Rabu, 26 September 2018 06:13 WIB
pmk

Nasional

Mantan Asisten BIN Sebut Kembali ke UUD 45 Kebutuhan Mendesak Bangsa

Redaktur: Ali Rahman

Brigjen TNI (Purn) Badjoeri Widagdo, mantan Asisten Badan Intelijen Negara (BIN), dan Wakil Rektor Institut Intelijen Negara (IIN) 2003-2006 (sekarang STIN).

INDOPOS.CO.ID - Brigadir Jenderal TNI (Purn) Badjoeri Widagdo yang pernah menjabat sebagai Asisten Badan Intelijen Negara (BIN), dan Wakil Rektor Institut Intelijen Negara (IIN) 2003-2006, sekarang STIN, menyerukan untuk kembali ke UUD 1945. Menurutnya, kembali ke UUD 1945 sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi Bangsa Indonesia. Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, dapat dijadikan momentum untuk mendorong upaya tersebut.

“Salah satu alasan mendasar mengapa harus dikaji ulang kembali ke UUD 1945, karena dalam proses amandemen telah terjadi kecerobohan dengan mengikutsertakan LSM Amerika Serikat dan asing. Peran asing ini tampak dominan, yang tampak pada 'NDI (National Democratie Institute) Mandate and Philosophi',” ujar Badjoeri Widagdo kepada INDOPOS, Kamis (16/8/2018).

Badjoeri mengatakan, tema "Mari Boeng Rebut Kembali" pada acara yang digelar oleh Gerakan Kebangkitan Indonesia, di Gedung Konvensi TMPN Kalibata, Sabtu (4/8/2018) lalu, dapat dimengerti oleh orang-orang yang merasa kehilangan nilai-nilai, cita-cita, dan tujuan ketika Negara Indonesia Merdeka didirikan oleh The Founding Fathers. Kemudian, yang merasa kehilangan rasa persatuan bangsa, merasa kehilangan kedaulatan dari berbagai aspek kehidupan.

“Hal ini sama dengan yang dituturkan Mayjen Prijanto selaku ketua penyelenggara di acara tersebut,” kata dia.

Sesungguhnya, apa yg dilakukan oleh Gerakan Kebangkitan Indonesia, kata Badjoeri, bukanlah yang pertama kali dilakukan sejak amandemen UUD 1945. Tahun 2014 telah dilakukan Kaji Ulang Pembahasan UUD 1945, hasil telah diserahkan kepada Ketua MPR RI, Dr Zulkifli Hasan, dan ditindaklanjuti dengan pembentukan Lemkaji UUD 1945, dengan Kep MPR RI No 4/MPR/2014, tanggal 29/9/2014.

Dalam proses amandemen telah terjadi kecerobohan dengan mengikutsertakan LSM Amerika Serikat dan asing. Peran asing ini tampak dominan, yang tampak pada "NDI (National Democratie Institute) Mandate and Philosophi.

“Mandat dan Filosofi NDI tersebut (1) Democratic Velues, American Self-Interest, (2) Economic Develepment and Political Develepment (3) Democratic Change dg menjalankan "NDI's Approach to Democratic Development" (ref. Raissa Tated, Program Officer Raissa, tated@ndi.org),” ungkapnya.

Sampai sejauh mana campur tangan NDI/CETRO selengkapnya ada dalam dokumen "Democratic Reform". Begitu dahsyatnya ikut campur asing, sehingga tampak sekali arah amandemen UUD 1945 terwujudnya "UUD Baru dengan tujuan membentuk negara baru". Sedangkan sasaran untuk rakyat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki sifat individualistis, liberalistis dan kapitalistis.

“Begitu pentingnya atau keinginan asing menguasai Indonesia, maka dilakukannya perusakan terhadap konstitusi. Asing tak segan-segan menggelontorkan dana untuk amandemen UUD 1945, yang konon sampai 35 juta dolar,” jelas dia.

Dampak negatif dari amandemen UUD 1945 telah kita rasakan bersama, tutur Badjoeri, di antaranya amandemen bukan lagi bersifat penyempurnaan, melainkan telah merubah sistem pemerintahan yang menyimpang dari Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Kaji Ulang UUD 1945 adalah keharusan.

“Ajakan Gerakan Kebangkitan Indonesia, untuk Kembali ke UUD 1945 asli yang selanjutnya disempurnakan, agar nilai-nilai, cita-cita dan tujuan ketika didirikan Negara Indonesia Merdeka dari 'the founding fathers' tetap lestari guna menyongsong dinamika kehidupan, sangat realistis,” tandasnya. (wok)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kembali-ke-uud-1945 #brigadir-jenderal-tni-purn-badjoeri-widagdo 

Berita Terkait

IKLAN