Rabu, 26 September 2018 04:14 WIB
pmk

Headline

Ibu Zumi Zola Terima Rp 300 Juta

Redaktur:

SIDANG PERDANA - Gubernur Jambi non-aktif Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi miliaran rupiah. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Gubernur Jambi non-aktif Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 40,477 miliar ditambah 177,3 ribu dolar AS (sekitar Rp 2,594 miliar).  Kemudian, 100 ribu dolar Singapura (Rp1,067 miliar) plus satu unit mobil merek Toyota Alphard dan menyuap pimpinan serta anggota DPRD Jambi yang berjumlah 53 orang dengan total keselurahan suap Rp 17,49 miliar. Zumi menerima dakwaan akumulatif ini tanpa eksepsi dengan mensyaratkan satu catatan. Dakwaan ini dibacakan tim jaksa penuntut umum KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

Jaksa KPK, Rini Triningsih pada dakwaan pertama terkait gratifikasi merinci kronologi penerimaan uang haram itu. Menurut Jaksa, uang didapat dari para rekanan proyek Pemprov Jambi pada rentang waktu tahun 2016-2017. Dana diterima Zumi Zola sejak dirinya dilantik menjadi Gubernur Jambi periode 2016-2021 pada tanggal 12 Februari 2016. 

"Zumi Zola Zulkifli telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima gratifikasi atau hadiah," kata Jaksa Rini.

Lebih lanjut ia mengatakan, hadiah yang diterima oleh mantan pesinetron itu melalui tiga orang kepercayaannya, yakni Apif Firmansyah Rp 34,6 Miliar, Asrul Pandapotan Sihotang Rp Rp 2,7 Miliar dan sejumlah USD 147,300 serta satu unit mobil Toyota Alphard. Lalu melalui Arfan Rp 3,068 Miliar, USD 30,000 serta SGD100,000.

Apif dan Asrul merupakan kawan lama suami Sherrin Tharia, tim suksesnya ketika berlaga dalam Pilgub Jambi 2015. Lalu setelah dilantik, Zumi memasukan nama mereka dalam bagian tim yang mengisi pos-pos strategis untuk mengatur uang proyek fee (ijon) terhadap para rekanannya maupun mengumpulkan fee dari para Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Jambi. 

Sedangkan Arfan merupakan Kabid Binamarga Dinas PUPR Jambi yang kemudian diangkat menjadi Kadis PUPR Provinsi Jambi. Ia menggantikan Dody Irawan yang mengundurkan diri pada 29 Agustus 2017.

Jaksa Rini menuturkan, dalam memberikan mandat terhadap orang-orang kepercayaannya, Zumi selalu menanamkan prinsip agar loyal, royal, total dan bersedia membantu kebutuhan finansial Zumi beserta keluarganya.

Dijelaskan Jaksa Rini, gratifikasi yang terkumpul dengan total sekitar Rp 44 Miliar digunakan Zumi untuk pelbagai kepentingan pribadinya seperti biaya pelunasan piutangnya selama masa kampanye tahun 2015, biaya akomodasi DPD PAN Jambi untuk berangkat ke Jakarta menghadiri pelantikan Zumi, memajukan Zumi Laza (adiknya) sebagai Ketua DPD PAN dan Wali Kota Jambi 2018, biaya acara Pisah Sambut Muspida pada bulan Mei 2016, hingga biaya membeli 10 hewan qurban pada Hari Raya Idul Adha tahun 2016 serta biaya kunjungan ke Amerika Serikat dan Umroh pada bulan Februari 2017.

Tak hanya itu, Zumi juga memberikan uang haram tersebut kepada Ibunya, Harmina dan Sherrin (istri Zumi) guna keperluan pribadi masing-masing.

"Asrul Pandapotan Sihotang pada September 2017 dan Oktober 2017 di Pondok Labu, Jakarta Selatan, atas permintaan terdakwa memberikan uang kepada Harmina Djohar (ibunda terdakwa).  Melalui orang kepercayaannya yang bernama Adi yakni sejumlah Rp 200 juta dan Rp 100 juta," ungkap Jaksa Rini.

Selain itu, uang yang telah dikumpulkan oleh orang kepercayaannya tersebut digunakan oleh Zumi Zola untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar memuluskan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah APBD Jambi Tahun 2017 dan 2018. Jaksa menyebutkan uang yang diberikan Zumi senilai Rp 16,490 miliar.

"Zumi Zola telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, memberi atau menjanjikan sesuatu yakni berupa uang yang direalisasikan kepada pimpinan dan anggota DPRD provinsi Jambi periode 2014-2019," katanya.

Zumi didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Usai persidangan, Zumi yang tampak masih menebar senyum menyatakan tidak akan mengajukan sidang eksepsi karena dirinya menghormati proses hukum yang berlaku. 

"Saya dari awal komitmen kooperatif dan hari ini juga begitu, selanjutnya juga begitu. Jadi pada intinya daya ikuti saya hormati semua proses hukum yang berlaku. Tadi sudah kita sama sama denger (pembacaan dakwaan). Kita berharap ini bisa berjalan dengan lancar," paparnya sembari meninggalkan arena sidang.

Ditempat sama, kuasa hukum Zumi, Muhammad Farizi merinci alasannya tak menolak dakwaan empat jaksa KPK. Akan tetapi, pihaknya memberi satu catatan penting terhadap dakwaan tersebut. Ia meminta agar majelis hakim memisahkan dakwaan suap dan gratifikasi tersebut.

Farizi menilai, dakwaan gabungan dalam perkara yang sama itu tidak boleh dilakukan. Karena tiap metodenya berdiri sendiri-sendiri.

"Nah tadi di situ saya minta catatan karena di dalam dakwaan pertama cerita gratifikasi, dakwaan kedua cerita suap. Tapi uang-uangnya tidak dipisah, uang yang mana? orang yang sama," urainya.

Selanjutnya atas dasar permintaan kliennya untuk kooperatif, maka pihaknya meminta perkara ini langsung pada pokok perkara supaya lebih jelas. Selain itu, hal ini penting agar para saksi tidak diperiksa berulang kali dalam persidangan.

"Jangan sampai saksinya dibolak-balik, cerita hal yang sama pada dua dakwaan, karena nanti ini resikonya di akumulatif, ditambahkan kan itu resikonya untuk beliau," katanya.

Farizi menuturkan, sebenarnya Zumi telah mengakui bahwa ada gratifikasi yang diberikan pada kliennya itu. Bahkan ia mengklaim, sudah ada barang bukti yang dikembalikan, diantaranya ketika Zumi diberikan uang untuk berangkat umroh. Namun ketika diperiksa lebih lanjut oleh KPK, kata Farizi, kliennya tak mengetahui secara pasti sosok pemberi gratifikasi tersebut. Begitu pun dengan permainan proyek fee (ijon) yang jaksa menduga dilakukan Zumi.

"Sampai saat ini beliau (Zumi) bilang, saya tidak mengerti bagaimana uang-uang itu ada dan diambil dari fee proyek bahkan dia sampai terkaget kaget. Ternyata besar sekali, gila, katanya gitu. Aduh kok bisa sampai sebesar ini. Oke itu (Zumi) salah karena membiarkan ini maka beliau siap dihukum. kenapa? Beliau tidak pernah mau mencoba mencari tahu apa yang terjadi di balik ini," papar Farizi.

Sedangkan untuk sidang lanjutan dengan terdakwa Zumi, majelis hakim merencanakan dilaksanakan pada 3 September 2018. (jaa)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #zumi-zola 

Berita Terkait

IKLAN