Jumat, 21 September 2018 02:17 WIB
pmk

Headline

Idrus Mundur, Anak Ideologis Jadi Mensos

Redaktur:

Agus Gumiwang (tengah) menggantikan Idrus Marham usai dilantik Presiden Jokowi. Foto: jawapos

INDOPOS.CO.ID - Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Sosial. Idrus Marham menyatakan mundur sebagai menteri sosial (mensos). Pergantian ini disebut-sebut, karena politikus Partai Golkar itu tersandung kasus suap PLTU Riau-1. Tak hanya sebagai mensos, Idrus juga menyampaikan pengunduran di jajaran kepengurusan Partai Golkar.Jumat (24/8) dilangsungkan pelantikan mensos baru Agus Gumiwang Kartasasmita oleh Presiden Joko Widodo.Dan, prosesi serah terima jabatan dari Idrus Marham ke Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) di kantor Kemensos tadi malam berlangsung hangat. Berkali-kali Idrus menyampaikan kedekatannya dengan Agus. "Saya panggil Kang Agus. Antara kami berdua tidak bisa dipisahkan," tutur Idrus yang membuka sambutan.

Idrus menyebut dirinya adalah anak ideologis Ginanjar Kartasasmita. Sementara Agus adalah anak biologis dan ideologis Ginanjar. Dia menyebut meniti karir bersama di Partai Golkar. Idrus juga menyebut Agus adalah sosok pribadi yang tidak sombong.

Usai menerima ucapan dari sejumlah pejabat dan pegawai Kemensos, Agus menyampaikan beberapa rencananya ke depan. "Saya sudah menghubungi Pak Sekjen Kemensos, untuk mengatur secepatnya saya ke Lombok," jelasnya. Upaya itu dilakukan untuk mengecek kondisi terkini penanganan korban dan rehabilitasi pasca bencana gempa.

Menurut dia akibat gempa Lombok, sendi-sendi kehidupan sosial setempat telah rusak. Sehingga upaya rehabilitasi perlu dikawal supaya berjalan sesuai dengan rencana. Dalam proses rehabilitasi, konsentrasinya membangun rumah rakyat. Data Kemensos menyebutkan ada 72 ribu lebih rumah rusak. Diantaranya ada 32.700-an rumah rusak berat. Kemudian sebanyak 2.400 unit rumaj rusak sedang. Lalu 31 unit rumah rusak ringan. Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi rumah rusak selesai dalam waktu enam bulan harus selesai.

Secara umum Agus mengatakan akan berupaya meningkatkan daya beli masyarakat. Khususnya masyarakat kurang mampu yang selama ini menjadi sasaran program jaminan sosial di Kemensos. "Dalam waktu yang tidak lama ini, harus ada prioritas," katanya.

Dia menyebutkan durasi kerja kabinet sekarang tinggal sekitar sepuluh bulan lagi. Dalam tempo yang tidak terlalu lama itu, Agus akan melanjutkan program-program yang sudah berjalan. "(Masih, Red) Ada banyak PR di bidang sosial," katanya. Di antaranya meskipun angka kemiskinan turun, tidak bisa berpuas diri.

Lantas bagaimana dengan posisi Agus Gumiwang di Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Pasangan Jokowi - Ma'ruf? Sekretaris TKN KIK Hasto Kristiyanto mengatakan, saat ini Agus berada di tim pemenangan sebagai bendahara TKN bersama Sakti Wahyu Trenggono. Jadi, ada dua orang yang menjadi bendahara.

Sekjen PDIP itu mengatakan, dia belum tahu nasib Agus di tim pemenangan. "Kan baru dilantik," kata dia. Menurut dia, pihaknya akan berkonsultasi dengan Jokowi terkait persoalan tersebut. Ia belum bisa memastikan apakah posisi Agus diganti orang lain.

Tentu, lanjut dia, Jokowi yang berwenang memutuskan posisi bendaharan. Sampai saat ini, lanjut Hasto, belum ada pembahasan soal jabatan Agus di bendahara.

