Jumat, 16 November 2018 07:14 WIB
pmk

Hukum

Kasus Angkasa Pura I Bisa Disidik Kembali, Asalkan...

Redaktur: Redjo Prahananda

Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Warih Sadono. Yudha Krastawan

INDOPOS.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) pastikan dapat membuka kembali penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi yang telah dihentikan atau diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hanya saja, penyidikan terhadap kasus yang pernah dihentikan itu harus memenuhi dulu unsur tindak pidana. 

"Setelah ditemukan unsur tindak pidana atau alat bukti baru, kasusnya baru bisa dibuka kembali," jelas Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Warih Sadono, Minggu (26/8/2018). 

Pernyataan ini sekaligus menanggapi penghentian sejumlah kasus tindak pidana korupsi oleh Kejagung, belum lama ini. Di antaranya dugaan penyimpangan kontrak kerjasama antara PT Angkasa Pura I dengan PT GVK Service atas pengelolaan Bandara Komersial I Gusti Ngurah Rai di Bali. Selain itu dugaan penyimpangan proyek infrastruktur atas pembangunan Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali. 

Terhadap kasus itu, Warih juga memastikan dapat dibuka kembali setelah terpenuhinya unsur tindak pidana. 

"Kalau sudah terpenuhi unsur tindak pidana dan alat bukti baru kenapa tidak (dibuka kembali penyidikannya)," jelas mantan Deputi Penindakan KPK itu.

Kasus penyelewengan kontrak kerjasama antara AP I dengan PT GVK Service sebelumnya dihentikan karena kurangnya alat bukti.  

"Pendapat ahli ada yang menyatakan kalau kasusnya itu termasuk ranah perdata, bukan pidana, sehingga masih bisa ditoleransi," ungkap Warih. 

Begitu juga pendapat dari Tim Ahli dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). "Ahli Jamdatun juga berpendapat demikian. Kasusnya itu bisa diselesaikan secara perdata," tambahnya. 

Sementara soal penyimpangan pembangunan infrastruktur Bandara I Gusti Ngurah Rai, Warih juga menyatakan masih ada toleransi untuk dihentikan. Mengingat jumlah kerugian negara atas kasus tersebut relatif kecil. "Nilainya (kerugiannya) tidak seberapa kalau dirupiahkan," jelasnya. 

Kasus penyelewengan kontrak kerjasama antara AP I dengan PT GVK Service dan pembangunan infrastruktur Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, diketahui, sudah lebih dari setahun disidik oleh Kejagung. Namun hingga kasusnya dihentikan, belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Kejagung beralasan belum memperoleh bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka atas kasus itu.(ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kasus-angkasa-pura-i #kejagung 

Berita Terkait

IKLAN