Sabtu, 22 September 2018 02:49 WIB
pmk

Headline

Inpres Rp 4 T untuk Lombok, Pramono: Negara Kita Masih Mampu 

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Presiden Joko Widodo telah menandatangani instruksi presiden (Inpres) untuk menanggulangi dampak bencana gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat. Disiapkan dana sebesar Rp 4 triliun yang terutama diperuntukkan bagi pembangunan kembali rumah masyarakat.

Saat ini pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp 985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok. Inpres tersebut menunjuk Menteri PUPR ditugaskan sebagai koordinator, dibantu oleh TNI-Polri dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk segera merehabilitasi, melakukan normalisasi terhadap fasilitas-fasilitas utama yang mengalami kerusakan.

“Pemerintah daerah di seluruh Indonesia, juga sudah  bergotong royong membantu mereka yang terdampak musibah gempa di Lombok,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan, Kamis (23/8). Hal ini juga diungkapkannya dalam situs setkab.go.id.

Penjelasan resmi ini sekaligus upaya Pemerintah membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebutkan, bahwa Pemerintah hanya menyiapkan dana Rp38 miliar untuk gempa Lombok. "Anggarannya Rp 4 triliun lebih," ujar Pramono. 

Besarnya jumlah tersebut cukup beralasan. Pasalnya cukup banyak bangunan yang rusak.  Menurut Pramono , untuk mengganti rumah yang rusak saja, dibagi menjadi tiga klasifikasi. Yakni  berat, ringan dan  sedang, dengan nilai bantuan sebesarRp 50 juta, Rp25 juta, dan Rp10 juta. 

Pramono menambahkan,  Instruksi Presiden (Inpres) mengenai penanganan gempa Lombok sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. "Intinya, Inpres ini mengatur bahwa bencana di Lombok itu penanganan sepenuhnya seperti bencana nasional," jelasnya.

Menurut Pramono,  kenapa tidak menjadi bencana nasional, karena kalau bencana nasional, maka orang asing itu bisa masuk seenaknya. “Kita masih mampu untuk menangani sendiri. Bangsa ini masih mampu untuk menyelesaikan persoalan Gempa Lombok itu sendiri," ujarnya. 

Ia mencontohkan, kemarin Wakil Presiden berangkat ke Lombok. Sedangkan Minggu lalu giliran Presiden. Maka Kamis (23/8) malam, Panglima TNI dan Kapolri akan berangkat memimpin langsung koordinasi di lapangan. Artinya kata dia, pemerintah pusat begitu menaruh perhatian dan harapan besar terhadap bencana gempa lombok.

Adapun mengenai substansi dasar dari Inpres Penanganan Dampak Gempa Lombok, menurut Seskab, adalah memerintahkan kepada Menteri PUPR sebagai koordinator dibantu oleh TNI-Polri dan BNPB untuk segera merehabilitasi, melakukan normalisasi terhadap fasilitas-fasilitas utama yang mengalami kerusakan.

Terpisah,  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, anggaran yang diambil dari dana siap pakai BNPB itu bakal dibagikan ke setiap rumah yang sudah diidentifikasi pemda setempat.

"Dana yang diberikan Rp 50 juta per rumah, dibangun mereka sendiri. Mereka harus bekerja. Jadi makanya sekarang sudah saatnya tagline-nya, Lombok Bangun Kembali," katanya di Auditorium Utama LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Menurut Basuki, pembangunan rumah akan dimulai awal September nanti. Hal itu untuk mengantisipasi gempa susulan yang bisa mengganggu jalannya pembangunan. "Sehingga dalam dua minggu ini persiapan," katanya.

Pembangunan rumah warga secara keseluruhan ditargetkan rampung pada enam bulan ke depan. Untuk tahap awal, baru sebanyak 11 ribu rumah yang dibangun. "Kalau sekarang ini yang baru diverifikasi 11 ribu rumah yang sudah tanda tangan bupati. Kalau kali 50 berarti kan 500 sekian miliar, padahal kan lebih dari itu jumlahnya," imbuh Basuki. 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo,  pada 20 Agustus 2018, mengirimkan surat ke seluruh Gubernur di seluruh Indonesia, yakni dalam hal  bantuan  keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam.  Terkait surat tersebut, Kepala Pusat Penerangan 

Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, sebagaimana diketahui gempa di Lombok sudah terjadi berkali-kali. Menurutnya, Pemerintah Daerah sudah memberikan bantuan.  "Bahkan Penjabat Gubernur Jawa Barat sudah ke sana untuk memberikan bantuan secara langsung," ujar Bahtiar, Kamis (23/8).

