Senin, 24 September 2018 06:59 WIB
pmk

Hukum

Perkara BLBI Semestinya Tak Berlanjut ke Pengadilan

Redaktur:

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelesaikan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terus mendapatkan sorotan. Sebab, lembaga anti rasuah telah memperkarakan mantan Kepala Badan Penyehatan Badan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Tumenggung yang kini menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta. 

"Penyelesaian BLBI melalui MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) adalah arena hukum perdata, tidak bisa dikenakan ke hukum pidana," kata Direktur Biro Riset InfoBank, Eko B Supriyanto melalui keterangan tertulis, Kamis (9/8/2018). 

Selain berpotensi kalah dalam persidangan, penyelesaian kasus BLBI melalui ranah pidana juga dinilai tidak akan dapat mengembalikan aset BLBI yang sejatinya merupakan perjanjian perdata. 

"Sesuai kebijakan sebelumnya, sebagaimana disepakati dalam perjanjian MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) penyelesaian masalah ini memang seharusnya dilakukan di luar pengadilan, karena kalau masuk pengadilan tidak akan balik duitnya," ujarnya. 

Ia pun mengingatkan soal kebijakan yang pernah dibuat pemerintah. Dalam kebijakan itu, pemerintah menjanjikan pihak yang kooperatif mendapat insentif dan tidak boleh kena penalti. Apalagi bagi yang telah menyeiesaikan seluruh kewajibannya, pemerintah telah mengeluarkan surat release and discharge (surat pembebasan dan pelepasan) dari segala tuntutan hukum apapun.

“Untuk memberikan kepastian hukum, karena sudah menyelesaikan kewajiban MSAA harusnya Syafruddin Arsjad Temenggung, mantan Ketua BPPN yang didakwa merugikan negara Rp4,58 triliun akibat memberikan SKL kepada Sjamsul Nursalim (BDNI) tidak layak disidangkan," ujarnya.
Pengamat perbankan ini pun mengavu pada penyelesaian kewajiban pemegang saham melalui MSAA di mana lima pesertanya: Anthony Salim (BCA), Sjamsul Nursalim (BDNI), M. Hassan (BUN), Sudwikatmono (Bank Surya) dan Ibrahim Risyad (RSI) telah menyelesaikan kewajibannya.

“Khusus untuk PKPS BDNI, BPK-RI pada kesimpulan laporan auditnya 30 November 2006 menyatakan surat keterangan lunas-SKL layak diberikan karena pemegang saham BDNI telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam penjanjian MSAA dan perubahannya serta telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Instruksi Presiden No.8 Tahun 2002," jelasnya. 

Seperti diberitakan, perkara BLBI sudah memasuki tahun ke 21 sejak dikucurkan tahun 1997. Kasus ini menjadi menarik karena persidangan terhadap Syafruddin Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Syafruddin Temenggung didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian SKL terhadap Sjamsul Nursalim, salah satu obligor BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada tahun 2004. KPK menyatakan dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 4,58 triliun.(ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk #perkara-blbi 

Berita Terkait

IKLAN