Dia menegaskan bahwa persoalan yang menimpa Idrus tidak akan menganggu tim kampanye Jokowi. Persoalan itu juga tidak akan memperburuk citra calon incumbent. Malah, kata dia, mundurnya Idrus membawa imej baik. Sebab mantan sekjen Partai Golkar itu meletakkan jabatannya untuk fokus menyelesaikan kasus yang dihadapinya.

Sekadar diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan Idrus Marham sebagai tersangka terkait pengembangan penyidikan kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Idrus diduga menerima janji aliran duit terkait perkara itu.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menjelaskan, dalam proses penyidikan KPK tersebut ditemukan sejumlah fakta baru dan bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi, surat, dan petunjuk sehingga dilakukan penyidikan baru pada 21 Agustus 2018.’’Dengan satu orang tersangka, yaitu IM (Idrus Marham)," ujarnya di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (24/8).

Idrus dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Idrus diduga bersama-sama tersangka sebelumnya, yaitu Eni Maulani Saragih, menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo. Saat itu Eni diduga KPK menerima keseluruhan Rp 4,5 miliar dari Kotjo, yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Duit itu diduga untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1. Perusahaan Kotjo itu memang masuk sebagai konsorsium yang akan menggarap proyek tersebut. 

Terpisah, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto membeberkan alasan terpilihnya AGK. Menteri Perindustrian itu menyebut, selama ini Partai Golkar menyiapkan AGK sebagai pejabat publik, namun selalu batal.

Oleh sebab itu, sambung Airlangga, ketika Idrus Marham memilih mundur dari posisinya sebagai menteri sosial, nama AGK lah yang akhirnya terpilih. Terlebih, bila putra Ginandjar Kartasasmita itu pernah disiapkan menjadi ketua DPR menggantikan Setya Novanto, namun pada akhirnya nama Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang terpilih.

"Jadi AGK sudah masuk dalam short list terus. Ini mungkin urut kacangnya lah di partai," ungkapnya kepada wartawan di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (24/8) petang.  

Menurut Airlangga, AGK punya pengalaman yang mumpuni sebagai anggota parlemen. AGK juga tidak maju sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) di pemilu 2019 mendatang, sehingga dirinya bisa lebih fokus sebagai menteri sosial.

Untuk menentukan siapa pengganti Idrus di DPP dan pengganti AGK sebagai Plt Ketua DPD Golkar DKI Jakarta serta Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, kata Airlangga, pihaknya menggelar rapat pleno partai. 

Selain jabatan di parlemen, masih menurut Airlangga, jabatan AGK sebagai bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja, juga akan digantikan. "Tentu dalam pemenangan timses ada penggantinya. Tentu akan kami kordinasi secara keseluruhan," jelas Airlangga.

Namun, menurutnya, pengganti AGK dalam TKN belum bisa diumumkan kemarin. Pergantian nama dalam tim pemenangan harus dibicarakan bersama partai koalisi. "Karena harus berkoordinasi dengan tim secara keseluruhan. Kemungkinan Senin (27/8) baru akan dihasilkan siapa penggantinya," imbuhnya.

Mengenai pengganti Idrus sebagai pengurus DPP Golkar, tutur Airlangga, Golkar telah menunjuk Ketua Komisi III DPR RI, Kahar Muzakir. "DPP Golkar telah menunjuk pengganti Pak Idrus, yaitu Pak Kahar Muzakir, Ketua Komisi III," ujarnya.

Airlangga juga menuturkan, pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Idrus sebagai pengurus Golkar pada Jumat (24/8). Adapun alasan pengunduran Idrus yang disampikan ke Golkar yakni, karena ingin fokus menghadapi kasus hukumnya.

