Kamis, 20 September 2018 01:53 WIB
pmk

Headline

Wah, Gerindra Ultimatum PKS

Redaktur:

Iman Satria, Bendahara DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. Foto: JPNN

INDOPOS.CO.ID – Suhu keributan antara Gerindra dan PKS soal kursi wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta terus meningkat. Walau PKS lebih cenderung ‘adem’, Gerindra malah memberi ultimatum. Melalui Iman Satria, Bendahara DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, partai besutan Prabowo Subianto itu malah memberi ultimatum kepada PKS.

"Masak mau menang sendiri saja. Ikuti aturan main. Satu PKS dan satu Gerindra. Kalau (wakil gubernur, red) PKS lagi, menang banyak dong," ungkap Iman Satria kepada wartawan, Selasa (14/8/208).

Iman mengatakan, posisi wagub merupakan jatah Partai Gerindra. Jika posisi tersebut diisi PKS, maka Gerindra menilai hal itu tidak fair karena pada pilkada DKI Jakarta 2017 kedua partai ini mengusung Anies-Sandiaga.

Untuk posisi tersebut, sambung Iman, DPD Gerindra DKI Jakarta mengusulkan Mohammad Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI. Sedangkan di kubu PKS tersiar kabar akan mengusulkan Mardani Ali Sera, Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi di pilkada DKI Jakarta 2017.

"Saya bingung dengan sikap PKS yang mengklaim bahwa kursi Wakil Gubernur DKI itu miliknya," pungkas Iman.

Berbeda dengan Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra, Habiburokhman yang lebih tenang. Ia mengatakan, pihaknya legowo jika Wagub DKI diisi oleh kader PKS. "Kalau wakilnya dari PKS, kita sangat legowo," ujarnya di Kopi Politik, Jalan Pakubowono, Jakarta Selatan, Selasa (14/8).

Menurut Habiburokhman, Gerindra dan PKS memiliki kewenangan untuk mengajukan satu nama sebagai pengganti Sandi. Gerindra tengah menggodok beberapa nama, mulai dari Ketua Gerindra DKI, M Taufik hingga Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria.

"Sesuai aturan masing-masing bisa mengajukan satu. Jadi saya kira enggak akan banyak dispute (perselisihan, red). Gerindra satu, PKS satu. Dari Kami ada beberapa nama, ada Pak Taufik, Pak Riza Patria, yang menurut saya berkualitas,” tuturnya.

Sementara, nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) yang digadang-gadang PKS, berpeluang gugur sebagai penganti Sandiaga. Lantaran, menabrak UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada)

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar menilai, mekanisme pengisian wakil gubernur yang kosong telah diatur dalam UU Pilkada. Termasuk telah diatur syarat-syaratnya.

"Sebetulnya sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Jadi Aher kemungkinan besar tak akan bisa," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (20/8).

Menurut Bahtiar, bila melihat ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada, mantan Gubernur Jawa Barat itu tidak memenuhi syarat diajukan sebagai calon. Meski memang hak mengusulkan ada di tangan partai pengusung.

Bahtiar menyebut, Pasal 7 ayat (2) Huruf n UU Nomor 10 tahun 2016. "Pak Aher sudah 2 kali menjadi Gubernur Jabar, sehingga tidak boleh dicalonkan lagi menjadi Wagub DKI, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10/2016," kata Bahtiar.

Dalam Pasal 7 Ayat (2) disebutkan, lanjutnya calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dia menambahkan, dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf o misalnya dinyatakan belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama.

"Pasal 7 Ayat (2) hurup n menyatakan belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota," paparnya.

Direktur Pencapresan PKS, Suhud Alyunudin terpisah mengatakan,  Partai dakwah itu berdalih memang dari awal tidak mengusulkan Ahmad Heryawan (Aher) untuk menempati posisi tersebut.

"Soal Aher memang kita tidak siapkan untuk jadi cawagub DKI," katanya kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/8).

Sementara terkait kiprah di Timses Prabowo - Sandi, Suhud menyampaikan, Aher sudah menjadi Gubernur Jawa Barat dua periode. Aher hafal medan di Jabar.

"Karena pengalaman dia dua kali menang Pilkada Jabar," kata Suhud. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pks #partai-gerindra #wagub-dki 

Berita Terkait

IKLAN