Selasa, 13 November 2018 01:48 WIB
pmk

Nasional

PP Muhammadiyah Angkat Bicara Kasus Protes Azan

Redaktur:

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

INDOPOS.CO.ID - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menanggapi kasus Meiliana, warga Tanjung Balai, Sumatera Utara, divonis 18 bulan penjara karena memrotes volume suara azan.

Haedar mengatakan, pihaknya menghormati keputusan pegadilan atas kasus yang menjerat Meiliana itu. Namun yang terpenting, kata Haedar adalah bagaimana masyarakat bisa memupuk sikap toleransi antarsesama.

"Kita menghormati setiap keputusan pengadilan. Di luar itu, yang paling penting bagaimana kita seluruh warga bangsa yang beragama dan masyarakat itu terus saling memupuk toleransi. Kuncinya di situ," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

Haedar mengatakan, jika sudah masuk ke ranah hukum, maka proses dan keputusannya harus dihormati. Jika ada yang tidak puas dengan keputusan pengadilan, tinggal melakukan upaya hukum lainnya, yakni banding.

"Kalau ranah hukum kan ranah yang memang hitam putih, dan dia kalau kita bersengketa secara sosial tidak tuntas ya di ranah hukum. Nah, kalau dihukum kita terima putusan hukum. Bagi yang tidak puas naik banding," katanya.

Haedar menambahkan, Muhammadiyah berkomitmen bagaimana agar sikap toleransi dan saling memahami itu tumbuh subur di masyarakat.

"Misalkan di masjid tahu bagaimana menjaga perasaan orang yang beda agama, yang di gereja juga begitu. Warga juga jangan terlalu sensitif juga. Kadang masyarakat kurang proporsional juga. Kalau ada hiburan kadang tanpa izin gede-gede suaranya sering nggak terganggu, tapi ada suara azan sedikit kencang terganggu. Ini kan saya pikir kalau dipupuk itu ada kedewasaan sehingga tidak semua hal masuk ke ranah hukum," katanya.

Lantas, apakah Muhammadiyah menilai sikap Meiliana itu menista agama? "Kita, karena sudah masuk ranah hukum, sudahlah apa yang jadi ranah hukum jadi wilayah hukum. Yang wilayah agama itu pesan kami itu tadi. Jangan semua dimensinya dimensi hukum, dimensi hitam putih, tapi juga dimensi toleransi dari semua pihak baik dari umat beragama ataupun masyarakat," jawab Haedar.

Terkait dengan suara azan, Haedar mengatakan suara panggilan salat itu memang harus terdengar oleh jemaah. Namun soal seberapa keras suaranya, semuanya ada kadarnya. Terkait hal ini, kata Haedar, perlu ada dialog antarmasyarakat.

"Azan harus terdengar sehingga yang dengar tahu dipanggil azan. Kalau di dalam hati nggak kedengeran jemaah. Soal seberapa volume suara itu tentu kan punya kadar masing-masing. Bukan soal besar kecil suara azan, begitu juga nanti suara di gereja. Tapi ini ada rasa yang hilang antar warga masyarakat. Ini yang mesti kita bina. Yang satu saking semangatnya azan kencang, yang satu terlalu sensitif juga. Padahal ketika dengar lagu dangdut di samping dia nggak terganggu. Ada sesuatu yang perlu di dialogkan," katanya. (aen)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #warga-protes-adzan #kasus-meiliana #pp-muhammadiyah #haedar-nashir 

Berita Terkait

IKLAN