Selasa, 25 September 2018 10:17 WIB
pmk

Internasional

Pelajaran tentang Golput di Pilpres AS

Redaktur:

Presiden AS terpilih Donald Trump terlihat di Des Moines, Iowa beberapa waktu lalu. Kunci kemenangannya adalah banyaknya basis pemilih lawan yang memilih golput. Timotius A.Clary/AFP

INDOPOS.CO.ID - MUMPUNG Indonesia berada di ”tahun politik,” bersiap memilih presiden dan wakil presiden tahun depan. Data rilisan terbaru dari Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2016 itu bisa menjadi pelajaran penting. Berhati-hatilah dalam menjatuhkan pilihan.

Donald Trump yang kontroversial itu menang karena banyaknya basis pemilih lawan yang memilih golput. Dukungan kepada Hillary Clinton tak diwujudkan dengan datang ke tempat pemungutan suara.

Termasuk untuk tidak memilih alias golput (golongan putih). Sebab, berdasar hasil survei yang dilakukan oleh Pew Research Center, diketahui bahwa para pendukung Demokrat-lah yang membuat Trump, kandidat dari Republik, sosok yang kontroversial, menjadi presiden. Sebab, mereka lebih memilih untuk tak memberikan suara alias golput.

Data dari Badan Sensus AS, ada 137,5 juta penduduk yang memberikan hak suara di pilpres 2016. Itu setara dengan 61,4 persen pemilih terdaftar. Jumlah tersebut termasuk cukup tinggi, tapi belum mengalahkan tingkat kehadiran di pilpres 2008 yang mencapai 63,6 persen. Saat itu Barack Obama mencalonkan diri untuk kali pertama.

Pemilik hak suara yang tidak memilih di pilpres 2016 mencapai 38,6 persen. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk yang memilih Hillary Clinton, kandidat dari Demokrat, maupun Trump.

Berdasar data Pew Research Center, hampir separo golput berasal dari penduduk kulit berwarna. ”Kebanyakan golput berusia muda, kurang berpendidikan, kurang sejahtera, dan memiliki kulit berwarna. Golput lebih banyak dari Demokrat.” Demikian bunyi pernyataan Pew Research Center seperti yang dilansir Washington Post.

Dukungan penduduk kulit berwarna untuk Demokrat lebih kuat jika dibandingkan dengan dukungan orang kulit putih untuk Trump. Sayang, mereka memilih tak memberikan suara. Sebanyak 74 persen dari penduduk yang pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) berkulit putih.

Pun demikian penduduk berpenghasilan rendah. Lebih dari separo golput berasal dari mereka yang berpenghasilan USD 30 ribu per tahun (setara Rp 434,8 juta). Mayoritas golongan pekerja adalah pendukung Demokrat.

Perempuan cenderung memilih Clinton daripada Trump. Persentase perempuan yang memberikan suara lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan di kelompok golput. Mungkin merekalah yang membuat Clinton memenangi popular vote alias memperoleh suara terbanyak.

Pemilih pemula dan pemilih muda yang berusia di bawah 30 tahun mendukung Clinton. Namun, mereka juga merupakan penyumbang terbesar golput, yaitu mencapai sepertiga.  Jika diperkirakan, di antara 8 pemilih, hanya 1 yang berusia di bawah 30 tahun. Dengan kata lain, dukungan mereka kepada Clinton tak berpengaruh karena tak direalisasi dengan memberikan suara ke TPS.

The Washington Post melansir, jika saja banyak warga dengan rentang usia tersebut yang datang ke TPS di Wisconsin, Pennsylvania, dan Michigan, misalnya, sejarah akan berubah. Kenyataannya, kelompok-kelompok yang sangat mendukung Clinton malah menjadi bagian terbesar dari golput.

Kasus seperti yang terjadi di AS bukanlah satu-satunya. Saat pilpres Prancis berlangsung pada 2017, 9 persen pemilih memutuskan untuk menyerahkan balot kosong. Mereka tidak memberikan suara untuk Emmanuel Macron maupun Marine Le Pen.

Di Prancis, itu menjadi bentuk protes karena tidak ada kandidat yang mereka anggap layak. Jumlah mereka lebih dari 4 juta orang.  Selain itu, masih ada 11,5 juta penduduk yang memilih abstain. Di pilpres putaran terakhir, tagar #NiMarineNiMacron (Bukan Marine maupun Macron) bertebaran di media sosial. Macron dianggap tak membawa program yang kuat, sedangkan Marine Le Pen merupakan fasis.

”Tagar itu menunjukkan bagaimana masyarakat dan pandangan politik telah berubah dan bagaimana mereka mencoba mengambil lagi miliknya, yaitu demokrasi,” ujar Rim-Sarah Alouane, peneliti hukum publik di University of Toulouse, seperti dilansir CNN.

Berbeda dengan di AS, di Prancis kelompok golput malah berkampanye. Mereka mengajak penduduk untuk tak datang ke TPS. Ajakan boikot pemilu itu menguat di kalangan pemilih muda. Reuters melansir, di Iraq sekitar 55 persen pemilik suara memilih memboikot pemilu parlemen yang diselenggarakan Mei lalu. Imbasnya, koalisi partai yang dipimpin Perdana Menteri Haider Al Abadi kalah.

Parlemen lama pun meminta hitung ulang. Hasilnya diumumkan Kamis lalu (9/8). Hasilnya pun tak berubah. Komisi pemilihan umum menegaskan bahwa koalisi Saairun yang dipimpin ulama Syiah Moqtada Al Sadr menang. Dia bakal memimpin Iraq setelah Abadi turun dari jabatannya. Al Sadr selama ini dikenal sebagai sosok yang membenci AS. (sha/c11/ttg/jpg)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pilpres-as 

Berita Terkait

Fenomena Golput di Negeri Paman Sam

Internasional

Kemenangan Trump Takan Pengaruhi Pemilu 2019

Nasional

IKLAN