Jumat, 16 November 2018 07:27 WIB
pmk

Politik

Mediasi Sengketa Taufik Berlanjut

Redaktur:

GUGATAN - Mediasi penyelesaian sengketa bakal calon DPRD DKI Jakarta atas nama M Taufik dari Partai Gerindra. Bawaslu DKI Jakarta memanggil KPU DKI dan pihak pemohon gugatan, Kamis (16/8) lalu. DARUL/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID – Pasca tercoret tak masuk dalam Daftar Caleg Sementara (DCS), Ketua Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengajukan permohonan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. Sidang mediasi pertama digelar pada Kamis (16/8) lalu. Sedangkan mediasi kedua dilaksanakan Senin (20/8).

Seperti diketahui, M Taufik dalam daftar bacaleg yang diajukan oleh Partai Gerindra DKI ke KPU DKI Jakarta. Sayangnya, mantan ketua KPU DKI Jakarta itu terganjal keberadaan Peraturan KPU No 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sehingga KPU DKI Jakarta menyatakan yang bersangkutan tidak bisa lolos verifikasi dan masuk dalam DCS karena ada aturan yang melarang pencalonan mantan napi korupsi, mantan napi narkoba, dan mantan napi pelecehan seksual pada anak.

Namun, M Taufik tak tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya, Taufik mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu DKI Jakarta. Proses mediasi pun telah dilakukan oleh pengawas pemilu dengan memanggil seluruh pihak terkait.

Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon menyatakan bahwa mediasi berlanjut untuk kedua kalinya yang dijadwalkan Senin (20/8). Ia menegaskan bahwa proses itu diatur dalam tahapan pemilu. Pihaknya akan mengikuti proses mediasi hingga tuntas. “Itu hak beliau (M Taufik),” ujar Betty kepada INDOPOS, Minggu (19/8), di Jakarta.

Secara prinsip, sambung Betty, pihaknya melaksanakan proses verifikasi bakal caleg sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan, terkait dengan larangan pencalonan tersebut sudah menjadi kesepakatan seluruh parpol dan dijadikan berita acara negara. “Kami jalani sesuai aturan,” tegas dia.

Sebelumnya, Komsioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi, beberapa waktu lalu, menuturkan bahwa penanganan sengketa itu dilaksanakan melalui proses mediasi oleh Bawaslu DKI Jakarta. KPU DKI dan pelapor dipertemukan. Pada akhir proses tersebut, Bawaslu DKI akan mengeluarkan amar putusan untuk ditindaklanjuti oleh KPU DKI.

Diberitakan sebelumnya, para bakal caleg yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU DKI Jakarta mencapai 39 orang. Dengan kata lain, para bakal caleg itu dinyatakan tidak lolos alias tidak masuk ke Daftar Caleg Sementara (DCS).

Hasil verifikasi telah diserahkan kepada 16 parpol peserta Pemilu 2019. Sehingga parpol tidak bisa lagi mengganti nama bacaleg. Beberapa penyebab bacaleg tidak lolos verifikasi antara lain, tidak melengkapi berkas dengan ijazah yang dilegalisir, tidak melampirkan surat keterangan dari pengadilan, dan terkena larangan mencalonkan diri sesuai dengan Peraturan KPU No 20/2018. (rul)


TOPIK BERITA TERKAIT: #partai-gerindra #bawaslu 

Berita Terkait

IKLAN