Senin, 24 September 2018 02:54 WIB
pmk

Headline

Penanganan Gempa Lombok, Butuh Konsentrasi Penuh

Redaktur:

TAMBAH TRAUMA-Anggota TNI melipat bendera merah putih yang ditemukan di dalam reruntuhan di Desa Wadon, Lombok Barat (17/8). IVAN MARDIANSYAH / LOMBOK POST/JPG

INDOPOS.CO.ID – Pemerintah pusat dinilai kurang peduli atas korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ini disampaikan pengamat tata ruang Universitas Trisakti,  Jakarta,  Yayat Supriatna. Hal itu, lanjutnya,  disebabkan adanya dinamika perpolitikan tanah air jelang pemilu serentak 2019. "Saya lihat pemerintah tidak fokus. Ada ketergangguan dari sinyal politik pemilu. Dan juga mempersiapkan pelaksanaan Asian Games," ujar Yayat kepada INDOPOS, kemarin.

Meski begitu,  Yayat menjelaskan bahwa peristiwa gempa Lombok belum bisa diterapkan sebagai darurat nasional,  karena tidak meluasnya sebaran dampak dari gempa tersebut.

"Beda dengan gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh. Dampaknya meluas hingga Nias,  Padang dan wilayah di sekitarnya. Jadi kalau tingkat kerugiannya melintasi banyak wilayah,  mungkin Lombok bisa diterapkan menjadi bencana nasional," jelasnya.

 Terlepas dari status bencana nasional atau tidak,  baginya yang terpenting pemerintah juga cepat tanggap dan full konsentrasi,  khususunya dalam melindungi,  menyelamatkan dan meminimalisir jumlah korban.

"Yang terpenting dalam status tanggap darurat ini,  pemerintah tetap melindungi dan menyelamatkan korban,  yakni kemudahan dan kenyamanan tempat pengungsian serta kemudahan bantuan pangan untuk korban gempa," tegasnya.

Jika gempa selesai,  lanjutnya,  maka pemerintah harus segera meningkatkan status menjadi tahap rekonstruksi. "Setelah tidak ada lagi gempa susulan,   maka masuklah  tanggap rekonstruksi. Yakni penanganan mental para korban,  pembangunan rumah sakit,  rehabilitasi jalan dan rumah. Jadi dengan data yang ada pasca gempa baru bisa diselesaikan lebih terukur, termasuk dana yang digunakan," ucapnya.

Lebih lanjut,  dalam tahap rekonstruksi ini,  Yayat mengimbau pemerintah segera bangun rumah warga dengan bangunan antigempa. "Belajar dari Jepang,  negeri itu sering gempa,  namun jumlah korbanya minim. Sedangkan di Indonesia banyak rumah yang rentan hancur ketika gempa sehingga banyak menyebabkan warga tertimpa reruntuhan bangunan," bebernya.

Dari gempa yang terjadi di NTB, sejumlah pihak mendorong agar kejadian segera ditetapkan oleh pemerintah dengan status darurat nasional agar proses penanganan korban gempa bisa berjalan lebih maksimal.

Menanggapi ini, pengamat kebijakan publik dan keuangan negara, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai bahwa tidak adanya peningkatan status darurat nasional bisa jadi disebabkan terkendalanya keuangan negara. 

"Jadi, tidak ditetapkan Lombok sebagai bencana nasional, karena pemerintah pusat tidak mau mengeluarkan duit yang banyak. Pemerintah pusat lagi pelit dengan pemda," kata Uchok kepada INDOPOS di Jakarta,  Jumat (17/8/2018).

Namun hal yang aneh,  kata Uchok,  saat rakyat sedang membutuhkan pertolongan,  pemerintahan Jokowi mau membayar utang ratusan triliun. "Bisa jadi duit tidak ada untuk rakyat, tapi duit dipakai untuk bayar utang sebesar Rp 400 triliun yang jatuh tempo tahun ini," terangnya.

