Minggu, 18 November 2018 01:17 WIB
pmk

Jakarta Raya

Pergub Kenaikan Tarif Rusun Ditarik

Redaktur:

Foto. NASUHA/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya menarik kembali Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan. Rencananya Pemprov DKI membuat klasifikasi rumah susun (Rusun).

“ Ini untuk penyesuaian tarif dari Pergub yang beberapa waktu lalu dikeluarkan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah di Jakarta, Jumat (17/8).

Klasifikasi tersebut, menurut Saefullah berlaku untuk rusun yang baru jadi dan rusun yang sudah lama. Setelah Pergub ditarik, rencananya jajaran Pemprov akan melakukan evaluasi Pergub 55/ 2018.

Namun, Saefullah enggan berkomentar lebih jauh poin-poin yang akan dievaluasi dalam Pergub Tersebut. “ Ya nanti mungkin soal klasifikasi rusunnya, treatment warga bagaimana?,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta kepada Pemprov DKI untuk meninjau ulang rencana kenaikan tarif rusun. Apalagi rusun tersebut menyasar rusun-rusun lama yang kondsinya sudah tidak sebaik rusun baru.

“ Ini jelas tidak adil. Menyamakan tarif sewa rusun baru dengan rusun lama,” ujar Prasetio Edi.

Kenaikan tarif rusun, menurutnya akan memberatkan penghuni rusun. Ia khawatir penghuni rusun yang berasal dari proses relokasi akan pindah ke bantaran kali. Dengan alasan tidak mampu membayar tarif sewa rusun.

" Ini (penghuni rusun) kan dari relokasi. Kalau nanti mereka turun ke bantaran kali bagaimana?,” katanya.

Prasetio mengingatkan Pemprov DKI untuk mempertimbangkan lagi kebijakan kenaikan tarif rusun. Dengan mempertimbangkan kesanggupan penghuni dan kondisi rusun yang tidak baik dan sudah tidak layak untuk dinaikkan tarifnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan melakukan pengecekan ulang kebijakan terkait kenaikan tarif rusun. Ia akan memastikan lagi alasan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menentukan kenaikan tarif rusun ini. “ Kami sedang cek ulang, Insya Allah Senin sudah ada kabar,” ujarnya.

Ia mengakui, ada persoalan lain selain biaya sewa rusun yang harus dibayar warga. Salah satunya adalah terkait tunggakan rusun yang belum dibayar warga. Warga yang tinggal di fasilitas rusun yang disediakan pemerintah, menurut Anies semesti membayar sewa. “ Kalau tidak dibayar oleh pajak, jadi pembayar pajak di Jakarta harus menutupnya,” katanya.

Perlu diketahui, Pemprov DKI menaikkan tarif sewa 15 rumah susun sewa (rusunawa) di DKI Jakarta. Tarif rusun yang dinaikkan tak hanya tarif untuk masyarakat umum, tetapi juga untuk kelas paling bawah yakni masyarakat terprogram. Rusun yang dinaikkan yakni Rusun Sukapura, Rusun Penjaringan, Rusun  Tambora IV, Rusun Tambora III, Rusun Flamboyan/Bulak Wadon, Rusun Cipinang Muara, Rusun Pulo Jahe, dan Rusun Tipar Cakung.

Kemudian juga Rusun Tambora I dan II, Rusun Pondok Bambu, Rusun Jatirawasari, Rusun Karang Anyar, Rusun Marunda, Rusun Kapuk Muara, Rusun Cakung Barat, Rusun Pinus Elok, dan Rusun Pulogebang. Persentase kenaikan rata-rata 20 persen. (nas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #rusun #pemprov-dki 

Berita Terkait

Pendekatan Ini Atasi Masalah Ekosistem Danau di Jakarta

Jakarta Raya

Anggaran Revitalisasi TIM Capai Rp 1 Triliun

Jakarta Raya

DKI Responsif, Jabar Belum Ada Kabar

Megapolitan

Warga Rusun Diajari Jadi Petani

Jakarta Raya

Anies Minta Cawagub Taati Visi Kampanye

Jakarta Raya

IKLAN