Kamis, 15 November 2018 01:23 WIB
pmk

Headline

Gempa Lombok, Pemerintah Pusat Tak Lepas Tangan

Redaktur:

KUNJUNGAN-Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, kemarin (24/8). Foto: Lombok Post

INDOPOS.CO.ID - Pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait tragedi gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, memancing reaksi. Sebelumnya, dia menyampaikan alasan kenapa pemerintah tidak segera menetapkan status bencana nasional untuk tragedi gempa Lombok. Awalnya takut rugi jika menerapkan status bencana nasional. Kemudian, menteri asal PDIP itu beralasan pemerintah tak mau negara lain memberikan bantuan karena pemerintah masih sanggup menanganinya.

Menanggapi ini,  anggota Komisi V DPR RI A Bakrie HM menegaskan, ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi oleh pemerintah. "Saya bingung kok setiap saat ngomongnya beda. Kemarin bilang takut rugi wisatawan asing tak mau datang,  sekarang malah bilangnya tak mau menerima bantuan asing kalau menerapkan status bencana nasional. Jujur saja jangan ada yang disembunyikan. Karena rakyat butuh bantuan bukan omongan kosong," kata Bakrie kepada INDOPOS di Jakarta,  Jumat (24/8).

Menurutnya,  kalau cuma takut rugi karena turis tak datang karena negara luar menerapkan travel warning itu hal wajar. "Ya namanya ada musibah alam  pastinya turis untuk sementara waktu menunda kunjungannya. Jadi bukan karena ditetapkan bencana nasional," ujarnya.

Selain itu,  jika diterapkan bencana nasional di Lombok, itu tidak akan berpengaruh ke daerah lain. "Ya kalau cuma Lombok,  maka provinsi itu doang dampaknya. Turis asing pun pasti tak takut datang ke Bali atau daerah lain,"  ujarnya.

Lalu, jika alasannya tak mau ada bantuan asing, kata politisi PAN ini,  alasan tersebut tidak masuk akal."Aneh. Emangnya kenapa jika ada bantuan asing?  Bukankah selama ini pemerintah kerap menerima bantuan. Dari gempa dan tsunami Aceh,  gempa Jogja,  Padang,  dan lain-lain. Jadi aneh saja kalau itu dijadikan alasan tak mau menerapkan status bencana nasional untuk Lombok," tegasnya.

Jadi,  lanjut Bakrie,  kalau memang pemerintah tak punya dana jika menerapkan status bencana nasional,  maka lebih baik sampaikan saja ke publik. "Jadi jujur sajalah. Bilang saja nggak punya duit,  toh rakyat juga nantinya akan maklum," ternganya.

Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal juga meminta pemerintah agar mengacuhkan kepentingan politis demi kemanusiaan."Sebaiknya kita jujur tentang kondisi yang ada. Pemerintah jangan mementingkan aspek politik dan mengabaikan sisi kemanusiaan," terang Mustafa di Kantor DPP PKS,  Jakarta.

Berdasarkan laporan yang dilansir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat hingga 19 Agustus 2018 terdapat sebanyak 506 orang meninggal dunia dan 431.416 orang mengungsi dan 74.361 bangunan rusak akibat gempa.

Mustafa juga meminta agar pemerintah segera menaikkan status gempa Lombok, menjadi bencana nasional. "Di lapangan masyarakat sangat membutuhkan pertolongan dan sebagai masih ada masyarakat untuk yang belum tersentuh oleh bantuan. Jika pemerintah menetapkan ini menjadi bencana nasional, maka bantuan akan segera berdatangan dan penanganan pemerintahpun lebih serius lagi," ujarnya.

Menurut Mustafa, alasan yang diberikan oleh pemerintah yang tidak menetapkan gempa Lombok menjadi bencana nasional terlalu politis. Sehingga ia merasa geram ketika pemerintah tidak bergerak cepat menangani masalah kemanusiaan tersebut.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga menegaskan tak ada lagi alasan bagi Jokowi menunda penetapan status bencana nasional untuk gempa Lombok. "Gempa berkekuatan 7,0 SR kembali mengguncang Lombok Timur, NTB. Gempa tersebut merupakan gempa dengan magnitudo terbesar sejak gempa mengguncang NTB pekan lalu. Jadi pemerintah tidak boleh abai dan harus segera tingkatkan menjadi bencana nasional," tegasnya.

