Senin, 24 September 2018 03:14 WIB
pmk

Headline

Media Sosial Memanas, Polri Aktifkan Satgas

Redaktur:

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Mohammad Iqbal

INDOPOS.CO.ID — Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) membuat media sosial memanas. Polri berupaya mengantisipasi dengan mengaktifkan kembali Satgas Nusantara. Sehingga, hoax yang potensial memicu konflik bisa dicegah.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen M Iqbal menjelaskan, media sosial memang mulai memanas sebagai dampak dari kian dekatnya pilpres. Namun, Polri telah bersiap untuk mengantisipasinya dengan memperkuat Satgas Nusantara.

”Meminimalisir atau menghilangkan upaya-upaya melawan hukum, seperti hoax,” ujarnya.

Upaya menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan salah satu pasangan calon tentunya tidak bisa dibiarkan. Bila ada pidana yang ditemukan, dipastikan penegakan hukum akan dilakukan. ”Ada juga upaya mencegah,” jelasnya.

Yakni, dengan mengajak semua tokoh masyarakat, seperti tokoh agama dan militer untuk bisa mengajak masyarakat berpesta demokrasi. ”Namun yang santun dan sehat, jangan sampai mengorbankan NKRI,” ungkapnya.

Menurutnya, kelompok-kelompok seperti Saracen telah dipantau. Polri telah bergerak sejak sebelum pendaftaran capres dan cawapres. ”Patroli siber sudah dilakukan,” terang jenderal berbintang satu tersebut.

Kelompok semacam Saracen itu dipastikan tidak akan lepas dari pantauan. ”Tidak pernah kami lepas, kita lihat terus. Jangan sampai menimbulkan sesuatu,” paparnya.

Menurutnya, setiap orang yang berkepentingan dalam pilpres juga sebaiknya menahan diri untuk menyampaikan sesuatu. Apalagi, bila berpoetensi memecah belah. ”Walau hanya satu potong kalimat, bisa memecah belah. Kami berharap semua berkomitmen menjaga keutuhan NKRI,” paparnya.

Sesuai pengalaman pilkada DKI Jakarta, muncul berbagai kelompok yang memproduksi informasi yang salah atau hoax. Tujuannya, untuk menjatuhkan salah satu calon kepala daerah. Iqbal mengakui mengambil pelajaran dari pilkada DKI Jakarta.

Polri baru bisa mengungkap kelompok-kelompok tersebut pasca pilkada DKI Jakarta usai. Kini Polri mendapatkan tantangan untuk mencegah hal yang sama terjadi. ”Makanya itu, sebelumnya harus bersama mengantisipasi,” papar mantan Kapolrestabes Surabaya tersebut. (idr/jpg)

ANCAMAN HUKUMAN DI UU ITE

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 45 ayat 3: 

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45A ayat 2

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


TOPIK BERITA TERKAIT: #pilpres-2019 #medsos #berita-hoax #polri 

Berita Terkait

IKLAN