Jumat, 21 September 2018 05:05 WIB
pmk

Headline

PKB Jamin Ma’ruf Amin Tak Diganti

Redaktur:

KH Ma’ruf Amin. Foto. ISMAIL POHAN/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Wakil Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto menjamin tak kan mengganti KH Ma’ruf Amin dari posisi calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Joko Widodo. Walau usia sudah mencapai 75 tahun, namun kesehatan Rais Aam PBNU itu masih prima. Pernyataan Bambang Susanto ini sekaligus menepis kabar yang menyebutkan, Ma’ruf Amin akan diganjal dengan hasil tes kesehatan, karena ternyata tak cukup mendapat dukungan di pemilih Jokowi.

"Kami sangat yakin beliau (Ma’ruf Amin) sehat dan lolos tes kesehatan untuk menjadi cawapres,"  tegas Bambang Susanto menjawab INDOPOS, Senin (13/8).

Ditanya apakah PKB dan PBNU akan menolak jika ternyata skenario mengganti Ma’ruf Amin itu benar-benar terjadi,  Bambang Susanto mengatakan, tidak ada alasan mengganti ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut. Ia tak meyakini, pendukung Jokowi memilih golput hanya karena cawapres yang dipilih adalah Ma’ruf Amin.

"Soal itu (pendukung Jokowi)  kami yakini tidak akan beralih dari pasangan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf. Dukungan akan solid dan menang,"  harapnya.

Terpisah, Wakil Sekjen PPP, Ahmad Baidhowi menyebutkan, pergantian calon yang dimaksud memang ada diatur dalam pasal 232 UU Pemilu. "Menurut UU 7/2017 pasal 232, ya bisa diganti jika ada paslon yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk soal kesehatan," ujar Baidhowi kepada wartawan.

Hanya saja, soal pergantian itu ada batasan waktu sebagaimana ditulis pada pasal 232 ayat 2 UU Pemilu. "Pengusulan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 14 hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik dan/atau gabungan partai politik," petikan UU Pemilu.

Beberapa hari ini memang tersiar kabar, bahwa pemeriksaan kesehatan akan menjadi alasan mengganti Ma’ruf Amin. Parpol pendukung Jokowi disebut-sebut agak gusar melihat perkembangan negatif setelah pengumuman Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh,  Jakarta,  Pangi Syarwi Chaniago menegaskan, jika KH Ma'ruf terjegal dari posisi cawapres , maka ada banyak suara yang akan meninggalkan Jokowi,  khususnya dari warga Nahdliyin.

"Kalau dia (Ma’ruf Amin) gak jadi,  yang rugi justru Jokowi. Dia akan ditinggalkan puluhan juta suara dari NU dan juga PKB. Karena jabatan KH Ma'ruf Amin sebagai Rais Aam sebagai daya tarik tersendiri bagi Jokowi jika ingin kembali menjadi presiden," ujarnya kepada INDOPOS,  di Jakarta.

Namun di sisi lain, dengan majunya KH Ma'ruf Amin,  Jokowi juga akan ditinggalkan oleh para pendukung Basuki Tjahaja Purnama yang selama ini disebut sebagai Ahoker.

"Ahoker menganggap bahwa KH Ma'ruf saat menjadi Ketua MUI pernah mengeluarkan Fatwa sehingga muncul gerakan aksi 212 yang kemudian memenjarakan Ahok atas kasus Al-Maidah 51. Sehingga gerakan pendukung Jokowi saat ini terlihat lemah di media sosial yang selama ini kita tahu dikuasai oleh para ahoker," ungkapnya.

Atas dasar itu, lanjut Pangi, inilah yang kemudian muncul rumor adanya upaya penjegalan KH Ma'ruf dari sisi kesehatan agar diganti sosok lain. "Maka saya menangkap ada upaya penjegalan KH Ma'ruf yang notabene karena dorongan PKB. Dan saat ini Jokowi sedang dilematis apakah harus tetap mempertahankan sang kiai,  atau justru melepasnya di tengah jalan," ujarnya.

Terpisah, pengamat politik Said Salahudin kepada INDOPOS mengaku, terhadap masyarakat yang tetap menginginkan agar Ma’ruf Amin sebagai pendamping Jokowi, dapat mengawalnya bersama KPU dan Bawaslu.

"Saya kira munculnya kekhawatiran kemungkinan adanya penjegalan terhadap Ma'ruf Amin sebagai pendamping Joko Widodo  bisa dimaklumi. Mengingat usia beliau," ucap Said Salahudin,  kepada INDOPOS di Jakarta,  Senin (13/8/2018).

Mereka yang ingin Ma'ruf tetap menjadi Wakil Presiden tentu ingin memastikan Ma'ruf dapat lolos dari semua tahapan seleksi yang dilakukan oleh KPU, baik dalam seleksi administrasi, termasuk tes kesehatan.

