Redaktur: 
INDOPOS.CO.ID - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan anggaran pembangunan infrastruktur untuk Kementerian PUPR tidak ada masalah. Sebab hal itu sudah dianggarkan sejak jauh hari. Karena itu 150 proyek di Kementerian PUPR dapat dikerjakan.
"Untuk pendanaan tidak ada masalah. Sebab memang sudah dialokasikan. Itu tidak mengganggu APBN. Masih aman," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Kemenkeu, Luky Alfirman, kepada INDOPOS, Senin (13/8).
Kemenkeu kata dia, menyerahkan sepenuhnya evaluasi proyek kepada kementerian dan lembaga. Mana saja yang akan di evaluasi.
"Sampai saat ini belum ada yang mengajukan untuk evaluasi proyek dari Kementerian atau Lembaga (K/L)," jelas Luky.
Menurutnya, proyek infrastruktur tidak hanya berada di Kementerian PUPR. Namun ada juga di Kementerian lainnya. Misalnya di Kementerian Perhubungan. Khususnya untuk proyek yang berhubungan dengan transportasi. Misalnya LRT Jabodebek dan LRT Palembang, kereta api, pembangunan bandara, pelabuhan dan sebagainya. Bahkan ada juga proyek infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN.
"Untuk proyek infrastruktur yang dibiayai dari APBN masih tetap berjalan," jelas Luky.
Menurut dia, rencananya akan dilakukan evaluasi terkait proyek yang bahan baku impornya tinggi. Kalau tersedia di dalam negeri baiknya komponen dibeli dari lokal. Hal itu dimaksudkan untuk membantu mengurangi defisit neraca perdagangan.
Lebih lanjut Luky mengatakan, besarnya kebutuhan pendanaan infrastruktur lebih dari Rp 4.700 triliun. Jumlah yang sangat besar. Pemerintah kemudian mendorong swasta untuk terlibat. Seperti untuk proyek jalan tol, bandara, pelabuhan dan sebagainya. Yakni dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Investor juga tidak perlu khawatir adanya risiko. Sebab ada jaminan investasi. Yakni melalui BUMN, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)/ Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF).
"Saat ini sudah ada 17 proyek infrastruktur besar yang dikerjakan melalui skema KPBU. Seperti di Kominfo, proyek Palapa Ring, jalan tol, rumah sakit dan sebagainya," jelas Luky.
Adapun untuk infrastruktur yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) berada di bawah Kemenko Perekonomian, dalam hal ini di Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
Seperti pernah diberitakan, Presiden Joko Widodo meminta bawahannya mengevaluasi detail proyek yang memakai bahan baku impor ini. “Harus detail, mana barang yang bersifat strategis dan mana yang perlu kita stop dulu, kurangi, atau turunkan,” kata Jokowi dalam rapat di Istana Bogor, Selasa (31/7) lalu.
Berdasarkan data BPS, neraca perdagangan masih defisit dikarenakan tingginya impor ketimbang ekspor.
Sementara itu, Direktur Program KPPIP Rainer Hariyanto mengatakan, belum ada PSN yang ditunda. Namun masih evaluasi.
"Kami masih kumpulkan data. Sejauh ini belum ada yang ditunda. PSN jumlahnya masih 223 plus tiga program. Awalnya pertama 225, kemudian revisi 245. Dan kemudian sekarang jadi 223," jelas Rainer, Senin (13/8).
Ia menambahkan, poyek yang masuk PSN kriterianya harus jelas. finansial close sudah 2019," jelasnya.
Proyek yang sempat dicoret beberapa waktu lalu, karena tidak bisa dimulai pada kuartal III 2019. Selain itu ada juga proyek yang dikeluarkan dari PSN. Sementara itu, Pengamat Konstruksi Sahat Saragih menyesalkan kalau memang nanti ada proyek yang ditunda. Program pemerintah harusnya berkelanjutan.
"Pemerintah kami harap tidak menunda pembangunan infrastruktur.
Defisit bukan alasan, karena pemerintah tidak bilang ekonomi darurat," jelas Sahat, Senin (13/8).
Pria yang juga menjabat Ketua Ikatan Pascasarjana Konstruksi Universitas Indonesia mengatakan, yang harus dijelaskan justru utang-utang BUMN.
"Itu harus diungkapkan. Rakyat bertanya berapa sebenarnya utang BUMN," jelasnya.
Sementara itu pengamat ekonomi dari
Center of Reform on Economy (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan, penggunaan TKDN bisa menekan impor. Selama ini, industri manufaktur banyak mengimpor bahan baku impor. Hingga menyumbang defisit neraca perdagangan.
"TKDN harus diperkuat dan ketergantungan bahan baku impor harus dikurangi," ujarnya.
Faisal menambahkan, proyek-proyek yang sekarang sudah dianggarkan bisa dijalankan.
"Proyek-proyek yang penting harus dilakukan," pungkasnya. (dai)
TOPIK BERITA TERKAIT:
#kementerianpupr #kemenkeu
