Senin, 24 September 2018 07:19 WIB
pmk

Politik

Dua Kubu Capres Cawapres Saling Sindir

Redaktur:

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Dua kubu pengusung calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di Pilpres 2019 mulai saling sindir. PKS misalnya menggelontorkan isu bila Joko Widodo (Jokowi) menaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) bermuatan politis menuju pemilu. Sedangkan, PDIP mengungkit masa lalu Prabowo Subianto serta Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sekretaris Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi DPP PKS, Handi Idris mengkritik rencana Presiden Jokowi meningkatkan gaji ASN. Dalam RAPBN 2019, Jokowi mengusung tema pembangunan SDM. Salah satu perubahan dalam RAPBN tersebut adalah menaikkan anggaran untuk gaji dan pensiunan pokok ASN. Menurutnya, ada kepentingan politik ketika Jokowi lebih memilih meningkatkan gaji ASN untuk membangun SDM. Terlebih, saat ini sudah semakin dekat dengan pilpres 2019 dan Jokowi sudah terdaftar sebagai bakal calon presiden 2019-2024.

Dia juga menyebut, wajar jika ada yang berasumsi bahwa kebijakan peningkatan gaji bertujuan untuk mengamankan suara di pilpres 2019. Masyarakat mesti jeli dalam melihat alokasi anggaran dalam RAPBN 2019. ”Saya melihatnya sangat politis sekali. Seharusnya dilakukan di awal masa pemerintahan,” tukasnya kepada wartawan, kemarin.

Handi menilai, Jokowi seharusnya mengutamakan kenaikan anggaran untuk riset dan beasiswa dalam RAPBN 2019 jika ingin membangun SDM. Langkah tersebut lebih konkret daripada menaikkan gaji ASN. ”Benar-benar untuk mempersiapkan generasi bangsa dalam bentuk dana riset, beasiswa dan lain-lain,” kata Handi.

Handi juga mempertanyakan mengapa Jokowi mengalihkan fokus dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan SDM dalam RAPBN 2019. Hal itu justru menunjukkan bahwa Jokowi meninggalkan komitmennya untuk membangun infrastruktur. ”Kalau menurut saya, tema tersebut menunjukkan Presiden Jokowi enggak punya orientasi pembangunan yang berkesinambungan,” ucap Handi.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung cawapres yang harus mengeluarkan uang Rp 1 triliun untuk bisa maju di Pilpres 2019. ”Mau jadi cawapres saja harus keluarkan dana satu triliun rupiah saudara-saudara," kata Hasto, inspektur upacara dalam pidato HUT ke-73 RI di kantor PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jumat (17/8).

Kemudian Hasto juga mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto hanya bisa menggunakan kritik sebagai senjatanya untuk menyerang di pemilu 2019. Tetapi, rakyat memiliki penilaian sendiri terhadap kinerja Prabowo selama ini. ”Pak Prabowo banyak mengkritik karena jurus itu yang bisa dilakukan. Tetapi rakyat bisa bertanya bagaimana rekam jejak beliau,” kata Hasto.

Hasto menambahkan, ada pesan dari ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan awal Jokowi yang dibebankan banyak sekali masalah. ”Ibu Megawati mengingatkan, bahwa tahun 2014 yang lalu, kondisi bangsa dan negara Indonesia, ketika awal Pak Jokowi memimpin sepeninggal SBY, kita melihat, dimana saat itu kita memiliki tiga persoalan utama,” tutur Hasto.

Selain itu, masih menurut Hasto, masalah terakhir yang diwariskan untuk Jokowi, yakni mengalami masalah toleransi dan krisis kebangsaan. ”Di tengah problematika itu, sejarah mencatat bagaimana tangan dingin kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri mampu melahirkan pemimpin baru. Pemimpin yang tumbuh dari bawah, pemimpin yang digembleng dari bawah, dan pemimpin itu adalah Ir. Joko Widodo. Presiden Jokowi menjawab persoalan bangsa dengan Trisakti sebagai jawaban,” pungkasnya.

Dikonfirmasikan hal di atas, Bakal cawapres dan pasangan duet Prabowo Subianto, Sandiaga Uno menyatakan, pihaknya menginstruksikan tim suksesnya agar tidak mengeluarkan pernyataan negatif.

Sandiaga mengaku khawatir banyaknya pernyataan negatif mengganggu perhelatan Asian Games 2018. ”Keputusan Pak Prabowo bahwa pada seluruh jubir yang berbicara untuk Prabowo-Sandi untuk tiga minggu ke depan tanggal 18 Agustus-2 September untuk tidak mengomentari hal hal yang negatif karena kita tidak ingin hal hal yang negatif ini membangkitkan energi yang negatif untuk para atlet kita,” kilahnya di Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat, Jumat (17/8).

Untuk pengawasan, Sandi akan memantau lewat media. Dia akan mengevaluasi jika ada pernyataan dari timnya yang bernada saling menyerang kubu lawan. ”Akan kita catat karena kita tidak ingin mengganggu konsentrasi dari para atlet official kita yang akan berlaga untuk Asian Games,” ucapnya.

Sandiaga justru mendorong semua pihak untuk bicara hal positif dan saling mendukung. Mantan Wagub DKI itu berjanji tidak meladeni bila diserang lawan politik. Alasannya, serangan balik hanya akan menguras energi yang tak berguna. ”Kita akan diam. Karena kalau kita tanggapi akan menimbulkan suatu pembicaraan yang negatif dan akhirnya membawa energi yang bukannya justru menyemangati, tapi menggembosi semangat dari para atlet kita,” tuturnya.

Sandi berharap, instruksinya kepada timnya ini bukan selama perhelatan Asian Games 2018 saja. ”Kalau bagus kita lanjut kan karena masyarakat akan menilai. Mereka mau pemilihan yang betul-betul bermartabat, dan saling menjatuhkan itu bukan martabat bangsa,” ucap Sandi. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pemilu-2019 #menuju-istana-presiden 

Berita Terkait

IKLAN