Rabu, 26 September 2018 02:02 WIB
pmk

Headline

Efek Kursi Wagub, Prabowo-Sandi Terancam

Redaktur:

SUMRINGAH– Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto- Sandiaga S Uno memberi salam kepada wartawan yang menantinya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, untuk tes kesehatan, Senin (13/8/2018). Ini menjadi salah satu syarat untuk menjadi peserta pilpres 2019 mendatang. ISMAIL POHAN/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID – Ada kabar tak sedap untuk pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno. Buntut dari ngototnya Partai Gerindra untuk menduduki posisi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, dukungan akar rumput Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  kepada Prabowo-Sandi dikabarkan melemah. Gerindra dianggap tak penuhi komitmennya, bahwa jabatan wagub adalah jatah PKS.

Tak hanya itu, gerakan kampanye #2019GantiPresiden bakal vakum. Ini setelah gerakan tersebut akan dileburkan dalam kampanye Prabowo-Sandi, tanpa melibatkan pada deklaratornya.

“Saya nggak mau ribut-ribut. Kita punya agenda besar di pilpres ini. Kita harus menang. Tapi kenyataannya ya seperti ini. PKS tak ingin memaksa harus PKS pengganti Sandi (wagub). Kita hanya minta Gerindra komit dengan janjinya,” kata seorang petinggi PKS yang enggan disebutkan namanya, kepada INDOPOS, Minggu (12/8/2018).

Soal gerakan #2019GantiPresiden, menurut  dia, diperkirakan akan vakum. Ini karena ada rencana, gerakan tersebut akan dileburkan dalam tim kampanye Prabowo-Sandi. “Para deklaratornya tidak dilibatkan. Saya sudah katakan ke Gerindra, kalau mau dilebur, maka harus ada kesepakatan yang bisa menaungi para deklarator,” tambahnya.

 #2019GantiPresiden sendiri awalnya diinisiasi Mardani Ali Sera. Sejak awal Mardani tidak pernah menyebut dirinya sebagai calon presiden dalam gerakan itu. Karena yang dikedepankan adalah semangat ganti presiden. Belakangan, kampanye sosial yang mendapat respon positif masyarkat tersebut, menjadi roh kampanye Prabowo-Sandi, dan bakal meninggalkan deklaratornya. Selain Mardani, ada juga sejumlah nama beken lainnya, salah satunya adalah Neno Warisman.

Soal jabatan yang ditinggalkan Sandi, sejauh ini Gerindra memang terkesan ingin mengambil pos tersebut. Padahal saat PKS bersedia mendukung Sandi sebagai cawapres Prabowo, menabrak keputusan Ijtima ulama, komitmennya adalah, posisi wagub akan diisi oleh PKS. Adalah Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik yang tidak sependapat dengan klaim PKS atas posisi wakil gubernur. Dia menilai klaim semacam itu sama saja seperti sedang bagi-bagi jabatan.

"Sabar dong PKS. Sudah kayak pemburu jabatan saja. Memangnya jabatan itu apa dibagi-bagi begitu? Memangnya kita sedang bagi-bagi jabatan?" ujar Taufik kepada INDOPOS, Sabtu (11/8/2018) lalu.

Taufik mengatakan, PKS tidak otomatis mendapatkan posisi wakil gubernur. Penentuan posisi tersebut tetap mengikuti ketentuan yang ada. Taufik mengatakan, ketentuannya adalah DPRD DKI Jakarta menjadi penentu akhir pengisi jabatan wagub.

"Jadi bukan berdasarkan bagi-bagi jabatan. Kita tidak sedang melakukan itu. Tergantung nanti pilihan DPRD siapa dong," ujar Taufik.

Taufik sendiri yakin akan dipilih menjadi kandidat wakil gubernur dari Partai Gerindra. Namun, hal ini tidak akan diurus dalam waktu dekat. Taufik meminta PKS bersabar. "Saya mungkin akan diusulkan jadi kandidat wagub karena saya ketua DPD. Tapi itu nanti pada waktunya. Sekarang ini belum kering loh, baru kemarin Pak Sandiaga mundur dan diantarkan ke KPU," kata Taufik.

