut-turut berhasil mendapatkan 4 (empat) paket proyek, dengan total nilai anggaran Rp 225 miliar.

Padahal sebelumnya pada kurun waktu 2012-2014, PT Adhiguna Keruktama sudah mendapat 4 (empat) paket dengan total nilai anggaran Rp 188 miliar. Berdasarkan data di LPSE, peserta lelang proyek-proyek itu bisa hingga 40-an perusahaan. 

"Sangat mustahil PT Adhiguna Keruktama bisa menang proyek secara berturut-turut hingga 8 (delapan) paket, bila tanpa ada dukungan tangan kuat yang tidak kelihatan dibelakangnya. Orang kuat itu levelnya tentu diatas Dirjen, dan ini yang harus ditelisik tuntas penyidik KPK. Karena tidak mungkin bisa menang berturut-turut bila tanpa diwarnai suap,” ujar Ichsanuddin. 

Namun ia belum bisa memastikan apakah hal tersebut bisa berdampak buruk bagi Budi Karya seperti yang dialami Setya Novanto. “Hal ini masih perlu terus dicermati sembari seluruh elemen masyarakat harus ikut mengawasi KPK,” ujar Noorsy.

Diketahui sebelumnya, Antonius ditangkap KPK bersama-sama Adiputra Kurniawan, Komisaris  PT Adhiguna Keruktama, terkait suap proyek  pengerukan pelabuhan Tanjung Mas. Total uang suap yang disita dari tangan Antonius Tony Budiono yang berserakan dalam 33 tas di kamarnya sebesar Rp. 20 miliar, bersumber dari berbagai proyek dan pengurusan jasa perijinan, salah satunya setoran dari organisasi INSA (Indonesian National Shipowners Association).

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan tidak menampik kasus dugaan suap terkait pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jawa Tegah yang menyeret Dirjen Perhubungan Laut menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan korupsi pada proyek-proyek lainnya.

“Penyelidikannya hingga kini masih berjalan dan dilakukan pendalaman," katanya kepada wartawan belum lama ini. (ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #uchok-sky-khadafi #korupsi-eks-dirjen-hubla 

Berita Terkait

IKLAN