Selasa, 25 September 2018 10:27 WIB
pmk

Politik

Ini Alasan SBY tak Antar Prabowo Daftar Capres

Redaktur:

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mendatangi kediaman Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). Foto: Charlie Lopulua//INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syariefudin Hasan mengungkap ketidakhadiran Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pendaftaran bacapres Prabowo Subianto. Padahal KPU telah mewajibkan bagi para ketum parpol atau pengurus yang mewakilinya hadir saat pendaftaran.

Menurut Syarief, SBY saat ini berada di Kediamannya di Kawasan Kuningan. Lalu untuk urusan pendaftaran, SBY telah memandatkan kepada Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan serta Ketua Kosgama Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kan sudah diwakili oleh beberapa pengurus, ada sekjen, Hinca, Mas AHY, saya. Beliau sudah meneken (berkas pengusungan) dan dibawa oleh Mas AHY. Sekarang Pak SBG di Kuningan," ucap Hinca saat meninggalkan KPU di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Anggota Komisi I DPR RI itu menegaskan, SBY telah menandatangani berkas pengusungan Prabowo - Sandiaga Uno sebagai capres - cawapres yang diusung partai berlambang mercy itu. Kata Syarief, dengan mekanisme organisasi SBY bisa tak hadir.

Ia juga menegaskan Partai Demokrat bakal totalitas mendukung paslon Prabowo - Sandi. "Iya dong all out dong (dukung Prabowo - Sandi, red)," katanya.

Diketahui, merujuk Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 pasal 13 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dalam pasal 13 ayat (3) KPU mewajibkan pengurus parpol atau gabungan parpol hadir dalam pendaftaran bacapres - bacawapres.

"Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)," bunyi pasal 13 ayat (2) PKPU 13/2018. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #sby-tak-antar-prabowo-daftar-capres #sby #pendaftaran-bacapres-prabowo-subianto #kpu 

Berita Terkait

DPD Desak KPU Patuhi Putusan MK

Nasional

KPU Cantumkan 41 Bekas Koruptor ke DCT

Nasional

IKLAN