"DPP Golkar sudah menerima surat pengunduran diri Bapak Idrus Marham tertanggal 24 Agustus, hari ini dan DPP memberikan apresiasi atas kerelaan Pak Idrus Marham juga terhadap jiwa kesatria Pak Idrus Marham untuk mengundurkan diri sebagai pengurus DPP Partai Golkar supaya yang bersangkutan bisa fokus untuk menghadapi masalah hukum," paparnya.

Airlangga mengatakan, sikap Idrus yang mengundurkan diri untuk menghadapi kasus hukum yang menjeratnya tersebut patut diapresiasi. Idrus telah memberikan contoh budaya politik yang baik. "Kita semua berdoa agar pak Idrus Marham tabah menghadapi ujian ini dan ini merupakan budaya politik yang baik dan patut menjadi contoh bagi siapapun," katanya.

Dalam kesempatan itu, Airlangga menyebut, meskipun ada kadernya yang tersangkut kasus hukum, Golkar tetap berkomitmen mendukung Jokowi. Partainya tetap solid mendukung pemerintahan saat ini. "Golkar juga komitmen mendukung Jokowi, agar terpilih kembali. Dan posisi Golkar solid untuk mendukung pak presiden. Karena sudah keputusan Munaslub dan Rapimnas dan Golkar sendiri menargetkan memenangi posisi legislatif 18 persen atau setara 110 kursi," pungkasnya.

Presiden Jokowipun mengungkapkan, mengapa dirinya mimilih AGK sebagai pengganti Idrus. Meskipun keputusan menunjuk AGK terbilang mendadak, tapi keputusannya itu tetap dilandaskan pada pertimbangan kapabilitas. "Pertama kapasitas beliau, saya kira semua orang sudah tahu," ujar Jokowi, Jumat (24/8), usai melantik AGK di Istana Negara, Jakarta. 

Selain itu, sambung Jokowi, AGK juga banyak mengurusi bidang sosial dan kesejahteraan di DPP Partai Golkar. "Beliau di DPP Partai Golkar kan juga berkaitan dengan urusan kesejahteraan. Saya kira pilihan kita tidak jauh-jauh melesetlah," tuturnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, ketika Idrus Marham mengajukan surat pengunduran diri sebagai mensos, Jumat siang, ia langsung berkoordinasi dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mencari pengganti Idrus. "Di Kemensos kan ada hal urgent, yaitu penanganan gempa di NTB. Oleh sebab itu, segera saya putuskan penggantinya. Tadi saya minta Pak Ketua Golkar Airlangga Hartarto untuk menugaskan Pak AGK menjadi Mensos," lanjut dia. 

Terpisah, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menilai, mundurnya Idrus Marham dari jabatan Menteri Sosial merupakan langkah menyelamatkan nama Presiden Jokowi. 

Ia menyebut, mundurnya Idrus adalah langkah politis supaya Jokowi tidak mendapat citra buruk dalam kasus korupsi yang diduga melibatkan Idrus. "Ini sengaja agar Jokowi tidak terbawa-bawa menurut saya, agar tidak dalam posisi menteri aktif yang ditetapkan jadi tersangka," kata Donal, Jumat (24/8). 

Donal menuturkan, mundurnya Idrus dari kursi Mensos adalah langkah politis agar Jomowi tidak ikut terbawa tanggung jawab moral maupun politik. Meski begitu, Jokowi tetap mempunyai tanggung jawab moral karena KPK melakukan operasi tangkap tangkap di rumah dinas mensos yang ditempati Idrus pada pertengahan Juli 2018 lalu. 

"Presiden tidak bisa bilang dia tidak punya tanggung jawab moral. Toh kalau pun dia (Idrus, red) tersangka, dia kena saat jadi menteri di rumahnya saat itu. Jadi tetap saja pertanggungjawaban moral itu dialamatkan pada presiden," tutur Donal. (aen/wan/lum/jpg)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #idrus-marham #kasus-korupsi-pltu-riau-1 #idrus-tergerus-kasus-listrik #agus-gumiwang 

Berita Terkait

IKLAN