Tak hanya Taufik, anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade pun mendukung. “Memang Bang Taufik adalah kandidat terkuat dari Gerindra untuk diusulkan jadi cawagub Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan)," kata Andre Rosiade, kepada wartawan (11/8/2018) lalu.

Menurut Andre, ada sejumlah alasan mengapa nama Taufik menguat. Selain jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD, Taufik diyakini punya pengetahuan tentang DKI lantaran mengemban tugas sebagai Ketua DPD DKI Gerindra. Taufik juga dinilai punya hubungan baik dengan Anies.

"Bang Taufik memenuhi semua kriteria untuk jadi wagub DKI," jelas Andre.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang ditanyai soal ini usai pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Senin (13/8/2018) malam, hanya menjawab politis. "Kan ada DPRD. Serahkan saja,"  ujar Prabowo menjawab pertanyaan INDOPOS.

Namun hal berbeda diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di tempat yang sama mengakui adanya komitmen dengan PKS terkait posisi wagub DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandi. Menurut Fadli, ada kemungkinan kader PKS yang akan menggantikan posisi Sandi.

"Setahu saya memang ada semacam komitmen dengan rekan-rekan di PKS," kata Fadli.

Fadli tak membantah ada kesepakatan dengan PKS, bila memberikan restu kepada Sandiaga untuk maju sebagai calon wakil presiden, maka partai yang dipimpin Sohibul Iman itu yang mendapatkan jatah kursi wakil gubernur.

"Ya setahu saya itu bagian dari negosiasi. Saya kira biasa-biasa saja itu," ujarnya.

Meskipun demikian, Fadli menyatakan  Gerindra dan PKS tetap akan membahas lebih lanjut sosok pengganti Sandiaga di kursi DKI 2. Wakil Ketua DPR itu mengaku belum mengetahui nama-nama yang diajukan dari Gerindra maupun PKS.

"Belum tahu ya, ini urusan DKI. Biasanya yang diajukan itu dua nama," kata Fadli.

Lantas, apa pandangan pengamat politik soal kisruh efek dari jabatan wagub DKI Jakarta terhadap pemenangan pilpres 2019? Direktur Eksekutif Voxpol Center Syarwi Pangi Chaniago menilai,  soal kursi DKI2 ini harus segera diputuskan antara Gerindra dan PKS. Jangan sampai menjadi duri dalam daging.

"Harus segera diselesaikan, dan jangan ada yang rakus jabatan. Jangan juga ada yang merasa dianaktirikan," kritik Syawi Pangi. Ia sendiri mengaku melihat Gerindra sampai detik ini sepertinya enggan untuk melepaskan kursi wagub,  yang seharusnya adalah milik dari PKS yang juga menjadi partai pengusung utama. Karena saat diusung di Pilkada DKI setahun lalu, Anies Baswedan adalah dari kalangan profesional,  sedangkan Sandi adalah kader Gerindra.

"Jadi jika Sandi mengundurkan diri menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo,  maka kursi kosong Sandi seharusnya gantian menjadi milik PKS," terang Pangi yang juga pengajar ilmu politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidatulloh,  Jakarta.

Ia mengkhawatirkan jika permasalahan perebutan kursi wagub ini tidak diselesaikan,  maka berimbas pada lemahnya dukungan PKS kepada pasangan Prabowo-Sandi. "Jadi kalau mau Prabowo-Sandi menang, maka Gerindra harus menunjukan solidaritasnya sebagai sekutu dan bukan menjadi kutu atau hama bagi PKS di dalam koalisinya," tandasnya.

Senada diucapkan peneliti dari Indonesia Public Institute (IPI)  Jerry Massie. Dirinya menegaskan, jika posisi Wagub DKI tidak diserahkan kepada PKS,  maka akan memengaruhi pemenangan pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

"Meski di tataran elit PKS terlihat tidak terlalu ngotot,  tapi untuk persoalan ini pastinya akan mempengaruhi semangat kader PKS di akar rumput untuk memenangkan Prabowo Sandi," ujarnya.

