Minggu, 23 September 2018 05:51 WIB
pmk

Jakarta Raya

Kenaikan Tarif Rusunawa Masih Berpolemik

Redaktur:

Foto. NASUHA/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, mengaku heran dengan tarik ulur kebijakan kenaikan harga sewa rumah susun sewa sederhana (rusunawa). Mereka menengarai rencana tersebut tidak melewati kajian yang matang, sehingga menimbulkan polemik, dan bahkan disebut-sebut akan dibatalkan.

“Kasihan gubernur kalau mendapatkan masukan yang kurang tepat dari pejabat di sekitarnya, sehingga sejumlah kebijakan yang dikeluarkan terkesan tidak matang,” ujar anggota Komisi D DKI Jakarta Bestari Barus, Minggu (19/8).

Bestari menyarankan gubernur, untuk segera mengevaluasi pejabat terkait yang mengusulkan kebijakan kenaikan sewa rusunawa ini. Sebab sudah terbukti bahwa itu merupakan keputusan yang salah, dan memberatkan warga. “Kalau perlu segera diganti saja pejabat yang membuat kekeliruan tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, Bestari juga mengaku heran dengan langkah Dinas Perumahan yang menaikkan harga sewa rusunawa. Padahal berdasarkan laporan mereka, ketika tarif belum naik saja pada 2017, para penghuni menunggak sebesar Rp35 miliar.

"Tunggakan saja kemarin masih ada Rp 35 miliar Ini malah dinaikkan retribusinya?" ujar dia.

Bestari mengatakan, pihaknya berencana mempertanyakan seluruh penghuni rusun, apakah setuju dengan kenaikan tarif sewa setelah adanya Pergub Nomor 55 Tahun 2018?

Pihaknya menyangsikan kalau mereka akan setuju lantaran kondisi ekonomi Ibu Kota sedang alami kelesuan. " Kami akan tanyakan ke penghuni rusun, apakah mereka siap dengan rencana kenaikan ini? Apalagi ekonomi saat sedang seperti ini," ungkapnya.

Dia mempertanyakan alasan kebijakan tersebut dilakukan kepada para penghuni rusun yang mendampak juga terhadap warga terprogram atau relokasi. Jika ingin memperbesar retribusi, sebaiknya Pemprov DKI menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) di kawasan perumahan elite.

" Kenaikan pajak tidak harus dari menaikkan tarif retribusi Rusunawa. Kan banyak hunian mewah yang notabene-nya mereka orang mampu. Misalkan saja NJOP dinaikkan, ya di Menteng, Pondok Indah," katanya.

Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengingatkan Pemprov DKI agar tidak menaikkan tarif retribusi Rusunawa. Kendati kebijakan tersebut diperlukan untuk mensubsidi tunggakan yang dilakukan penghuni sebelumnya.

" Data sangat penting, kan penunggak tidak semua mampu. Jadi perlu dievaluasi lagi kebijakan kenaikan tarif retribusi Rusunawa ini," ujar Yayat.

Pengamat asal Universitas Trisakti ini menyebutkan, hingga saat ini sedikitnya ada tunggakan Rusunawa hingga Rp 35 miliar. Hingga saat ini Pemprov DKI belum menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

"Sebaiknya tidak hanya dinaikkan, tapi bagaimana menyadarkan penunggak untuk menyelesaikan tunggakan. Bukan malah mengusir mereka," katanya.

Yayat menduga, kebijakan kenaikan tarif retribusi Rusunawa akan meningkatkan jumlah penunggak. Selain itu, penghuni yang tidak menunggak pun dirugikan.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana menarik kembali Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan. Rencananya Pemprov DKI membuat klasifikasi rumah susun (Rusun).

“ Ini untuk penyesuaian tarif dari Pergub yang beberapa waktu lalu dikeluarkan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah di Jakarta, Jumat (17/8) lalu.

Klasifikasi tersebut, menurut Saefullah berlaku untuk rusun yang baru jadi dan rusun yang sudah lama. Setelah Pergub ditarik, rencananya jajaran Pemprov akan melakukan evaluasi Pergub 55/ 2018.

Namun, Saefullah enggan berkomentar lebih jauh poin-poin yang akan dievaluasi dalam Pergub Tersebut. “ Ya nanti mungkin soal klasifikasi rusunnya, treatment warga bagaimana?,” ucapnya. (nas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #rusunawa 

Berita Terkait

Hapuskan Tunggakan Rusun dengan Pemutihan

Jakarta Raya

Pengelolaan Rusunawa Harus Dirombak

Jakarta Raya

Dinas Perumahan Janji Tertibkan Rusunawa

Jakarta Raya

Pemprov DKI Hapuskan Tunggakan Rusunawa Rp 35 M

Jakarta Raya

Tunggakan Sewa Rusunawa di DKI Rp 35 M Lebih

Jakarta Raya

IKLAN