Politisi Gerindra inipun menjelaskan,  berdasarkan UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penetapan bencana nasional harus memuat indikator, jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan."Dan gempa Lombok saya kira masuk dalam indikator tersebut,"  pungkasnya.

Sedangkan menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dr Enny Sri Hartati,  penetapan status bencana nasional sama sekali tidak ada keterkaitan dengan permasalahan ekonomi atau pemasukan keuangan negara. "Saya kira ini pernyataan yang ngawur.  Masak untuk urusan nyawa rakyat apalagi ratusan orang tewas, bisa-bisanya pemerintah bicara untung dan rugi," kata Enny kepada INDOPOS di Jakarta.

Ia menjelaskan, tidaklah benar jika penerapan darurat nasional gempa Lombok akan berdampak adanya travel warning di daerah wisata lain. "Sekarang ini kan sudah zaman teknologi informasi. Turis asing pun sudah tahu bahwa ini kejadian ada di wilayah Lombok,  Sumbawa Besar dan Barat dan tidak ke Bali ataupun Danau Toba,  dan lain-lain. Kecuali yang bencana nasionalnya ada di Bali," ujarnya.

Dirinya pun menjelaskan jika pemerintah tidak segera menangani para korban,  justru akan menggangu perekonomian negara. "Kalau penanganan korban dan pembenahan lokasi wisata yang terdampak gempa di Lombok dan sekitarnya tidak segera dibenahi justru akan membuat ekonomi rakyat tidak berputar. Inilah dibutuhkan kerja cepat dari pemerintah untuk berbuat maksimal tanpa takut mengeluarkan anggaran besar dari APBN. Karena mengandalkan anggaran daerah dipastikan tidak akan sanggup," jelasnya.

Pengamat ekonomi Universitas Paramadina Jakarta Handi Risza menegaskan bahwa  dilihat dari korban jiwa dan kerusakan akibat gempa bumi di Lombok, NTB, sudah selayaknya daerah tersebut masuk dalam kategori bencana nasional. "Tetapi sayang sekali cuma karena takut terganggu kunjungan wisman apalagi ada  even besar seperti IMF-WB meeting di Bali,  perhatian pemerintah terhadap rakyatnya sendiri malah terabaikan. Ini patut disesalkan," ujar Handi kepada INDOPOS.

Pemerintah hanya melihat dari untung rugi semata, tapi tidak mempertimbangkan percepatan dan kesanggupan dalam menangani korban dan kerusakan yang ditimbulkan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Seskab Pramono Anung menyatakan tak mau menerima bantuan asing. Karena pemerintah masih sanggup mengatasinya. "Kita masih mampu untuk menangani sendiri.  Bangsa ini masih mampu untuk menyelesaikan persoalan Gempa Lombok itu sendiri," ujarnya di kutip dari situs setkab.go.id,  Kamis (23/8)

Selain itu,  dirinya juga pernah menyatakan  Indonesia akan mengalami kerugian sangat besar apabila bencana alam di Lombok dinyatakan sebagai bencana nasional. "Kalau kami menyatakan bencana nasional berarti bencana itu seluruh nasional, dan menjadikan travel warning. Negara-negara bukan hanya ke Lombok tapi bisa ke Bali dampaknya luar biasa, yang biasanya tidak diketahui oleh publik," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/8/2018).

Menurutnya, penetapan status bencana nasional benar-benar bisa menutup pintu wisatawan dalam bahkan luar negeri ke seluruh Pulau Lombok hingga Bali.  "Jadi supaya tidak salah karena begitu bencana nasional, dampaknya luar biasa. Begitu dinyatakan bencana nasional maka seluruh Pulau Lombok akan tertutup untuk wisatawan dan itu kerugiannya lebih banyak," ujar menteri asal PDIP ini.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengunjungi korban gempa, di Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat (Lobar). Kedatangan dua jenderal bintang empat ini, merupakan kali ketiga meninjau penanganan gempa di NTB.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, langkah satgas dalam penanganan bencana sudah sangat sistematis. Banyak pekerjaan telah dilakukan. Namun, ada beberapa pula yang harus ditambah. Apalagi, setelah gempa susulan yang berdampak hingga Pulau Sumbawa. ”Gempa di Lotim terakhir, sudah ada tanggap darurat lagi. Tapi, skalanya lebih kecil. Itu sekaligus rekonstruksi,” kata Tito.

