Rabu, 14 November 2018 01:35 WIB
pmk

Headline

Pemerintah Akan Stop Impor 500 Komoditas

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID – Pemerintah melakukan sejumlah cara untuk menekan defisit neraca perdagangan. Salah satunya adalah dengan menghentikan impor 500 komoditas. Langkah ini akan tetap diambil oleh pemerintah, walau sanksi dari World Trade Organization (WTO) ada di depan mata.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengaku, langkah tersebut harus diambil, untuk menjaga transaksi berjalan agar tidak semakin defisit.

"Fokusnya adalah menjaga keseimbangan nasional. Keseimbangan eksternalnya yang kita anggap perlu untuk kita perkuat. Karena kondisi luarnya itu sangat bergejolak dan di dalam negerinya sendiri kita ingin momentum pertumbuhanya bisa kita jaga dengan hati-hati,” ungkap Sri Mulyani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (20/8). 

Untuk mewujudkan langkah itu, sambung Sri Mulyani, pihaknya tengah berkoordinasi dengan internal Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan dilakukan pembahasan mencari formulasi yang tepat terkait rencana menghentikan impor 500 komoditas. Jangan sampai kebijakan ini justru akan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

"Nanti bagaimana formulasinya,  kita akan bahas sebelumnya. Kami coba untuk di satu sisi menjaga neraca pembayaran yang kemarin dianggap memiliki defisit meningkat, tapi di sisi lain kita tidak ingin mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi," ujarnya. 

Artinya, terang Sri Mulyani, saat ini pihaknya tengah mencari titik keseimbangan dalam kebijakan baru tersebut. Desain kebijakan ini harus dilakukan secara tepat dan hati-hati. Sebab dirinya ingin agar kebijakan itu nantinya tidak mengganggu penerimaan negara. 

Menurutnya, jika kegiatan ekonomi masih tetap dijaga, maka negara tetap akan mendapatkan penerimaan dari sisi perpajakan. "Kita pasti akan transparan kalau ada insentif penerimaan langsung dalam bentuk PPh (pajak penghasilan, red). Tapi kalau kegiatan ekonominya jalan, maka PPn (pajak pertambahan nilai, red)nya bisa masuk,” jelas dia.

Dikatakan, individual taxnya dan kesempatan kerja yang diciptakan juga akan menambah. “Jadi kalau dampaknya lebih bagus, emang tujuannya untuk dukung investasi dan ekspor,” paparnya.

Sri Mulyani juga mengaku, tengah menyiapkan aturan baru terkait pajak penghasilan (PPh) impor. Aturan tersebut nantinya berbentuk peraturan menteri keuangan (PMK) yang masih dibicarakan di internal Kemenkeu.

"Kami masih membicarakan di internalkan Kemenkeu. Ya itu antara Pajak, Bea Cukai dan BKF," kata Sri.

Hanya saja, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini belum mengetahui komoditas apa saja yang akan dibatasi impornya. "Nanti kita identifikasi lagi," tandasnya.

Terpisah, Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto juga mengungkapkan rencana penyetopan impor 500 komoditas tersebut. Menurut dia paling banyak adalah barang konsumsi.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku, Kemenperin bersama Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan tengah mengidentifikasi 500 komoditas impor tersebut.

"Akan direview lagi dan kebanyakan barang konsumsi. Bahan baku tentu tidak dipersulit ya dan juga barang modal," ucapnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (20/8).

Identifikasi yang dilakukan pemerintah, kata Airlangga, untuk mengetahui bahwa 500 komoditas yang merupakan barang konsumsi, bahan baku dan barang modal bisa diproduksi di dalam negeri.

"Substitusi impor kan harus ada barang yang sudah ada di dalam negeri. Nah, itu kita dorong untuk beli di dalam negeri. Tapi kalau barang yang masih diperlukan untuk bahan baku industri, tentu tidak dipersulit," jelas dia.

Langkah pemerintah yang akan menyetop impor 500 komoditas ini pun dilakukan demi memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang belakangan ini terus melemah.

Menurut Airlangga, langkah pemerintah mengidentifikasi impor 500 komoditas ini sudah disampaikan kepada pelaku industri. Bahkan, pihaknya sudah menyediakan produk dalam negeri sebagai pengganti impor.

"Kalau substitusi impor, kita bikin pabrik. Misalnya bahan baku plastik. Kan ada dua pabrik, bahan kimia kita lihat bahan untuk farmasi. Nah, tentu itu akan didorong juga. Kita sudah bahas dengan industri," imbuhnya.

Hanya saja, Airlangga mengaku, proses identifikasi tersebut belum bersifat final. Sampai saat ini pihaknya bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan masih membahasnya.

Sementara, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kebijakan Publik, Danang Giriwardana menyatakan, rencana pemerintah untuk membatasi impor atas 500 komoditas dapat menuai sanksi dari World Trade Organization (WTO).

Menurutnya, pembatasan atas jenis barang konsumsi bisa dipandang sebagai restriction oleh Indonesia dalam perdagangan internasional. "Barang konsumsi, ketika kita melakukan restriksi, masuk dalam non tariff barrier, yang akan dilihat Indonesia melakukan proteksi lagi. Ini kan termasuk regulasi seperti itu, melarang ini itu," jelas Danang ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (20/8).

Dia meminta pemerintah waspada soal rencana tersebut, yang bakal dilihat oleh WTO sebagai kesalahan. "Kita baru kena (sanksi) yang US$ 350 juta. Apa mau masuk lagi? Janganlah," tuturnya.

Danang melanjutkan, banyak di antara barang-barang tersebut yang masih dibutuhkan oleh industri dalam negeri. Sebab, banyak bahan baku yang tak bisa kita produksi di dalam negeri.

Pada kasus sebelumnya, dia juga mencontohkan, bagaimana produk holtikultura Indonesia yang dipersoalkan oleh Amerika Serikat. Maka dari itu, pemerintah harus berhati-hati dalam memilih barang apa saja yang impornya akan dibatasi.

Dia memaklumi bagaimana pemerintah ingin mengurangi ketergantungan impor. Hal tersebut memang berdampak besar atas ketergantungan Indonesia dengan mata uang asing.

"Pesan kami kepada Menteri Keuangan adalah mesti benar-benar spesifik. 500 barang yang terpilih itu harus hati-hati dipilihnya. Karena itu termasuk di dalamnya ada bahan baku penolong, barang modal dan bahan baku penolong," jelas Danang. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #impor-500-komoditas 

Berita Terkait

IKLAN