Rabu, 14 November 2018 08:49 WIB
pmk

Nasional

MPR Sebut ada Tiga Tantangan Perekonomian

Redaktur:

Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan pidato pada sidang tahunan MPR 2018,Kamis (16/8) di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.FOTO: CHARLIE/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Ada tiga tantangan perekonomian nasional yang membutuhkan terobosan kebijakan dari Pemerintah. Yakni  masalah kesenjangan, kedua masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan dan yang ketiga  masalah pengelolaan utang. 

Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, saat menjadi pimpinan Sidang Tahunan MPR RI, Kamis (16/8) di Gedung DPR/MPR, Jakarta.

"Masalah Kesenjangan Ekonomi, kami mensyukuri penurunan Gini ratio yang dicapai oleh pemerintah dari sekitar 0.41 menjadi 0.39 saat ini. Ini terjadi akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah. Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya," ujar Zulkifli saat membacakan pidato sidang tahunan MPR RI, Kamis (16/8/2018).

Menurutnya,  golongan miskin  sangat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karenanya, Pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus. 

"Kedua, adalah masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan. Pemberdayaan  ekonomi kecil dan mikro perlu terus dikembangkan," jelas Zulkifli.

Diantaranya melalui fasilitas kredit, fasilitas produksi dan pasar, termasuk bantuan pemasaran dan teknologi agar mereka tumbuh dan berkembang. "Kesempatan berusaha dari kebijakan perluasan pembangunan infrastruktur harus didistribusikan secara luas ke daerah melalui usaha swasta besar, menengah, dan kecil," ungkap Zulkifli.

Persoalan ekonomi ketiga yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah, adalah masalah pengelolaan utang. Negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini.

"Ini menjadi penting dalam kerangka menjaga ketahanan ekonomi. Kita perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel," jelas Zulkifli.

Diantaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan di sektor industri dan pembatasan arus impor.

"Serta peningkatan daya saing komoditas dan peningkatan daya ekspor kita," ujarnya.

Zulkifli menambahkan,  menjelang Peringatan kemerdekaan Indonesia ke-73 ini, menjadi tanggung jawab sejarah bagi kita untuk meluruskan arah cita cita Indonesia merdeka. Karena itu, perenungan mendalam terhadap cita-cita kebangsaan perlu dilakukan. Meresapi kembali, apakah perjalanan demokrasi kita telah mengantarkan rakyat menjadi tuan yang berdaulat di atas tanahnya sendiri. Berdiri di atas cita citanya sendiri.

Rumusan pendiri bangsa ini jelas menegaskan kemerdekaan tidak boleh berhenti hanya dalam peringatan seremonial tahun ke tahun. Kemerdekaan seharusnya justru menjadi gerbang awal untuk meneguhkan persatuan, merebut kedaulatan sepenuhnya, memastikan keadilan tegak untuk siapapun dan mewujudkan kemakmuran untuk semua.

"Sebagai wakil rakyat dan juga sebagai Ketua MPR, Saya ingin menegaskan, tak ada kemerdekaan di dalam kemiskinan, dan tak ada kemerdekaan tanpa keadilan sosial. Gagasan tentang ratu adil yang disemboyankan Bung Karno adalah gagasan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, gemah ripah loh jinawi. Gagasan tentang masyarakat yang tidak dibelenggu oleh kemiskinan," pungkasnya. (dai)


TOPIK BERITA TERKAIT: #jokowi #mpr-ri 

Berita Terkait

Jokowi Singgung Tokoh Politik Suka Marah

Nasional

Jangan sampai Melakukan Kesalahan Fatal

Politik

Jokowi Kembali Bagikan 6 Ribu Sertifikat di Tangerang

Banten Raya

IKLAN