Selasa, 20 November 2018 03:36 WIB
pmk

Hukum

Dua Kasus Korupsi AP I Dihentikan Kejagung

Redaktur:

Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Warih Sadono saat ditemui kantornya, Jumat (24/8/2018). Yudha Krastawan

INDOPOS.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menghentikan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Angkasa Pura (AP) I. Kali ini, korps adhyaksa menghentikan sekaligus dua kasus di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Kedua kasus yang di-SP3 itu antara lain, dugaan penyelewengan kontrak kerjasama antara PT AP I dengan PT GVK Service dan dugaan penyimpangan pembangunan infrastruktur Bandar Udara (Bandara) Ngurah Rai Bali. 

Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejagung, Warih Sadono mengungkapkan, kedua kasus itu dihentikan karena dinilai tidak cukup bukti. "Dua-duanya tidak cukup bukti, makanya dihentikan," ungkap Warih saat dijumpai di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejagung, Jakarta, Jumat (24/8/2018). 

Namun soal bagaimana dan kapan kedua kasus itu dihentikan, Warih enggan merinci secara detil. Dia hanya menerangkan, bahwa penghentian kedua kasus itu setelah melalui proses pemeriksaan alat bukti. 

Soal penyelewengan kontrak kerjasama antara AP I dengan PT GVK Service misalnya, disebutkan Warih, penghentian kasusnya itu setelah diperoleh keterangan ahli dan saksi.  

"Pendapat ahli ada yang menyatakan kalau kasusnya itu termasuk ranah perdata, bukan pidana, sehingga masih bisa ditoleransi," ungkapnya. 

Begitu juga pendapat dari Tim Ahli dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). "Ahli Jamdatun juga berpendapat demikian. Kasusnya itu bisa diselesaikan secara perdata," tambahnya. 

Sementara soal penyimpangan pembangunan infrastruktur Bandara I Gusti Ngurah Rai, ditambahkan mantan Deputi Penindakan KPK ini juga masih ada toleransi untuk dihentikan. Ini mengingat kerugian negara kasus tersebut yang jumlahnya relatif kecil. "Nilainya (kerugiannya) tidak seberapa kalau dirupiahkan," jelasnya. 

Kasus penyelewengan kontrak kerjasama antara AP I dengan PT GVK Service dan pembangunan infrastruktur Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sudah lebih dari setahun disidik oleh Kejagung. Namun hingga kasusnya dihentikan, belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Kejagung beralasan belum memperoleh bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. 

Sebelum ini, Kejagung juga pernah melakukan penyidikan terhadal Angkasa Pura I terkait kasus‎ pengadaan lima unit mobil pemadam kebakaran tahun anggaran 2011, senilai Rp63 miliar. Berdasarkan sprindik khusus yang diterbitkan 2015 lalu, dalam kasus mobil damkar, telah ditetapkan dua orang tersangka yaitu, Tommy Soetomo selaku Dirut AP I (saat itu) dan Hendra Liem selaku Direktur PT Scientek.

Namun, kasus tersebut tak kunjung berkembang ke penuntutan setelah diterbitkannya SP3 oleh Kejagung. Alasan dihentikannya kasus tersebut karena tidak ditemukan selesih harga (kerugian negara) berdasarkan hasil audit BPKP. Dengan SP3 tersebut, kedua tersangka pun lolos dari proses hukum alias dibebaskan.(ydh)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #kasus-korupsi-ap-i #kejagung 

Berita Terkait

IKLAN