Rabu, 26 September 2018 12:38 WIB
pmk

Jakarta Raya

KPID DKI Ungkap Pelanggaran Penyiaran TV Berlangganan di Rusunawa

Redaktur: Redjo Prahananda

Pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta, saat melakukan sidak di Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa Penjaringan di Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

INDOPOS.CO.ID - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta mengungkap Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) TV Kabel terindikasi tidak sesuai dengan peraturan perundangan atau dikatagorikan ilegal. Temuan ini dasarkan dari hasil tinjauan lapangan secara langsung. Keberadaan LPB TV Kabel tidak berizin terindikasi melakukan kegiatan penyiaran di Rumah Susun dan Apartemen serta Ruko.

Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPID Provinsi DKI Jakarta Tri Andri mengatakan, keyakinan adanya TV Kabel ilegal ini didapati dari hasil peninjauan langsung ke lapangan. Dimana KPID DKI Jakarta mendapatkan laporan masyarakat yang merasa keberatan dipungut biaya untuk mendapatkan siaran berlangganan. Seperti di Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa Penjaringan di Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, bahwa di salah satu Blok rumah susun tersebut didapati praktek pendistribusian penyiaran TV berlangganan melalui antenna parabola yang didistribusikan ke masing-masing unit yang ada di rusun secara ilegal.

“Kami menemukan pelanggaran di Rusunawa Penjaringan, yakni untuk menikmati siaran berlangganan masyarakat dipungut biaya instalasi pemasangan pertama sebesar 300 s.d 350 ribu rupiah dan iuran setiap bulannya mencapai 90 ribu rupiah. Pratek TV Kabel Ilegal di Rumah Rusun Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan bahwa penyelenggaran penyiaran berlangganan baik melalui TV Satelit, TV Kabel, dan penyiaran berlangganan melalui teresterial wajib memiliki izin,” ujar Tri Andri di Jakarta, Minggu (19/8/2018).

Tri Andri menjelaskan, dalam Pasal 4 (Ayat 1) PP 52/2005 menyebutkan bahwa Sebelum menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. “Berdasarkan peraturan perundangan, keberadaaan TV Kabel di Rusun Penjaringan tidak ditercatat di KPID Provinsi DKI Jakarta. Sehingga keberadaannya TV Berlangganan tersebut dapat dikatagorikan atau terindikasi ilegal,” katanya.

Selain di rumah susun sedermahan, Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPID Provinsi DKI Jakarta Th Bambang Pamungkas juga mengatakan keberadaan Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel ditenggarai juga didapati di beberapa bangunan Ruko dan Apartemen dengan sistim distribusinya penyiarannya sama, mereka umumnya menggunakan Anttena Parabola dan materi siarannya didistribusikan melalui kabel. Pola-pola tersebut jelas melanggar peraturan yang ada, karena masyarakat dipungut biaya. Untuk rincian biaya, masyarakat dikenakan biaya instalasi pemasangan baru dan membayar iuran setiap bulannya. Pratek tersbeut selain merugikan negara dengan tidak membayar pajak, masyarakat dipastikan mendapatkan efek buruk dari materi siaran, karena materi siaran yang dikelola oleh TV Berlangganan tidak termonitor dan mengelola materi siaran secara bebas, sehingga materi siaran tidak termonitor.

“Akibatnya masyarakat rawan mendapatkan materi isi siaran yang seharusnya tdiak diperuntukkan. Dan tentunya merugikan lembaga penyiaran yang telah memiliki izin tetap yang dikeluarkan oleh negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika,” jelas dia.

Th Bambang Pamungkas meminta kepada seluruh pelaku usaha penyelenggara LPP TV Kabel, agar menjalankan usahanya di Rumah Susun atau pun Apartemen dan Ruko yang belum melakukan proses perizinan dihimbau segera melakukan proses perizinan sesuai dengan PP No 52/2005 karena bila tidak melakukan proses perizinan dikatagorikan ilegal dan aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan sesuai peraturan yang ada. Untuk proses perizinan, para penyelenggara LPB TV Kabel dapat mendatangi Kantor KPID Provinsi DKI Jakarta Lantai 7 Gedung Graha Spiritual Mental Jl. Awaludin II No 1 Kel. Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan UU 32/2002 tentang penyiaran Pasal 8 (Ayat 2-3) berkenaan tugas dan fungsi pokok Komisi Penyiaran Indonesia khususnya berkenaan Bidang Pengelolaan Struiktur dan Sistem Penyiaran KPID Provinsi DKI Jakarta, yaitu mengelola tata sistem penyiaran. Diantara fungsi tersebut diantaranya memberikan rekomendasi terhadap izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) bagi lembaga penyiaran. Dimana proses pengelolaan perizinan IPP sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyelenggaran penyiaran. Melalui peran aktif masyarakat diharapkan keberadaan lembaga penyiaran dapat mewujudkan visi dan misi bersama cita- cita penyiaran yang tertuang dalam UU Penyiaran.

“Melalui peran tersebut, KPI memiliki tangung jawab melindungi masyarakat dari dampak negatif media penyiaran dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan sehat serta memberikan jaminan bagi lembaga penyiaran menjalankan fungsinya, sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol,” paparnya.

Diungkapkannya, peta penyiaran di wilayah Provinsi DKI Jakarta periode Januari-Juli 2018, meliputi, pertama jasa penyiaran radio berupa lembaga penyaiaran radio swasta berjumlah 38 radio dengan keterangan LPS-modulasi FM. Lembaga penyiaran radio publik berjumlah 4 radio LPP modulasi FM, dan lembaga penyiaran radio komunitas 1 radio LPK modulasii FM.

Sedangkan, jasa penyiaran televisi berupa lembaga penyiaran televisi swasta berjaringan 12 TV LPS TV jaringan, lembaga penyiaran televisi swasta lokal 4 TV LPS TV lokal, dan lembaga penyiaran televisi berlangganan 19 TV LPS LPB satelit. Lembaga penyiaran televisi berlangganan kabel 20 TV LPS kabel, publik nasional 1 TV LPP nasional, publik daerah 1 TV LPP daerah, digital 12 TVD LPS izin prinsip.

Berdasarkan data penyelenggara lembaga penyiaran tersebut, KPID DKI Jakarta sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap seluruh materi siaran dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan. Selain itu, melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

“Untuk keberadaan Lembaga Penyiaran yang terindikasi tidak memiliki izin, KPID DKI Jakarta dapat memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum dan melaporkan kepada Balai Monitoring Frekeunsi DKI Jakarta Kementerian Komunikasi dan Informatika,” tandasnya.(nas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpid-dki #tv-berlangganan #rusunawa 

Berita Terkait

Kenaikan Tarif Rusunawa Masih Berpolemik

Jakarta Raya

Hapuskan Tunggakan Rusun dengan Pemutihan

Jakarta Raya

Pengelolaan Rusunawa Harus Dirombak

Jakarta Raya

Dinas Perumahan Janji Tertibkan Rusunawa

Jakarta Raya

Pemprov DKI Hapuskan Tunggakan Rusunawa Rp 35 M

Jakarta Raya

Tunggakan Sewa Rusunawa di DKI Rp 35 M Lebih

Jakarta Raya

IKLAN