Menurutnya,  hal yang sama sebenarnya  sudah dilakukan di sejumlah daerah. Seperti di Jogjakarta. "Selain itu kenapa surat itu juga keluar, karena sebelumnya Pemda  NTB juga berkirim surat pada 6 Agustus 2018, yang tembusannya ke Mendagri, terkait permohonan bantuan keuangan," jelas Bahtiar. 

Sejumlah daerah banyak bertanya, mekanismenya. Nah, supaya tidak bermasalah Mendagri kemudian mengeluarkan surat edaran. "Saat ini sudah banyak  daerah yang gotong royong membantu. Sudah banyak yang berpartisipasi," jelasnya.

Surat itu edaran itu  juga tidak bersifat wajib.  Tapi dikembalikan ke daerah sesuai kemampuan daerah. Walaupun begitu, rupanya sudah banyak pemda yang gotong royong membantu saudara kita di Lombok, yang terdampak bencana gempa. "Jumlah pemda yang gotong royong membantu cukup banyak," pungkasnya.  

Sementara itu, saat hendak di konfirmasi terkait kesiapan anggaran, rombongan Kementerian Keuangan, Kamis (23/8/2018) sedang berada di Lombok, NTB.  "Kami lagi di Lombok," jelas Kabiro Humas Kemenkeu Nufransa Wira Sakti, melalui pesan WA nya, Kamis (23/8).

Saat ditanya mengapa belum menaikan status gempa di Lombok jadi bencana nasional. Nufransa mengatakan, "Yang ini bukan wewenang Kemenkeu," jelasnya. 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang saat ini sedang berada di Lombok, NTB, melalui akun Facebook-nya menjelaskan, pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok, yang terdiri dari Rp557,7 miliar melalui BNPB dan sebesar Rp428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga.

"Pemerintah akan membangun kembali atau melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, agar kehidupan masyarakat Lombok dapat kembali normal dan kegiatan ekonomi serta masyarakat serta pemerintahan dapat bangkit kembali  secara lebih cepat," jelas Sri Mulyani.

Ia menambahkan, sejak terjadinya gempa, Pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan untuk kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat melalui belanja APBN 2018 yang dialokasikan pada beberapa kementerian/lembaga. 

Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) telah menyiapkan anggaran Rp1,1 triliun dalam Program Penanggulangan Bencana, yang oleh BNPB dapat digunakan sebagai sumber dana pertama untuk pemberian bantuan ke Lombok. Dari alokasi ini, telah dicairkan Rp557,7 miliar, antara lain untuk operasi dan logistik seperti makanan, family kit, sandang, dan tenda.

"Tahap pertama santunan untuk perbaikan 5.000 (lima ribu) rumah yang rusak berat, dengan besaran santunan Rp50 juta/rumah telah dicairkan. Tahap kedua santunan perbaikan 5.000 rumah rusak berat, dan kemudian rumah rusak ringan/sedang masih sedang disiapkan Pemerintah cq Kementerian Keuangan dan BNPB. pemerintah terus melakukan pemeriksaan/verifikasi keseluruhan jumlah rumah yang rusak, sehingga dapat segera diberikan bantuan dan dibangun kembali," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut ia menjelaskan, beberapa kementerian/lembaga lain juga telah menyalurkan bantuan, total sebesar Rp428,1 miliar. Diantaranya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp230 miliar untuk bantuan guru, tenda darurat pembelajaran, peralatan mobile & school kit. Kementerian PUPR Rp176,2 miliar untuk memobilisasi bantuan berupa mobil tangki air, mobil sanitasi, dumptruck, toilet cabin, genset, dan tenda hunian darurat. Kementerian Sosial Rp12,6 miliar untuk bantuan logistik (sandang, pangan, tenda), santunan ahli waris, paket sembako dan pendirian dapur umum. Kementerian Kesehatan Rp7,8 miliar untuk logistik kesehatan lingkungan, obat-obatan, logistik gizi, orthopedic set, tenda pos kesehatan, logistik persalinan, dan peralatan kesehatan lainnya. 

