Kamis, 20 September 2018 09:49 WIB
pmk

Hukum

Warga Tapteng Berunjuk Rasa Sambil Menari Tor-tor Somba-somba di Depan KPK

Redaktur: Ali Rahman

Aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Sahid, Jakarta Selatan, Kamis (9/8/2018), diwarnai tarian Tor-tor Somba-somba, tarian khas asal Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Foto: Yudha Krastawan/INDOPOS.

INDOPOS.CO.ID - Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Sahid, Jakarta Selatan, Kamis (9/8/2018). Uniknya, dalam aksinya itu mereka melakukan tari Tor-tor Somba-somba, tarian khas asal Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

"Kita menari Tor-tor Somba-somba untuk memohon agar Tuhan YME membukakan pintu hidayah pimpinan KPK agar menyelesaikan kasus yang menjerat Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani," ujar Koordinator Aksi Joko Pranata Situmeang di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Diungkapkan fakta-fakta keterlibatan Bakhtiar Sibrani sebagai pemberi suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar pada Sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011 sudah kuat di pengadilan. Apalagi para saksi juga sudah disumpah dan mengakui adanya praktek suap tersebut. Oleh karenanya pihaknya  menanyakan kenapa KPK belum juga menindaklanjuti bukti-bukti tersebut

"Kami minta pimpinan KPK harus mendengar permintaan dari masyarakat Tapteng sesuai norma dan kaidah hukum yang berlaku. Apalagi Bonaran, mantan Bupati Tapteng dan Akil Mochtar juga sudah dipidana terkait suap Pilkada Tapteng 2011," ujarnya.

Joko menyayangkan, selama ini KPK keral menggembar gemborkan keberhasilan melakukan OTT kepada beberapa pejabat Negara termasuk Bupati Pangonal Harahap dengan bukti yang relatif kecil yakni Rp 500 juta akan tetapi tidak mampu menuntaskan kasus suap Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani yang mengaku dihadapan Pengadilan Negeri dibawah sumpah selaku pihak Pemberi Suap kepada Akil Mochtar sebesar Rp 1,8 miliar.

"Jika dilihat dari jumlah barang buktinya jauh lebih besar uang suap yang diberikan oleh Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani yakni sebesar Rp.1,8 Milyar, dibandingkan dengan OTT yang hanya sebesar Rp.500 juta," jelasnya.

Joko pun mengatakan, saat ini Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani juga masih berkuasa selaku Bupati yang aktif, sehingga masyarakat Tapanuli Tengah sangat khawatir bahwa Bakhtiar Ahmad Sibarani akan mengulangi perbuatannya.

Padahal KPK sudah memiliki lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga tidak beralasan KPK tidak segera menuntaskan kasus ini dengan cara melakukan penahanan terhadap Bakhtiar Ahmad Sibarani. "Hal ini semata-mata demi menyelamatkan uang Negara," jelasnya.(ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk-ri #gerakan-masyarakat-tapanuli-tengah-sumatera-utara #joko-pranata-situmeang #tari-tor-tor-somba-somba #bupati-tapanuli-tengah-bakhtiar-ahmad-sibarani 

Berita Terkait

IKLAN