Rabu, 26 September 2018 06:28 WIB
pmk

Banten Raya

Sekda Terkejut, Kadinkes Banten Ditahan Kejaksaan

Redaktur: Ali Rahman

Plh Sekda Banten Ino S Rawita pimpin upacara bendera peringatan HUT RI ke 73 di Banten.

INDOPOS.CO.ID - Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ino S Rawita mengaku terkejut atas penahanan Kepala Dinas Kesehatan Banten drg Sigit wardojo dalam kasus korupsi pengadaan mesin genset saat Sigit menjadi Plt RSUD Banten tahun 2015 lalu. “Subhanallah, semoga beliau tabah ya,” ujar Ino kepada INDOPOS, di Serang, Banten, Jumat (17/8/2018).

Ino mengaku tak menyangka, jika Kadinkes terserat dalam kasus tersebut, karena saat itu Sigit hanya sebagai Plt di RSUD Banten. ”Lahaula walaquata illabilaho aliyil, aziim,” katanya singkat saat ditanya apa langkah Pemprov dalam menyikapi kasus tersebut.

Kadinkes Banten, drg Sigit Wardojo dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Tinggi Banten bersama dua tersangka lainnya,yaitu, Adit, tim survei atau pemeriksa barang di RSUD Banten dan Endi, rekanan pengadaan mesin genset tahun 2015, Kamis (17/8/2018) malam.

Ketiganya disangka telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan mesin genset untuk RSUD Banten tahun 2015 lalu, sehingga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 500 juta.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten, Holil Hadi SH yang dikonfirmasi INDOPOS membenarkan, penahaan ketiga tersangka di rutan yang berbeda, setelah menjalani pemeriksaan mararthon oleh penyisik tindak pidana khusus Kejati Banten setelah pekan lalu ditetapkan sebagai tersangka.  

Menurut Holil, Kadinkes Banten Sigit Wardojo dan rekanan Endi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas B Serang. Sedangkan Adit ditahan di Lapas Pandeglang. “Iya kita putuskan menahan ketiganya selama dua puluh hari kedepan,” kata Holil.

Diketahui, diusutnya kasus pengadaan genset senilai Rp 2,2 miliar tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan laporan hasil pemeriksa keuangan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten dan Inspektorat Provinsi Banten. 

Berdasarkan LHP BPK terdapat kerugian negara sebesar Rp 500 juta. Sedangkan dari LHP Inspektorat Banten lebih dari Rp 500 juta. Temuan LHP tersebut berdasarkan perhitungan pengadaan genset yang diduga terdapat mark up atau kemahalan harga.

Adanya perbedaan terkait hasil audit dua instansi tersebut membuat penyidik Kejati Banten mencari jalan tengah dengan menggandeng auditor dari BPKP Perwakilan Banten untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut,sehingga ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 600 juta. (yas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #ino-s-rawita #holil-hadi-sh #korupsi-pengadaan-mesin-genset #kejati-banten #kepala-dinas-kesehatan #pemprov-banten #drg-sigit-wardojo 

Berita Terkait

IKLAN