Kementerian ESDM Rp1,5 miliar untuk pembuatan sumur tanggap darurat di lokasi pengungsian. Selain itu, TNI dan Polri juga telah memobilisasi pasukan dan peralatan untuk membantu pencarian dan penyelamatan korban.

"Dalam APBN 2018 untuk mengantisipasi kejadian bencana, telah disiapkan Cadangan Bencana sebesar Rp3,3 triliun, yang penggunaannya akan dikoordinasikan bersama BNPB,” jelasnya.

Dikatakan, BNPB telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk tambahan bantuan ke Lombok. Proses penyediaan tambahan anggaran untuk menangani sejumlah kerusakan yang meliputi : rumah tinggal penduduk, sekolah, jalan, jembatan, gedung kantor pemerintah, pasar, dan sarana-prasarana sosial ekonomi lainya," tambahnya. 

Adapun anggaran APBN 2018, menurut Sri Mulyani,  disediakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali yang akan dipergunakan pada tahun 2018 ini.

Selain anggaran untuk BNPB Pemerintah masih memiliki kesempatan untuk merealokasi dan merevisi anggaran dari kementerian/lembaga untuk memberikan percepatan bantuan bantuan bagi masyarakat Lombok, sesuai kebutuhan dan sesuai sisa waktu yang cukup untuk pelaksanaan dan pencairan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2018.

Proses perbaikan dan pembangunan kembali daerah Terdampak bencana di Lombok akan berlangsung sepanjang tahun 2018. Untuk tahun 2019, dalam RAPBN 2019 yang sudah disampaikan Pemerintah ke DPR, Pemerintah sudah menyiapkan anggaran pada beberapa Kementerian/Lembaga seperti BNPB, Kemensos, Kemendikbud, Kemendes & Transmigrasi dan lainnya sekurangnya Rp1 triliun, yang dapat segera pada awal tahun anggaran 2019, atau direalokasi/direvisi oleh kementerian/lembaga terkait di awal tahun 2019, untuk menjamin kelanjutan pemberian bantuan dasar dan perbaikan/pembangunan kembali paska bencana gempa.

Selain dana tersebut, dalam RAPBN 2019 telah disiapkan Cadangan Bencana yang lebih besar, yang juga akan dapat digunakan untuk lanjutan bantuan dasar dan rehabilitasi & rekonstruksi sesuai kebutuhan untuk mengembalikan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terkena bencana, termasuk untuk masyarakat Lombok. Antisipasi perencanaan tersebut sudah disiapkan pemerintah dari awal untuk melanjutkan dukungan Pemerintah dalam pembangunan daerah yang terkena dampak bencana di Lombok agar kembali normal.

Selain penyiapan anggaran untuk bantuan penanganan bencana, Pemerintah juga telah membangun dan melaksanakan sistem mitigasi dan penanganan bencana yang lebih baik dan diharapkan semakin baik dari tahun ke tahun. Kita telah memiliki BNPB dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menjadi lokomotif penanganan bencana di lingkup nasional dan daerah. Dengan sistem penanganan bencana yang lebih baik, kita harapkan anggaran yang telah disiapkan akan dapat disalurkan dan didistribusikan secara tepat sasaran dan lokasinya, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu.

"Kementerian Keuangan juga akan melakukan percepatan penyaluran TKDD terkait dengan kabupaten/kota yang terdampak gempa dengan memberikan relaksasi pada prosesnya dengan tetap memperhatikan governance yang ada," jelas Sri Mulyani. 

Dari sisi perpajakan, untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di Pulau Lombok, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kebijakan mengenai pengecualian pengenaan sanksi perpajakan atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.

"Pemerintah berterima kasih kepada banyak lembaga swasta, masyarakat, serta stakeholder lainnya yang juga telah membantu langsung ke masyarakat yang terkena musibah,” kata Menkeu.

Menurut dia, Konsistensi dari komitmen Pemerintah akan terus berlanjut sampai masyarakat Lombok kembali pulih dan dapat meningkatkan kembali kesejahteraan hidupya. “APBN adalah instrumen untuk menjaga  masyarakat, perekonomian, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Sri Mulyani. (dai/nug)


TOPIK BERITA TERKAIT: #gempa-lombok 

Berita Terkait

IKLAN