Ia menilai, PKS terlihat seperti dianaktirikan oleh Gerindra. "Gagalnya Habib Salim menjadi cawapres Prabowo itu sedikit membuat PKS seperti kehabisan semangat di Pilpres. Jadi Gerindra jangan kecewakan PKS untuk kedua kalinya dengan tidak menyerahkan kursi Wagub DKI," imbaunya.

Lalu siapakah yang layak menjadi calon wakil gubernur DKI?  Menurut doktor jurusan politik jebolan universitas di Amerika ini,  nama Mardani Ali Sera atau Ahmad Heryawan bisa menjadi kandidat kuat.

"Bagi saya, baik Mardani atau Ahmad Heryawan sama saja. Yang terpenting PKS dapat menjadi wagub DKI. Itu bisa memuaskan dahaga kader PKS agar bisa kembali solid mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019," ujarnya.

Sehingga, lanjut Jerry,  saat nama calon wakil gubernur DKI diserahkan ke DPRD Jakarta untuk dilakukan voting atau persetujuan,  maka hanya ada nama dari kader PKS.

"Jadi tidak perlu lagi adanya tarik menarik suara di DPRD DKI antara calon dari Gerindra atau PKS. Biarkan jabatan ini menjadi miliknya PKS," pungkasnya.

Menyikapi dinamika perebutan kursi wakil gubernur ini,  Gubernur DKI Anies Baswedan secara tegas mengaku siap dipasangkan dengan siapa pun. Menurutnya, sebagai seorang profesional, orientasi diterapkan semata untuk bekerja.

"Saya bisa kerja dengan semua, kalau kita bekerja profesional orientasinya kerja berkarya, there's no room for personal feeling," kata Anies di Lapangan Baseball Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (13/8/2018).

Anies menjelaskan, proses turunnya ketetapan presiden soal pengganti wagub ini tidak instan. Usai surat pengunduran diri Sandiaga Uno, kini DPRD DKI harus menggelar sidang paripurna terlebih dahulu. Hasilnya, gubernur DKI akan mengirimkan hasil sidang itu kepada presiden sampai tahap penetapan.

"Jadi sebelum ada penetapan presiden, belum bisa ada proses pergantian ya," tutup Anies.

Sebelumnya,  Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Hidayat Nur Wahid dengan tegas jabatan wagub yang kosong itu adalah milik PKS.

"Anies-Sandi itu kan dukungan PKS-Gerindra. Dan sekarang kan Pak Prabowo menerima, dalam tanda kutip, ketika kemudian Pak Salim Segaf tidak dilanjutkan pengajuannya sebagai calon wakil presiden sesuai dengan resolusi para ulama. Saya yakin juga karenanya Gerindra, Pak Prabowo juga legowo untuk kemudian memberikan kursi Wakil Gubernur DKI kepada PKS," ucapnya  di Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).

Meski demikian, Hidayat mengatakan, urusan itu akan dibahas bersama Partai Gerindra. Untuk kandidatnya, Hidayat belum menyebut siapa.

Sementara itu,  baik Mardani Ali Sera maupun Ahmad Heryawan ketika dihubungi INDOPOS sama-sama menyerahkan nasib mereka kepada pimpinan PKS. "Saya sebagai kader,  akan tunduk patuh kepada pimpinan partai. Kalau ditunjuk saya siap,  dan jika tidak juga tak masalah. Karena jabatan kami anggap sebagai amanah dari Allah SWT," ujar Ahmad Heryawan saat dihubungi INDOPOS.

Mantan gubernur Jawa Barat dua periode ini pun mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi dari DPP PKS. "Belum ada informasi resmi dari pimpinan terkait jabatan DKI2," tutupnya.

Lalu,  Mardani ketika dikonfirmasi juga mengaku enggan membicarakan jabatan wagub tersebut.  "Nggak tahu saya, saya lagi fokus pilpres dan pileg saja," kata Mardani

Mardani mengatakan, wewenang menentukan nama ada di Presiden PKS Sohibul Iman. Dia mengatakan, belum mengetahui keputusan resmi partai. "Kalau nama kandidat, silakan ke Pak Sohibul Iman saja," tutupnya. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #prabowo-subianto #pilpres-2019 

Berita Terkait

IKLAN