Lalu kepada siapa kerisauan itu perlu disampaikan? Ucap Said,  idealnya tentu saja disampaikan kepada Jokowi dan parpol pendukungnya. "Kubu petahana-lah yang seharusnya mengawal Ma'ruf,"  terangnya.

Cuma yang menjadi masalah,  kata Said,  jikalau  kekhawatiran masyarakat itu berangkat dari adanya kecurigaan bahwa Ma'ruf justru ingin dijegal dari dalam oleh pihak-pihak tertentu di internal koalisi, maka dalam hal dugaan itu benar, mengadu ke kubu petahana sepertinya akan sia-sia.

Lalu kemana mereka yang sedang dilanda kerisauan itu harus mengadu? Menurut Said, masyarakat bisa saja menyampaikan aspirasinya ke lembaga KPU dan Bawaslu.

"Sebagai lembaga yang berwenang menetapkan lolos tidaknya bakal capres dan bakal cawapres, saya kira KPU bisa diandalkan untuk itu," ujarnya.

Bawaslu juga, ucap Said, bisa diminta untuk mengawasi seluruh proses pemeriksaan persyaratan Ma'ruf, khususnya terkait hasil pemeriksaan kesehatan yang menjadi pokok kekhawatiran dari sebagian masyarakat.

"Jadi kalau benar ada pihak-pihak yang coba ingin menjegal Ma'ruf dalam tes kesehatan, ada KPU dan Bawaslu yang akan membentengi," tuturnya.

Tetapi,  ungkapnya,  KPU dan Bawaslu tentu tidak bisa dipaksa untuk meloloskan Ma'ruf dalam hal kondisi kesehatannya jika ternyata memang tidak memadai untuk menjadi cawapres.

Sebab, syarat sehat jasmani dan rohani itu perintah konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. "Artinya, syarat kesehatan adalah salah satu syarat pokok bagi capres-cawapres,"  terangnya.

Jadi, kalau Ma'ruf memang benar-benar sehat secara jasmani dan rohani, maka tidak ada pihak manapun yang boleh menghambat Ma'ruf menjadi cawapres.

"Sebaliknya, jika Ma'ruf memang sungguh-sungguh tidak memenuhi syarat konstitusi tersebut, KPU harus membatalkan Ma'ruf dan meminta parpol pengusung Jokowi untuk menggantinya dengan calon yang lain," imbuhnya.

Sementara Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, usai menerima surat hasil pemeriksaan kesehatan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI)  dan RSPAD Gatot subroto,  maka pihaknya akan melakukan verifikasi semua persyaratan bakal capres-cawapres.

"Setelah kami terima hasil kesehatan dari RSPAD,  semua berkas administrasi hasil verifikasi akan kami kembalikan antara tanggal 15 Agustus sampai 17 Agustus 2018 untuk diperbaiki atau dilengkapi jika ada yang kurang sampai tanggal 20 Agustus," ucapnya kepada wartawan di RSPAD Jakarta,  Senin (13/8/2018) malam.

Meski begitu,  kata Arief, KPU mengecualikan perbaikan terhadap tes kesehatan.  Arief bahkan menjawab ragu-ragu ketika disinggung nasib pasangan bakal capres dan cawapres yang tidak lolos tes kesehatan.

"Nah menurut Anda gimana kalau tes ada yang bermasalah? Kesehatan nya lolos atau tidak?" ucap Arief bertanya balik ke wartawan.

Dia pun meminta wartawan menunggu saat diumumkan.  "Pada akhirnya pasti kita umumkan ke publik,"  ujarnya.

Terpisah, Ketua IDI Prof Dr Ilham Oetama Marsis menjelaskan, pemeriksaan bakal calon Presiden dan wakil presiden tidaklah harus bebas penyakit.  "Rekomendasi (dokter) itu akan memberitahukan bahwa yang bersangkutan (capres-cawapres)  memiliki kemampuan.  Dan andaikan punya penyakit tapi tidak menggangu tugasnya selama lima tahun ke depan. Sehingga bukan berarti bebas penyakit," ucap Ilham.

Lalu,  apa saja penyakit yang dianggap menggangu kinerja bakal capres-cawapres itu?  Wakil ketua IDI Daeng M Faqih menerangkan, meski berpenyakit parah,  namun masih ditangani itu tidak menjadi masalah.  "Sebagai contoh kalau pendengarannya (cacat) ekstrim dan penglihatan ekstrem kurang dari setengah meter dan tidak bisa dikoreksi itu mungkin menjadi sebuah rekomendasi ketidakmampuan," ungkapnya.

Tapi,  lanjutnya, keputusan dan yang berhak mengumumkan itu ada di KPU RI. "Kami sekadar memberi rekomendasi," tambahnya. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kh-maruf-amin #pkb #pilpres-2019 

Berita Terkait

IKLAN