Senin, 19 November 2018 02:58 WIB
pmk

Banten Raya

Cegah Korupsi, APIP dan APH Teken MoU

Redaktur:

Gubernur Banten, Wahidin Halim.

INDOPOS.CO.ID - Banyaknya regulasi yang ada pada saat ini mengharuskan setiap aparatur di Pemprov Banten bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan  adanya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) setidaknya dapat turut mengawasi persoalan yang bersifat internal dari hal-hal administratif dan hal yg bersifat koruptif.

Hal ini disampaikan Gubernur Banten, Wahidin Halim dalam sambutan pembukaan acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Serang, Senin (13/8).

Hadir pada acara tersebut, Kapolda Banten, Kajati Banten, Kepala Pengadilan, Kepala KPK perwakilan Banten, Kepala Perwakilan BPK Banten, para Wali Kota, Bupati serta para pejabat di lingkungan Pemprov Banten dan Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Banten.

Gubernur mengatakan  diskresi atau kerjasama perlu ada aturan yang jelas, apalagi berkaitan dengan kepentingan umum. Mengingat sedemikian luas tugas pelayanan publik, karena birokrasi pemerintah memerlukan keleluasaan bergerak, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan penting yang mendesak, sementara aturan untuk itu belum ada atau belum jelas. Sehingga kepala daerah atau pejabat publik tidak diliputi rasa ketakutan dan was-was. 

“Banyak sekarang kepala daerah dan kepala OPD khawatir menggunakan kebijakannya, karena takut disangka korupsi,sehingga diperlukan kehadiran APIP yang bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH),“  ujar pria yang akrab disapa WH ini.

Wahidin menginginkan, kerjasama ini lebih dalam rangka Fastabiqul khairat, mengajak semua pihak untuk `berlomba-lomba berbuat dalam kebajikan, tidak selalu diliputi sak wasangka yang berlebihan.  Demikian juga dari birokratnya sendiri, agar dapat lebih memahami regulasi yang berlaku dan membenahi segala bentuk admistrasi dengan lebih baik. Dimulai dari hal-hal yang kecil,  seperti mengurus izin cuti untuk wali kota/bupati ketika hendak ke luar negeri atau  tetap harus melalui prosedur yang benar. 

Untuk Provinsi Banten sendiri, kata Gubernur, sampai dengan saat ini terus mencoba melakukan terobosan dalam rangka tata pengelolaan pemerintah yang baik. ”Tahun ini sudah mendapatkan kembali WTP,  setidaknya hal ini menjadi pemicu bagi jajaran Pemprov Banten sendiri untuk menuju pemerintahan yang bersih,” cetusnya.

Gubernur mengakui, saat ini tenaga auditor di Provinsi Banten masih terbatas. Oleh sebab itu, Gubernur meminta bantuan tenaga auditor sebanyak 20 orang kepada BPKP yang akan dijadikan Satgas. Selain itu, KPK sampai dengan saat ini masih diminta bantuannya dalam rangka menuju Banten yang bersih dan bebas dari segala bentuk tindakan korupsi.  "Saya berharap APIP dapat bekerja secara maksimal, selain bisa sharing untuk kebaikan juga untuk penegakkan aturan yang benar," tukas Gubernur. 

Sementara  Inspektur Provinsi Banten, E.Kusmayadi mengungkapkan, bahwa kerjasama ini dilaksanakan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat. Langkah-langkah yang sudah dilakukan koordinasi antara APIP dengan APH adalah pertukaran informasi dan data. Hal ini sudah dilakukan baik dengan kejaksaan tinggi, Kejari Serang termasuk Kapolda Banten.  “Tujuan rapat ini adalah melakukan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaran pemerintah daerah,” ujar Kusmayadi. (yas)    

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #gubernur-banten #wahidin-halim #pemprov-banten #apip-aph 

Berita Terkait

Pemprov Cairkan Bantuan Lansia

Banten Raya

Pelaksana Proyek Jembatan Sagarahan Ditegur Gubernur

Banten Raya

Gubernur Soroti Tol Serpong - Balaraja

Banten Raya

Gubernur Soroti Tol Serpong - Balaraja

Banten Raya

Pelebaran Jalan Siliwangi Terhambat

Banten Raya

IKLAN