Kamis, 20 September 2018 07:51 WIB
pmk

Nasional

Ketua MPR Kritik Jokowi di Pidato Sidang Tahunan MPR

Redaktur:

Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan pidato pada sidang tahunan MPR 2018,Kamis (16/8) di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.FOTO: CHARLIE/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan melemparkan sejumlah kritikan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan langsung di hadapan seluruh pejabat yang hadir mulai dari mantan presiden, wakil presiden, pejabat di Kabinet Kerja, anggota DPR dan DPD RI.

Zulkifli awalnya dia berbicara soal tiga tantangan perekonomian nasional yang disebutnya membutuhkan terobosan kebijakan pemerintah.

"Pertama, adalah masalah kesenjangan ekonomi. Kami mensyukuri penurunan Gini ratio yang dicapai oleh pemerintah dari sekitar 0.41 menjadi 0.39 saat ini. Ini terjadi akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/8/2018).

"Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karenanya, Pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus," imbuhnya.

Zulkifli kemudian menyapa Jokowi yang duduk di mimbar sidang tahunan MPR. Dia mengaku mendapat pesan dari kelompok emak-emak.

"Bapak presiden ini titipan emak-emak. Titipan rakyat Indonesia agar harga harga terjangkau terutama kebutuhan pokok," tutur Zulkifli.

Ketua Umum PAN itu kemudian berbicara soal pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro yang perlu dikembangkan. Di antaranya, kata Zulkifli, melalui fasilitas kredit, fasilitas produksi dan pasar, termasuk bantuan pemasaran dan teknologi agar mereka tumbuh dan berkembang.

"Kesempatan berusaha dari kebijakan perluasan pembangunan infrastruktur harus didistribusikan secara luas ke daerah melalui usaha swasta besar, menengah, dan kecil, tidak hanya dimonopoli oleh BUMN. Ini pesan daerah-daerah," kata dia.

Zulkifli kemudian menyasar mengenai masalah pengelolaan utang Indonesia. Dia menegaskan, negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini.

"Ini merupakan titik lemah yang harus kita selesaikan agar ketahanan ekonomi jadi kuat. Kita tidak perlu lagi pakai alasan bahwa nilai tukar rupiah melemah terdampak global tanpa mau melihat diri sendiri ke dalam," ucap Zulkifli.

"Kita melihat arus impor yang bebas dan tak terkendali sementara kemampuan ekspor melemah. Tidak ada kebijakan industri yang memadai sehingga sektornya dan daya saingnya lemah. Sektor ini tengah mengalami deindustrialisasi yang sangat meprihantinkan," sambungnya.

Menurut Zulkifli, sudah menjadi tugas pemerintah lah untuk menguatkan sektor industri agar mampu tumbuh 2 digit seperti pada masa lalu. Dia juga mengatakan utang pemerintah tidak bisa dibilang aman dengan rasio utang 30%.

"Yang perlu dicermati adalah jumlah beban utang pemerintah yang mencapai tidak kurang dari Rp 400 T pada 2018. Jumlah ini setara dengan 7 kali dana yang diberikan ke desa-desa atau 6 kali dari anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah di luar kewajaran dan kemampuan negara untuk membayar," jelas Zulkifli.

Tak hanya itu, Zulkifli juga menyindir pemerintah pada tema keadilan sosial dalam pembukaan UUD 1945 sebagai cita-cita dan tujuan NKRI. Dia menyoroti soal 'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia'.

"Kepada rakyat Indonesia harus jelas berpihak, tidak boleh ada kompromi. Kedua memajukan kesejahteraan umum untuk semuanya, bukan sebagian atau satu golongan," kata Zulkifli.

"Kita boleh berbangga atas berbagai keberhasilan yang dicapai selama 20 tahun reformasi. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan tujuan berbangsa: kedaulatan, keadilan, dan kemandirian bagi seluruh Rakyat Indonesia," tambahnya.

Entah terkait pilpres atau tidak, dia lalu menyinggung soal kehidupan berbangsa yang tidak boleh kalah ketika berbenturan langsung dengan berbagai realitas politik. Zulkifli berbicara soal elite terkait hal ini.

"Prinsip-prinsip kehidupan bernegara tidak boleh diabaikan demi kepentingan segelintir elite. Prinsip berbangsa dan bernegara harus meletakan kehendak rakyat di atas berbagai kepentingan kelompok atau golongan," sebutnya.

Zulkifli kemudian berbicara soal perjalanan demokrasi jelang kemerdekaan RI ke-73. Menurutnya, kemerdekaan seharusnya menjadi gerbang awal dalam merebut kedaulatan sepenuhnya, memastikan keadilan tegak untuk siapapun dan mewujudkan kemakmuran untuk semuanya.

"Sebagai wakil rakyat dan juga sebagai Ketua MPR, Saya ingin menegaskan, tak ada kemerdekaan di dalam kemiskinan, dan tak ada kemerdekaan tanpa keadilan sosial. Gagasan tentang ratu adil yang disemboyankan Bung Karno adalah gagasan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, gemah ripah loh jinawi. Gagasan tentang masyarakat yang tidak dibelenggu oleh kemiskinan," papar dia. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #mpr-ri #jokowi 

Berita Terkait

Gagal di Senayan, Suju Ketemu Jokowi di Korea

Indotainment

Santri Harus Melek Teknologi dan Harus Berinovasi

Nasional

Ribuan Mahasiswa Tuntut Jokowi Diturunkan

Nasional

Mahasiswa Masih Tahap Memantau Rezim Jokowi

Nasional

IKLAN