Sekadar diketahui, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyebutkan utang jatuh tempo yang bakal dibayar pemerintah pada 2018 ini sekitar Rp 400 triliun atau 10,4 persen dari total utang pemerintah yang mencapai Rp 4.034,8 triliun per Februari tahun ini.

"Ya aneh saja, rakyat yang nyata-nyata berteriak minta tolong karena tertimpa musibah,  tapi malah mikirin nyicil utang. Kalau bicara peruntukan,  maka membantu korban Lombok lebih darurat," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa gempa Lombok layak ditetapkan jadi bencana nasional karena didasari lima variabel.  "Yakni jumlah korban cukup banyak, kerugian harta benda cukup besar, kerusakan prasarana dan sarana cukup berat sehingga para korban saja, harus dirawat dalam tenda darurat, dan cakupan luas wilayah yang terkena bencana serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan," terangnya.

Dia menerangkan,  solusinya pemerintah bisa mengambil dana penanganan korban gempa Lombok dari dana cadangan pemerintah. "Sepertinya pemerintah pusat memang tidak bisa menetapkan Lombok sebagai bencana nasional karena tidak memiliki anggaran. Tidak hanya dari dana cadangan,  anggaran di Bendahara umum negara saja, hanya ada sebesar Rp 109.1 miliar untuk pelindungan sosial. Padahal, untuk tangani bencana Lombok, butuh anggaran trilunan rupiah," tambahnya.

Sementara itu,  tim dari Kedeputian Rehabiitasi dan Rekontruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengaku masih melakukan hitung cepat dampak gempa,  yang jumlahnya saat ini mencapai trilunan rupiah.

"Dengan menggunakan basis data per 13 Agustus 2018, kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB mencapai Rp 7,45 triliun," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis, Rabu (15/8).

Menurut Sutopo, angka ini masih akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya data dampak kerusakan yang masuk ke posko. BNPB juga akan menghitung berapa besar kebutuhan yang diperlukan untuk pemulihan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana.

Dirinya pun menjelaskan bahwa akan dilakukan pembangunan di lima sektor. Pembangunan kembali akan dilakukan di lima sektor, yaitu sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor. Menurut Sutopo diperkirakan pembangunan akan memerlukan triliunan rupiah.

"Tidak mungkin semuanya dibebankan pada pemerintah daerah. Sebagian besar pendanaan berasal dari pemerintah pusat. Bantuan dari dunia usaha dan masyarakat sangat diperlukan untuk pemulihan ini. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilakukan selama dua tahun," kata Sutopo. (dil)

Lagi, Duka Lombok

-          Dua gempa kembali mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (19/8) siang. Kedua gempa hanya berselang 4 menit.

-          Gempa pertama bermagnitudo 5,4 skala richter  terjadi sekitar pukul 11.06 WIB. Gempa kedua bermagnitudo 6,5 terjadi sekitar pukul 11.10 WIB.

-          Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, lokasi pusat gempa pertama berpusat di 8.29 LS dan 116.62 BT, sekitar 25 km di arah timur laut dari Lombok Timur. Pusat gempa berada di kedalaman 10 kilometer.

-          Sementara itu, gempa kedua berada di posisi 8,24 LS dan116,66 BT sekitar 32 km ke arah timur laut Lombok Timur. Pusat gempa berada di kedalaman 10 kilometer.

-          Guncangan terasa di Mataram II SIG-BMKG (IV MMI), Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Bima, Besakih, dan Sumbawa Besar II SIG-BMKG(III MMI). Gempa juga terasa hingga Denpasar dan Jimbaran, Bali, serta Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Gempa tidak berpotensi tsunami.

-          Beruntung tidak ada korban jiwa dalam gempa ini.

-          Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat telah terjadi 814 kali gempa susulan pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7.0 yang mengguncang Pulau Lombok dan sekitarnya, Minggu (5/8/2018).

Bank data INDOPOS/Diolah dari berbagai sumber


TOPIK BERITA TERKAIT: #gempa-lombok #gempa-bumi #gempa-lombok-bencana-nasional 

Berita Terkait

IKLAN