Tito menjelaskan, pemerintah pusat tidak lepas tangan menangani bencana gempa bumi di Lombok. Ada langkah melalui mobilitas kekuatan nasional, dari TNI, Polri, Basarnas, hingga BNPB untuk penanganan bencana. ”Semua di bawah kendali Presiden, bergerak. Pemerintah pusat juga bertindak, tidak melepas pemda begitu saja,” terang Kapolri.

Tito mengatakan, untuk penanganan gempa, Polri telah mengerahkan kekuatan hingga lebih dari 1700 personel. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan anggota Brimob yang memiliki kemampuan search and rescue (SAR).

Selain dukungan personel, Mabes juga mengerahkan dukungan anggaran sebanyak Rp 10 miliar. Angka itu bertambah dengan adanya sumbangan Polda lain, untuk membantu penanganan gempa Lombok, sebesar Rp 9 miliar.

”Sudah saya imbau Polda lain untuk melakukan amal jariah. Dukungan dana ini untuk membantu anggota Polri yang terkena bencana, operasional, dan membantu masyarakat,” kata Tito.

Kapolri mengatakan, bantuan tidak saja disalurkan untuk wilayah Pulau Lombok. Sumbawa, yang juga terdampak gempa besar terakhir, akan diberikan bantuan. ”Di Sumbawa juga terdampak, itu jadi atensi kita, dan bantuan sudah mulai didistribusikan ke sana. Kita pastikan semua bantuan diterima masyarakat,” terang dia.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, rehabilitasi korban gempa terus dilakukan satgas penanganan bencana. Seperti, pembersihan puing reruntuhan dan distribusi bantuan kepada korban gempa. Sesuai laporan yang dia terima, permbersihan puing dilaksanakan di beberapa jalan utama di Lombok Utara. ”Termasuk tempat ibadah, rumah sakit, depan pasar, sudah dibersihkan dengan baik,” kata Hadi.

Sudah 14.330 rumah rusak berat akibat gempa terverifikasi. Pemilik rumah berhak mendapatkan bantuan masing-masing Rp 50 juta. Terbanyak di Kabupaten Lombok Utara 5.774 unit rumah, Lombok Timur 3.152 unit rumah, Lombok Barat 2.130 rumah. Juga Lombok Tengah 1.696 rumah, dan Kota Mataram 1.578 rumah. ”Semuanya rusak berat,” kata Kepala BPBD NTB H Muhammad Rum, kemarin (24/8).

Jumlah rumah rusak yang terverifikasi baru sebagian kecil. Dari data yang diterima, ada 125.741 rumah yang harus diverifikasi tim di lapangan. Sebelum mendapat bantuan rumah tersebut harus dikroscek terlebih dahulu kondisinya. Apakah masuk rusak berat, sedang dan ringan. Meski begitu, jumlah itu sudah melebihi target 10.000 rumah yang harus diverifikasi tahap awal.

Hasil verifikasi akan menentukan jumlah bantuan yang diterima. Sesuai instruksi peresiden, rumah rusak berat Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta dan ringan Rp 10 juta. Bantuan akan diberikan dalam waktu dekat, sehingga pembangunan rumah sudah bisa dimulai awal September mendatang. “Dana perbaikan rumah semuanya dari pusat,” katanya.  (dil/dit/r2/ili/jpg)


TOPIK BERITA TERKAIT: #gempa-lombok 

Berita Terkait

CBA Minta Pemerintah Tidak PHP Korban Gempa Lombok

Nasional

Gelar Acara Mewah, PHP Korban Gempa

Nasional

Kemensos Kehabisan Dana untuk Lombok

Headline

200 Unit Rumah Tahan Gempa Dibangun di Lombok

Nasional

Gerindra Pertanyakan Kelanjutan Bantuan Gempa Lombok

Nasional

IKLAN